Mulai Rancang Vaksinasi bagi Guru
Digelar setelah Tahap Kedua Tuntas
SURABAYA, Jawa Pos - Genap satu tahun siswa belajar di rumah karena persebaran Covid-19 tak kunjung berhenti. Pertengahan tahun ini, angin segar berembus. Pemerintah merancang sekolah kembali menggelar pembelajaran tatap muka. Pemkot pun ikut menyiapkan.
Untuk memulai pembelajaran tatap muka, ada sejumlah tahapan yang harus dilalui. Langkah pertama adalah vaksinasi tenaga pengajar
Setelah gelombang kedua tuntas, berlanjut ke vaksinasi guru.’’
HENDRO GUNAWAN Plh Wali Kota Surabaya
Seluruh guru dan tenaga kependidikan harus disuntik vaksin. Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Surabaya Hendro Gunawan menjelaskan, pemkot sudah merancang vaksinasi bagi guru. Saat ini pemkot tengah mendata jumlah guru. Mulai tingkat PG, TK, SD, hingga SMP. Baik sekolah negeri maupun swasta.
Dari perhitungan sementara, total tenaga kependidikan yang terdata berkisar 25 ribu orang. Setelah itu, pemkot akan memetakan sasaran guru dan tenaga kependidikan yang bakal menerima vaksinasi.
Pemkot belum menetapkan tanggal pasti pelaksanaan vaksinasi itu. Namun, yang pasti setelah vaksinasi lansia dan tenaga pelayanan publik tuntas. ’’Setelah gelombang kedua, berlanjut ke vaksinasi guru,’’ paparnya.
Diperkirakan, gelombang kedua tuntas akhir Maret sesuai target pemkot. Setelah itu, pemkot menanti pengiriman vaksin periode selanjutnya.
Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Supomo menjelaskan, minggu lalu pihaknya menyerahkan data guru yang bakal menerima vaksinasi. Jumlahnya berkisar 25 ribu orang. ’’Sudah kami berikan,’’ terangnya.
Mantan kepala dinas sosial (dinsos) itu mengatakan bahwa sekolah tatap muka memang menjadi perhatian. Sebab, pembelajaran jarak jauh (PJJ) kerap menimbulkan persoalan. Misalnya, siswa tidak memiliki HP. Selain itu, keterbatasan paket internet.
Sejumlah persiapan sekolah tatap muka sejatinya sudah dilakukan. Tahun lalu dispendik menggelar uji usap. Sasarannya guru dan siswa.
Selain itu, ada 18 sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah percontohan untuk menggelar pembelajaran tatap muka. Di sekolah itu, indikator prokes ditetapkan. Misalnya, lembaga pendidikan harus menyediakan wastafel, thermo gun, ventilasi maksimal 10 persen, serta seluruh guru dan siswa harus dinyatakan bebas korona.
Sayangnya, kebijakan itu belum bisa berjalan. Sebab, pemerintah menerapkan PPKM serta berlanjut pada PPKM mikro. ’’Kami optimistis bisa menggelar pembelajaran tatap muka,’’ terangnya.
Sementara itu, sejumlah sekolah mengakui PJJ memiliki sejumlah kekurangan. Pengamatan siswa terbatas. Guru tidak bisa memberikan ilmu dengan optimal.
Kepala SMP 17 Agustus 1945 Wiwik Wahyuningsih mengatakan, pihaknya berupaya menjalankan PJJ sejak pandemi korona merebak. Sejumlah kesulitan ditemui.
Awalnya, siswa antusias mengikuti pembelajaran daring. Namun, seiring berjalannya waktu, semangat itu pudar. Mereka diliputi rasa bosan. Belum lagi keterbatasan ekonomi menjadi penghalang. Tidak sedikit siswa yang belum memiliki HP. Terpaksa, guru harus dikerahkan untuk datang ke rumah siswa. ’’Kami khawatir guru terpapar korona,’’ ucapnya.