Kerja Sama PKS-PPP Positif, tapi Banyak Tantangan
JAKARTA, Jawa Pos – Penandatanganan nota kesepahaman antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dinilai sebagai hal yang positif. Namun, hal itu belum menjamin meningkatnya kekuatan partai-partai Islam.
Hal tersebut diungkapkan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin kemarin (15/4). Menurut Ujang, nota kesepahaman itu mungkin didasari keinginan untuk berjuang bersama. Namun, perjuangan tersebut sulit terwujud selama keduanya berdiri di posisi yang berbeda.
Saat ini, PPP berada di barisan koalisi pemerintah, sedangkan PKS sebagai oposisi. ”Ini tidak mungkin ketemu dalam konteks pembuatan kebijakan. Nanti PKS menolak, PPP menerima,” jelasnya kepada Jawa Pos.
Jika memang ingin lebih konkret, menurut Ujang, sebaiknya PKS dan PPP juga menggandeng partai Islam lainnya. Seperti PKB, PAN, dan PBB. Tetapi, partai-partai Islam sendiri cenderung memegang nilai yang berbeda-beda dan berjalan sendiri-sendiri.
”Seandainya PPP dan PKS ini bertemu, saya juga tidak yakin, kecuali kalau kesepahamannya itu dibangun atas dasar ideologis,” lanjut Ujang.
Pun ketika bermaksud menggaet suara pemilih muslim, kerja sama antar-partai Islam tak menjamin suara mereka aman. Sebab, ceruk tersebut juga menjadi target partai-partai lain yang bukan berbasis agama.
”Ini contoh yang baik saja. Bukan berarti mereka berdua (PKS dan PPP) akan menang,” terangnya.
PKS dan PPP pada Rabu (14/4) menandatangani nota kesepahaman berisi tujuh poin. Beberapa hal yang disepakati, antara lain, komitmen untuk menjaga Indonesia dari paham radikalisme, terorisme, komunisme, separatisme, hingga sekularisme. Menjaga demokrasi serta komitmen memajukan ekonomi syariah dan industri yang halal.
”Mengajak masyarakat Indonesia untuk menjadikan Ramadan 1442 Hijriah sebagai bulan muhasabah, saling peduli, dan berbagi terhadap sesama atas berbagai musibah yang melanda bangsa Indonesia,” ujar Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi.