Tuntut Tambahan Rumah Subsidi
Pengembang Prediksi Kuota Habis Bulan Depan
JAKARTA, Jawa Pos – Para pengembang meminta tambahan kuota rumah subsidi dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Penambahan tersebut dilakukan untuk membantu developer yang terdampak pandemi Covid-19. Mereka juga meminta bank tidak menunda pencairan dana bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT).
Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Daniel Djumali mengungkapkan, sejumlah anggotanya tengah sulit membangun rumah subsidi. Tercatat, ada 86 ribu unit rumah bersubsidi yang diberikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Yang sudah terealisasi sebesar 76 persen atau sekitar 65 ribu unit sepanjang Januari–Juni 2021. ”Kami perkirakan sisa kuota terserap habis pada Juli– Agustus 2021,” kata Daniel dalam
webinar Prolab School of Property pada Senin malam (19/7).
Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida menyatakan, segmen rumah subsidi FLPP sangat diminati masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Bukan tidak mungkin kuota akan habis pada Oktober. Artinya, pemerintah harus segera menyiapkan antisipasinya.
”Makanya, REI mendorong pemerintah untuk bisa memberikan alokasi tambahan. Jangan sampai pembiayaan perumahan untuk segmen MBR akan terhenti dan menunggu hingga anggaran tahun berikutnya,” ujarnya. Skema bunga subsidi floating singledigit dan pembebasan pajak cukup efektif untuk mendongkrak pasar segmen rumah di bawah Rp 300 juta.
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Arief Sabaruddin meminta para pengembang tidak buru-buru membahas tambahan kuota FLPP.
Tahun ini pemerintah menyediakan kuota 157.500 unit atau senilai Rp 19,1 triliun. Dari jumlah tersebut, 40 bank pelaksana telah menyalurkan 60 persen atau sekitar 97 ribu unit. Sisanya, 40 persen, bakal dihabiskan sampai Desember 2021.
”Sisa FLPP belum tentu habis pada September 2021. Apalagi jika pandemi Covid-19 berkepanjangan. Kita jangan berbicara tambahan kuota dulu. Yang terpenting, realisasi terjaga,” tegasnya. Sebab, realisasi pembiayaan FLPP belakangan ini cenderung kurang dari 500 unit per hari.
Di sisi lain, pemerintah memiliki program subsidi lainnya. Yakni, bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT) yang bekerja sama dengan BTN. Program itu berupa pemberian subsidi uang muka bagi masyarakat yang sudah memiliki tabungan untuk membeli rumah tapak. Subsidi KPR dengan skema BP2BT bisa didapatkan hingga Rp 40 juta. Target pembiayaannya pada 2021 mencapai 18 ribu unit.
Menanggapi itu, para pengembang properti yang terlibat dalam proyek BP2BT mendesak bank tidak menunda pencairan dana bantuan. Direktur Utama de’Greenland Development Frans Harsono mengapresiasi program BP2BT bagi MBR. Namun, kebutuhan pengembang juga harus dipikirkan.
Dia meminta dana bisa dicairkan setelah pengembang melakukan akad dengan bank. Jika tidak begitu, cash flow perusahaan bakal terdampak. Sebab, dalam pengerjaan rumah bersubsidi, pengembang hanya untung tipis. ”Bayangkan bila kami harus menalangi biaya pembangunan 100 rumah. Akibatnya, cashflowperusahaanakan terganggu,” jelasnya.