178 Bupati dan Wali Kota Dilantik, 83 Tertunda
JAKARTA, Jawa Pos – Sebanyak 178 daerah resmi memiliki kepala daerah baru hari ini (26/2).
Secara serentak mulai pagi hingga sore, para kepala daerah terpilih hasil pilkada 2020 yang telah menyelesaikan proses administrasi dilantik
Plt Sekretaris Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Maddaremeng menyatakan, 178 kepala daerah yang dilantik hari ini adalah yang masa jabatannya habis pada Februari 2021. Semuanya berada di level kabupaten/kota. ’’Sebanyak 121 yang tidak ada sengketa dan 57 yang ditolak MK,’’ ujarnya kemarin (25/2). Untuk tingkat provinsi, pelantikan dilakukan lebih awal oleh Presiden Joko Widodo.
Pelantikan bupati/wali kota dipusatkan di ibu kota provinsi dengan protokol kesehatan dan peserta yang terbatas. Pemda dapat memanfaatkan siaran virtual untuk memberikan kesempatan kepada para pihak yang tidak dapat menyaksikan langsung.
Dengan dilantiknya 178 pasangan kepala daerah hari ini, masih ada 83 kabupaten/kota peserta pilkada 2020 yang belum berganti kepemimpinan. Sementara itu, di level provinsi, masih empat daerah yang belum melaksanakan suksesi kepemimpinan.
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benny Irawan menambahkan, pelantikan memang tidak dapat dilakukan serentak di 270 daerah peserta pilkada. Sebab, ada sebagian yang masih beperkara di MK. Ada pula yang belum habis masa jabatannya. ’’Rentang waktu masa akhir jabatan kepala daerah ini tidak sama. Akhirnya serentak itu kita lakukan bertahap,’’ imbuhnya.
Dia berharap, dalam upacara pelantikan hari ini, pemda menerapkan protokol kesehatan dengan membatasi orang yang masuk ruangan.
Terkait dengan nasib bupati terpilih Sabu Raijua Orient Riwu Kore yang tersandung kasus dwi kewarganegaraan, Benny memastikan tidak akan dilantik hari ini. Sebab, hingga kemarin Kemendagri masih menunggu hasil kajian Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM). ’’Sudah bisa dikatakan untuk Sabu Raijua kita belum lakukan pelantikan besok (hari ini, Red),’’ terangnya.
Dia tidak mengetahui alasan penelusuran di Kemenkum HAM berlangsung lama. Dalam dua kali kesempatan rapat bersama, pihaknya telah meminta Kemenkum HAM segera menyampaikan hasil. ’’Tapi, sampai hari ini belum ada,’’ tuturnya.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo melantik tiga pasangan gubernur dan wakil gubernur di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Yakni, Mahyeldi Ansarullah-Audy Joinaldi (Sumatera Barat), Ansar Ahmad-Marlin Agustina (Kepulauan Riau), dan Rohidin Mersyah-Rosjhonsyah (Bengkulu).
Jokowi mengambil sumpah tiga pemimpin daerah itu bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Penyelenggaraan pelantikan dibatasi untuk menciptakan physical distancing dalam ruangan.
Mereka yang ikut seremoni pelantikan juga memakai masker dan face shiled.
Seusai pelantikan, tiga gubernur dan wakilnya memberikan keterangan pers. Dimulai dari Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansarullah yang didampingi Wagub Audy Joinaldi. Mahyeldi menuturkan, dalam waktu 100 hari dirinya akan menyiapkan RPJM Sumbar 2021–2024 dan memprioritaskan penanganan Covid-19. Hal lainnya adalah penguatan ekonomi masyarakat melalui UMKM dan kemudahan mendapatkan modal usaha. ’’Jumlah UMKM 590 ribu,’’ ujarnya.
Hampir senada, Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad juga akan berfokus pada penanganan Covid-19 dan recovery ekonomi. ’’Kepri pernah mengukir pertumbuhan ekonomi lebih dari 8 persen beberapa tahun lalu,’’ ungkapnya.
Batam menjadi lokomotif penggerak ekonomi di Kepri. Namun, saat pandemi, kegiatan perekonomian tiarap. Dia berjanji segera melakukan langkah pemulihan. ’’Pertama, dengan subsistem pelayanan birokrasi yang baik,’’ ungkapnya.
Selain itu, mengangkat UMKM. Pelaku industri kecil dan menengah diberi peluang untuk eksis. Salah satunya bermitra dengan industri menengah dan besar. ’’Kepri yang wilayah perbatasan,’’ tuturnya. Ansar juga memperhatikan keutuhan wilayah. Dia akan menjalin kerja sama dengan TNI dan Polri.