Aktivitas Gepeng Menjamur
GRESIK, Jawa Pos – Aktivitas gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota Pudak pada Ramadan terlihat semakin marak saja. Baik di persimpangan jalan, rumah makan, warung kopi, maupun tempat umum lainnya. Modus mereka beragam, mulai meminta-minta hingga mengamen. Bahkan, beberapa di antaranya mengajak balita.
Ketua Komisi IV (Bidang Kesra) DPRD Gresik Mochammad mengatakan, sejauh ini belum ada penindakan bagi gepeng yang tepat sasaran.
’’Perlu dicari tahu asal-usulnya. Jika dari daerah luar, mereka harus dikembalikan ke daerah asal,” ungkapnya.
Kalau berasal dari Gresik, dia berharap dilakukan pendataan. Kemudian, jika betul warga kurang mampu, dilakukan pembinaan atau pemberdayaan. Sebetulnya, sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 Tahun 2013 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, aktivitas seperti gepeng tersebut sudah diatur. Bahkan, dendanya bisa sampai Rp 50 juta.
’’Pihak-pihak terkait harus berkoordinasi karena gepeng merupakan simbol kemalasan dan kemiskinan. Selain itu, agar tidak muncul stigma, seolah-olah Gresik tidak bisa menangani,” tuturnya.
Anggota Komisi IV DPRD Gresik Khoirul Huda juga berharap pemerintah bertindak secara efektif dan tegas.
’’Jika menolak, kembalikan saja mereka ke daerah asal. Satpol PP dan dinas sosial menjadi garda terdepan untuk mengatasi hal itu,” ungkapnya.
Sebenarnya, sejak 5 April lalu, dinas sosial berkoordinasi dengan satpol PP dan pihak kepolisian. Tujuannya, meminta bantuan pengamanan kegiatan serta pemantau andan r a z ia pen y andang penyakit sosial di wilayah Gresik, sesuai surat dinas sosial nomor 005/754/437.62/2021.
’’Hasil dari razia, kita memberikan pembinaan di selter selama tujuh hari. Selain dibina, tentunya sebagai efek jera,” ujar Kepala Dinas Sosial Pemkab Gresik Sentot Supriyohadi.