APBD 2022 Diproyeksikan Rp 9,2 Triliun
Dewan Minta Pemulihan Ekonomi Jadi Prioritas
SURABAYA – Kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2022 sedang dalam pembahasan. Menurut rencana, kekuatan APBD tahun depan diplot Rp 9,2 triliun. Dewan minta agar program pemulihan ekonomi menjadi prioritas.
Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono menjelaskan, pemulihan ekonomi harus menjadi program prioritas agenda pemerintahan tahun depan. Salah satunya, memberikan stimulus bagi para pelaku UMKM. ”Secara simultan, hal itu akan menggerakkan perekonomian daerah dari bawah,” terang pembina Fraksi PDIP itu.
Sebab, ekonomi kerakyatan merupakan fondasi utama dalam menopang perekonomian daerah. Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan akan mendukung dan mengawal kebijakan wali kota dalam upaya pemulihan ekonomi daerah. ”Itu akan tecermin dalam pembahasan APBD 2022 nanti. Untuk sekarang kita masih membahas KUAPPAS,” katanya.
Pejabat yang akrab disapa Awi itu mengatakan, dalam KUA-PPAS, pemkot merencanakan APBD 2022 sebesar Rp 9,2 triliun. Namun, angka tersebut masih bisa berubah. ”Kami yakin akan naik karena ini masih dalam proses pembahasan. Tidak menutup kemungkinan kekuatan APBD tahun 2022 kembali ke angka Rp 10 triliun,” jelasnya.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya Arief Fathoni mengatakan, gelombang pandemi Covid-19 sudah mereduksi perekonomian di level nasional. Daerah pun ikut merasakannya. ”Karena itu, Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Red) telah memberikan blueprint bahwa kita harus hidup berdampingan dengan Covid-19,” ujarnya kemarin (30/9).
Menurut Fathoni, hal itu harus menjadi rujukan daerah dalam menentukan kebijakan anggaran. APBD 2022, kata dia, harus benar-benar difokuskan untuk memulihkan perekonomian daerah. Sebab, selama hampir dua tahun ini masyarakat sudah mengalami kesusahan. ”Bahkan bisa dikatakan turun kelas karena pandemi Covid-19 yang berkepanjangan,” katanya.
Pada 2020, arah kebijakan anggaran sudah diubah di tengah jalan. Program pembangunan yang telah direncanakan dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19. Begitu pula pada 2021. Realokasi maupun refocusing anggaran masih dibutuhkan untuk menekan persebaran virus korona.
Nah, pada 2022, Fathoni berharap agar arah kebijakan anggaran difokuskan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi daerah. Sebab, selama dua tahun terakhir pemkot sudah menghabiskan banyak tenaga, pikiran, dan anggaran untuk membangun ketahanan kesehatan.
Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya itu mencontohkan program wali kota yang akan menyeragamkan tas, seragam, hingga siswa sekolah di tingkat SD dan SMP. Fathoni mengapresiasi program tersebut. Secara tidak langsung, hal itu akan mereduksi dikotomi antara siswa yang beruntung dan siswa yang kurang beruntung secara ekonomi.
Nah, implementasinya bisa memberdayakan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memproduksi tas, seragam, maupun sepatu siswa. Dengan begitu, perputaran uang di masyarakat bisa dirasakan. ”Dari rakyat Surabaya dan akan kembali untu¡k rakyat Surabaya,” ucapnya.