Hasil TWK Belum Dibuka, Tolak Diklat Bela Negara
JAKARTA, Jawa Pos – Polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK kembali bergulir. Sebab, beberapa pegawai (nonaktif) yang masuk dalam daftar 24 pegawai yang dapat dibina menolak ikut pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan di Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Salah satu alasannya adalah sikap tertutup KPK atas hasil TWK.
”Sampai sekarang kami belum bisa mendapatkan hasil TWK, terus tiba-tiba disuruh ikut diklat bela negara,” ujar salah seorang sumber di KPK yang enggan namanya disebutkan kemarin (20/7).
Hingga kini, KPK secara resmi memang belum membuka nama-nama yang dinyatakan masuk dalam 75 pegawai yang tidak lolos TWK. Begitu pula nama 24 pegawai yang masih bisa dibina maupun 51 pegawai yang harus berhenti per 1 November. Permohonan perwakilan pegawai terkait dengan keterbukaan informasi hasil TWK itu tidak diterima pimpinan KPK.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan, pada prinsipnya, pegawai berhak mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) bela negara sebagai syarat untuk diangkat sebagai aparatur sipil negara (ASN). Atas prinsip itu, Ghufron mempersilakan pegawai untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak tersebut.
”Karena 24 pegawai yang masih diberi kesempatan untuk mengikuti diklat bela negara adalah hasil perjuangan KPK agar pegawai tersebut masih diberi kesempatan menjadi pegawai KPK,” kata Ghufron melalui keterangan tertulis yang diterima Jawa Pos.
Di sisi lain, rencananya Ombudsman RI (ORI) merilis hasil pemeriksaan aduan pegawai KPK hari ini (21/7). Hasil yang akan disampaikan itu terkait dengan audiensi perwakilan 75 pegawai yang dinonaktifkan karena tidak memenuhi syarat (TMS) menjadi ASN.