Ketua DPRD Minta Langsung Gas Pol
Pidato Pertama Dijadwalkan Senin
SURABAYA, Jawa Pos - Sidang paripurna dengan agenda mendengarkan pidato pertama wali kota belum bisa terlaksana kemarin (26/2). Berdasar keputusan badan musyawarah (bamus), pimpinan dewan menjadwalkan paripurna Senin (1/3). Program penanganan pandemi Covid-19 tetap jadi prioritas.
Ketua DPRD Kota Surabaya
Adi Sutarwijono mengatakan, ada dua agenda dalam rapat paripurna Senin (1/3). Pertama, serah terima jabatan dari Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Hendro Gunawan kepada Eri Cahyadi selaku wali kota definitif.
Meski Hendro yang saat ini menjabat sekretaris daerah (Sekda) berstatus Plh, jabatan yang telah resmi diamanahkan kepada Eri dan Armudji tersebut tetap harus diserahterimakan. Itu merupakan prosesi yang wajib dilalui sebelum wali kota yang baru menjalankan tugastugasnya di eksekutif.
Agenda kedua, penyampaian pidato pertama wali kota dan wakilnya. Dalam forum tersebut, Eri akan menyampaikan visi-misi yang diusung untuk memajukan Kota Surabaya. Visi-misi tersebut tidak sebatas rencana dan tulisan. ’’Itu nanti yang dituangkan ke dalam RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) dan direalisasikan dalam bentuk program,” katanya J Baca Ketua DPRD... Hal 27
Pejabat yang akrab disapa Awi itu berharap Eri- Armudji yang diusung PDI Perjuangan bisa langsung tancap gas. Khususnya, untuk mewujudkan seluruh gagasan yang dikampanyekan saat kontestasi pemilihan wali kota (pilwali) kemarin. ’’Harus gas pol. Utamanya dalam mengatasi pandemi Covid-19 ini,” kata ketua DPC PDIP Perjuangan Kota Surabaya itu.
Yang tidak kalah penting adalah program-program pemulihan ekonomi. Mantan wakil ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya itu berharap program pemulihan ekonomi segera dieksekusi. Sebab, sudah banyak warga yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya A.H. Thony mengatakan, tugas wali kota yang baru saat ini memang cukup berat. Di tengah pandemi yang tak kunjung selesai, kepala daerah harus bisa menyelesaikan masalah kesehatan dan ekonomi pada saat bersamaan.
Karena itu, dia berharap program-program penanganan pandemi yang akan dijalankan harus beriringan. Antara penanganan kesehatan masyarakat maupun pemulihan ekonomi. ’’Ini penting. Karena itu, koordinasi dengan lembaga legislatif juga harus ditingkatkan,” tuturnya.