Dinsos dan Dispendukcapil Tempatkan Petugas di Kelurahan
Urusi Adminduk hingga Bantuan Sosial
SURABAYA, Jawa Pos - Satu demi satu janji kampanye Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armudji mulai direalisasikan. Setelah program jaminan kesehatan semesta (JKS), duet berlatar belakang birokratpolitikus itu memaksimalkan pelayanan publik di kelurahan.
Rencananya, ada dua pelayanan yang ditempatkan di kelurahan. Yakni, yang terkait dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dispendukcapil) serta dinas sosial (dinsos). Penempatan tersebut bertujuan untuk mempercepat serta mendekatkan pelayanan.
Setelah memantau pelaksanaan ibadat di sejumlah gereja kemarin (2/4), Eri menjelaskan progres tambahan pelayanan bagi kelurahan itu. Saat ini pemkot tengah menyiapkan petugas untuk ditempatkan di 154 kelurahan.
’’Seluruh pelayanan bisa diakses dari kelurahan. Karena kelurahan merupakan ujung tombak pelayanan,’’ ucap mantan kepala Bappeko Surabaya itu. Keuntungan lain, pelayanan publik yang semakin dekat mengurangi biaya transportasi. Dengan demikian, warga tidak enggan mengajukan pelayanan.
Kepala Dispendukcapil Surabaya Agus Imam Sonhaji langsung menempatkan petugas di 154 kelurahan untuk membantu mempermudah pelayanan administrasi kependudukan (adminduk). Masyarakat pun tidak perlu repot untuk mengurus sampai ke Mal Pelayanan Publik Siola. Cukup datang ke kelurahan, warga sudah bisa terlayani. Sebab, kelurahan kini jadi ujung tombak pelayanan publik.
”Jadi tuntas di kelurahan. Kebijakan ini lebih menjamin apa yang diinstruksikan Pak Wali Kota,’’ jelas Agus.
Sedikitnya ada empat jenis layanan adminduk yang bisa dituntaskan di kelurahan. Yakni, permohonan akta kelahiran, permohonan akta kematian, legalisir dokumen kependudukan secara elektronik, dan layanan permohonan ganti nama yang membutuhkan penetapan pengadilan negeri. Warga yang tinggal di dekat kecamatan juga cukup datang ke kantor tersebut. Sebab, sebelumnya dispendukcapil sudah menyiapkan petugas adminduk di kantor kecamatan.
Mereka bisa melayani permohonan akta kelahiran, akta kematian, hingga pengurusan kartu keluarga (KK). ’’Prinsipnya, pelayanan adminduk akan kita dekatkan sedekat mungkin dengan tempat tinggal masyarakat,’’ imbuh Agus.
Dinsos juga sudah menyiapkan 154 petugas untuk melayani warga di kelurahan. Kepala Dinsos Surabaya Suharto Wardoyo mengatakan, petugas tersebut sudah diberi pembekalan teknis pelayanan. Rencananya, dinsos akan memberikan pelayanan terkait program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan nontunai (BNPT). Pada masa pandemi Covid-19, pemberian bantuan itu sangat dibutuhkan warga yang kurang mampu. Tujuannya meringankan beban warga. ’’Minggu depan seluruhnya sudah siap,’’ terang Anang, sapaan akrab Suharto Wardoyo.
Sementara itu, Kepala Bagian Humas Febriadhitya Prajatara menjelaskan, dengan pelayanan publik di kelurahan, pemkot memberikan alternatif pelayanan. Warga tidak perlu ke Siola atau kecamatan ketika ingin mengurus bansos atau adminduk.
Lain halnya jika rumah warga berdekatan dengan kecamatan atau Siola. Pemkot tetap membuka pelayanan. ’’Sehingga banyak pilihan pelayanan,’’ terangnya.