Gandeng 43 RS dan 20 Klinik Swasta
Capaian universal health coverage (UHC) mendapat perhatian khusus dari Pemkot Surabaya. Berbagai upaya sudah dilakukan agar persentase kepesertaan warga terhadap jaminan kesehatan bisa sampai 100 persen. Targetnya, tahun ini UHC Kota Pahlawan tercapai.
UHC merupakan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat. Salah satu indikatornya adalah cakupan kepesertaan warga terhadap jaminan kesehatan. Sebuah daerah bisa disebut mencapai UHC ketika 100 persen warganya sudah terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan.
Di Surabaya, cakupan UHC sejatinya sudah mencapai 96,48 persen. Atau, sekitar 2,8 juta penduduknya sudah terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan. Angka tersebut bisa tercapai melalui berbagai upaya yang dilakukan selama dua tahun terakhir. ”Kami mengapresiasi kerja keras pemkot agar UHC bisa segera tercapai,” ujar Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya Khusnul Khotimah kemarin (10/4).
Target ketercapaian UHC sejatinya ditetapkan sejak 2019. Namun, hingga tahun ini target itu tidak kunjung mencapai 100 persen. Menurut Khusnul, kendala tercapainya UHC selama ini terjadi pada pendataan. Sebab, data yang akurat menjadi kunci dalam memenuhi indikator UHC yang ditetapkan.
Masalahnya, program pendataan selama ini menjadi masalah klasik yang belum terselesaikan. Sebab, data kondisi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terus berubah. ”Ini juga yang perlu dibenahi agar pendataan calon peserta bisa segera diselesaikan,” tutur Khusnul.
Selain pendataan, sosialisasi pentingnya jaminan kesehatan bagi masyarakat juga harus lebih digencarkan. Khusnul secara khusus mengapresiasi upaya pemkot dalam meraih ketercapaian UHC melalui program JKS (jaminan kesehatan semesta). Dalam JKS, disebutkan secara terperinci langkah-langkah pemkot untuk menggenjot ketercapaian UHC. Namun, langkah itu harus diimbangi dengan peningkatan pelayanan kesehatan di tingkat bawah hingga lanjutan.
Khusnul menyinggung jumlah puskesmas yang sudah menyediakan instalasi rawat inap. Di antara 63 puskesmas, yang sudah dilengkapi fasilitas rawat inap baru 22 puskesmas. Artinya, masih ada 41 puskesmas yang perlu menjalani akreditasi tingkat lanjutan supaya fasilitas rawat inapnya bisa dilengkapi.
Selain itu, jumlah rumah sakit dan klinik swasta yang menjalin kerja sama perlu ditambah. Sebab, seiring dengan meningkatnya capaian UHC, kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan juga akan meningkat. ”Ini program bagus yang harus disambut dengan
follow up yang tepat. Artinya, fasilitas kesehatan secara kualitas maupun kuantitas harus ditingkatkan,” tuturnya.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyebutkan bahwa program JKS memiliki dua sasaran. Pertama, warga yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan akan didaftarkan. Kedua, pelayanan kesehatan masyarakat juga akan dibenahi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. ”Khususnya, akses kesehatan dasar bagi masyarakat harus terpenuhi,” ujarnya.
Salah satu yang sudah dilakukan, membuat kebijakan berobat pakai KTP (kartu tanda penduduk). Jadi, warga yang berobat tidak perlu lagi ribet mengurus surat keterangan tidak mampu (SKTM). ”Cukup pakai KTP ketika datang ke faskes,” kata mantan kepala bappeko tersebut.
Terkait jumlah fasilitas kesehatan yang sudah bekerja sama dengan pemkot, Eri mengungkapkan bahwa sudah ada yang menandatangani perjanjian. Selain. 63 puskesmas, ada pula 43 rumah sakit dan 20 klinik yang sudah menjalin kerja sama. ”Kami ingin memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi warga Kota Surabaya,” kata mantan birokrat tersebut.