P2G Minta Batalkan AN Selama Pandemi Belum Berakhir

JAKARTA, Jawa Pos – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) berencana menghelat asesmen nasional (AN) pada September–Oktober. Namun, rencana itu menuai protes. Sebab, AN dinilai tidak efektif saat pandemi Covid-19 masih berlangsung.

Dewan Pakar Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Suparno Sastro mengatakan, saat ini AN belum dibutuhkan. Sebab, ada prioritas lain yang lebih penting dan mendesak untuk dibenahi.

Misalnya, soal ancaman learning loss yang terjadi akibat pandemi. Hal itu mengakibatkan peningkatan angka putus sekolah, terutama di jenjang sekolah dasar. Misalnya, yang terdeteksi di Aceh, Jawa Timur, Maluku Utara, Nusa TenggaraBarat(NTB),NusaTenggaraTimur(NTT),danPapuaBarat.

”PJJ (pembelajaran jarak jauh) yang sudah 1,5 tahun dilaksanakan belum efektif, bahkan melahirkan problematika baru,” ujarnya kemarin (29/7). Sebab, tidak semua siswa dan guru sanggup melaksanakan proses pembelajaran. P2G mencatat 20,1 persen siswa dan 22,8 persen guru tak memiliki perangkat TIK seperti gawai, komputer, dan laptop selama PJJ.

Atas fakta tersebut, lanjut dia, pelaksanaan AN justru menambah ketimpangan menjadi diskriminasi baru bagi siswa. Apalagi, dalam prasyarat, AN harus dilaksanakan di tempat yang memiliki akses internet. Padahal, ada sekitar 120 ribu SD yang belum memiliki TIK (komputer) minimal 15 paket. Termasuk 46 ribu sekolah yang sama sekali tidak punya akses internet, bahkan aliran listrik.

”P2G berharap ada grand strategy dari Kemendikbudristek untuk mengantisipasi semua ini dulu,” tegasnya.

Apalagi, disebutkan sebelumnya tujuan AN adalah memotret kualitas pendidikan nasional, termasuk ekosistem sekolah. Menurut dia, Kemendikbudristek sejatinya sudah punya datanya. Ada rapor internasional PISA dan asesmen kompetensi minimum Indonesia (AKSI).