Ingin Realisasikan 17 Program
Muhdlor Minta Sinergi Eksekutif dan Legislatif
SIDOARJO, Jawa Pos – Pemkab menggelar forum konsultasi publik yang membahas rancangan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Sidoarjo 2022 kemarin. Bupati terpilih Ahmad Muhdlor Ali beserta wakil bupati terpilih Subandi turut hadir.
Keduanya ingin RKPD bisa menguatkan RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) meskipun saat ini RPJMD belum keluar. Muhdlor menekankan agar RKPD bisa mengantarkan pada visi dan misinya saat berkampanye, yaitu merealisasikan 17 program Sidoarjo MAS.
Ada 17 program Sidoarjo MAS yang dijanjikan saat kampanye. Di antaranya pemulihan ekonomi di masa pandemi dan membuka ratusan ribu lapangan kerja. ”Karena RKPD ini fokusnya pemulihan ekonomi di masa Covid, maka tidak lepas dari meningkatkan pelayanan kesehatan. Maka dalam program kami ada BPJS Kesehatan gratis,” katanya.
Selain itu, pihaknya bertekad membuka 100 ribu lapangan kerja. Karena itu, tiap program harus sinergis. Misalnya dengan menyinergikan program 20 ribu UMKM naik kelas. ”Sehingga bisa makin membuka peluang lapangan kerja baru,” ujar Muhdlor
Putra ulama kondang Gus Ali itu juga meminta ada sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif untuk mendorong percepatan investasi. Jika proses perizinan dipermudah tapi data lahan untuk investasi masih belum jelas, menurut Muhdlor, itu akan menghambat. ”Janji kampanye 17 program Sidoarjo MAS kami penuhi. Ini janji kepada masyarakat Sidoarjo. Merancang RKPD sampai RPJMD ini harus baik. Sebab, jika gagal dalam merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan,” tuturnya.
Program lainnya ialah memberikan makanan gratis setiap hari untuk masyarakat miskin. Program itu, menurut Muhdlor, khusus untuk masyarakat kategori powerless, yaitu masyarakat yang sudah tidak bisa dikasih pancing. Mereka harus dibantu langsung.
Muhdlor ingin arah konsep pembangunan Sidoarjo ini juga melibatkan peran aktif desa. Dia menilai desa yang paling tahu apa yang dibutuhkan. Pembangunan itu harus dimulai dari desa. Jalan frontage dan betonisasi ditarget sudah rampung sebelum masa jabatan berakhir. ”Seperti Kabupaten Mojokerto dengan nilai PAD dan APBD di bawah Sidoarjo mampu melakukan betonisasi semua jalan sampai pelosok desa. Sidoarjo mestinya bisa,” terangnya.