Menuju Kabupaten Berbasis Digital
SIDOARJO, Jawa Pos – Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali masuk tim percepatan perluasan digitalisasi daerah (TP2DD). Program tersebut termasuk program prioritas pemerintah pusat dengan tujuan menaikkan pendapatan asli daerah (PAD). Selain itu, untuk memberikan kemudahan dan percepatan kepada masyarakat dalam transaksi di tengah pandemi Covid-19.
Presiden RI Joko Widodo juga telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) tersebut. Di Jawa Timur, Gubernur Khofifah Indar
Parawansa menunjuk 16 kabupaten atau kota yang masuk TP2DD, termasuk Kabupaten Sidoarjo, Surabaya, Gresik, dan Jombang.
Kemarin, enam belas bupati atau wali kota selaku ketua satgas TP2DD di daerahnya masing-masing tersebut melakukan penandatanganan komitmen bersama menjalankan program percepatan TP2DD di daerahnya masing-masing.
Disaksikan langsung Khofifah dan Wagub Jatim Emil Dardak, Muhdlor menyatakan siap mewujudkan Sidoarjo menuju kabupaten berbasis digital. Program tersebut, menurut dia, sangat penting segera direalisasikan. Mulai layanan pemerintah hingga bisa menggunakan nontunai, termasuk seperti transaksi di pasar tradisional dan UKM. ”Transaksinya kalau bisa nontunai,” katanya.
Pertengahan 2020, Pemkab Sidoarjo pernah menguji coba transaksi nontunai bagi pedagang pasar. Saat itu tujuannya adalah untuk meminimalisasi persebaran Covid-19 dengan mengurangi transaksi tunai. Uji coba dilakukan terhadap puluhan pedagang yang ada di Pasar Tulangan.
Untuk mendukung program tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Sidoarjo bekerja sama dengan salah satu bank BUMN.