Target 3 Bulan Atasi Kemiskinan Ekstrem
Hasil Rapat Koordinasi Wapres Bersama Kepala Daerah di Jatim
SURABAYA – Atensi besar diberikan pemerintah pusat terhadap penanganan kemiskinan ekstrem di Jatim. Kemarin Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin menggelar rapat terbatas dengan Gubernur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi.
Rapat tersebut juga diikuti lima kepala daerah yang menjadi target prioritas utama pengentasan kemiskinan. Yakni, Bojonegoro, Probolinggo, Lamongan, Bangkalan, dan Sumenep. Hadir pula Menteri Koperasi UKM Teten Masduki dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.
Dalam rapat tersebut, Ma’ruf menargetkan agar masingmasing daerah segera menuntaskan kemiskinan ekstrem dalam waktu tiga bulan ke depan hingga akhir 2021. ”Dalam rapat, mereka (kelima kepala daerah, Red) optimistis bisa memuntaskan kemiskinan ekstrem di wilayahnya,” ujar Ma’ruf setelah pertemuan.
Secara nasional, saat ini ada sekitar 27 juta jiwa penduduk miskin. Dari jumlah tersebut, 10 juta di antaranya masuk kategori miskin ekstrem. Khusus Jatim, tercatat ada 265.180 rumah tangga yang tersebar di lima daerah tersebut.
Pemerintah telah menetapkan tujuh provinsi masuk sasaran penanggulangan kemiskinan ekstrem. Di tiap provinsi ada lima kabupaten yang jadi daerah prioritas.
Melalui berbagai intervensi yang dilakukan, pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem bisa tuntas pada 2024. Artinya, pada tahun itu, Indonesia sudah nol kasus kemiskinan ekstrem.
Mantan ketua MUI itu mengungkapkan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sudah mengusulkan agar Jatim diberikan tambahan alokasi dana penanggulangan kemiskinan ekstrem. Tambahan tersebut diambil melalui program bantuan sosial tunai dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN). Bantuan tunai ini diberikan pada periode Oktober hingga Desember 2021.
Selain itu, pemerintah pusat mendorong agar APBD daerah (baik kabupaten maupun provinsi) bisa digunakan untuk penanganan kemiskinan ekstrem. Kerja sama dengan pihak swasta pun akan dibuat agar penanganan kemiskinan bisa cepat. ”Swasta kami dorong untuk memberikan CSR-nya untuk penanganan,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ma’ruf juga mengapresiasi langkah Gubernur Khofifah Indar Parawansa dalam memberikan berbagai intervensi. Di antaranya, lewat program Jatim Puspa, Pemberdayaan Bumdes, Desa Berdaya, dan PHK Plus. ”Kerja keras masing-masing daerah sangat diperlukan ini membuat berbagai program tersebut,” katanya.
Di sisi lain, para kepala daerah yang wilayahnya masuk wilayah prioritas penanganan kemiskinan ekstrem optimistis bisa menuntaskan target tersebut.