Alokasikan Rp 365 Miliar untuk Bangunan Gedung

SURABAYA – Program pembangunan daerah bakal dilanjutkan tahun depan. Salah satunya pembangunan fisik bangunan dan gedung. Di dalam rencana kerja perangkat daerah (RKPD) 2022, pemerintah kota (pemkot) sudah menyiapkan anggaran. Nilainya Rp 365 miliar.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Surabaya Imam Syafi’i mengapresiasi adanya alokasi anggaran untuk pembangunan fisik tahun depan. Hal itu menunjukkan optimisme pemkot dalam menyambut 2022.

Namun, pemkot perlu memetakan lagi prioritas pembangunan yang akan dilakukan tahun depan. Juga, menghitung dampak ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya. Jangan sampai proyek fisik yang direncanakan hanya bertujuan untuk menghabiskan anggaran.

Imam mencontohkan Jembatan Kenjeran yang megah. Bangunan tersebut menelan anggaran sekitar Rp 200 miliar. Namun, dia menilai efek positif atas pembangunan land

mark di pantai timur itu tidak ada. ”Faedahnya tidak ada. Khususnya dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Itu kan namanya buangbuang anggaran,” ucapnya.

Nah, tahun depan wali kota sudah merencanakan program pemulihan ekonomi. Karena itu, Imam meminta agar program-program yang telah direncanakan bisa memberikan dampak positif terhadap tumbuhnya perekonomian daerah.

”Jadi, program pemulihan ekonomi tidak setengah-setengah. Mau membangun apa, dipertimbangkan dampak ekonominya apa. Dengan begitu, program pemulihan ekonomi akan berjalan lebih optimal dan maksimal,” jelasnya.

Kepala Bidang Bangunan Gedung Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKP CKTR) Iman Krestian Maharhandono mengaku belum tahu detail kegiatan pembangun anyang akan dilaksanakan tahun depan. Program nya masih ada di badan perencanaan dan pembangunan kota (bappeko).

Sebab, ada perubahan kebijakan terkait pembangunan fisik gedung. Sebelumnya, urusan proyek bangunan gedung diserahkan ke DPRKP CKTR. ”Ada rencana mau diserahkan ke dinas masing-masing. Misalnya, pembangunan gedung sekolah di dinas pendidikan. Rumah sakit atau puskesmas di dinas kesehatan. Itu kami belum tahu. Masih menunggu kebijakan dari pimpinan,” terangnya.

Mau membangun apa, dipertimbangkan dampak ekonominya apa. Dengan begitu, program pemulihan ekonomi akan berjalan lebih optimal dan maksimal.”

IMAM SYAFI’I Anggota Banggar DPRD Kota Surabaya