Dapat Anggaran Rp 500 Juta, Layanan Kembali Jalan

SIDOARJO – Setelah sempat terhenti karena ada tagihan sebesar Rp 5,2 miliar yang belum dibayar, layanan jaminan kesehatan masyarakat miskin (JKMM) kini kembali tersedia. Pihak Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo memang sempat berkirim surat ke tiga rumah sakit terkait meminta layanan tersebut dibekukan sementara karena tidak ada biaya. Namun, kemarin (30/9) dinkes mendapatkan anggaran dana sebesar Rp 500 juta.

Anggaran tersebut berasal dari komisi D. Dana itu diambilkan dari pos pembiayaan untuk masingmasing komisi di dewan sebesar Rp 1,1 miliar. ”Hal ini merupakan bentuk komitmen kami bahwa JKMM tersebut penting. Perlu pembiayaan layanan kesehatan bagi warga miskin,” kata Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudlori kemarin.

Jumlah itu dibagi Rp 500 juta untuk JKMM, Rp 500 juta untuk pembiayaan belanja dinkes dan puskesmas. Namun, komisi D berharap dana tersebut bisa dicairkan untuk insentif nakes, terutama yang jadi vaksinator. Jumlahnya sekitar 1.500 orang. Insentif itu sudah dua kali diajukan, tapi selalu ditolak tim anggaran pemerintah. Lalu, sisanya Rp 100 juta diserahkan untuk pemantauan fasilitas kebakaran.

Komisi D mengeluarkan dana tersebut karena usulan badan anggaran (banggar) sebesar Rp 8 miliar dalam perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD tahun ini untuk JKMM belum mendapat persetujuan. Padahal, anggaran itu penting untuk mengakomodasi warga miskin yang tidak memiliki biaya terkait layanan kesehatan yang tidak ditanggung BPJS. Misalnya, biaya ambulans hingga warga yang mengalami kecelakaan dan meninggal tanpa diketahui tempat tinggalnya.

Dhamroni menegaskan, anggaran Rp 1,1 miliar itu sudah sampai pada tahap finalisasi dan disetujui. Artinya, anggaran pos pembiayaan JKMM maupun pengeluaran puskesmas dapat digunakan.

Kepala Dinkes Sidoarjo dr Syaf Satriawarman SpPros pun menyatakan, rekening untuk anggaran JKMM telah dibuka. Itu berarti pembiayaan untuk layanan JKMM dapat dilakukan. Dengan anggaran Rp 500 juta. ”Terkait tagihan yang belum dibayar, bakal diajukan dalam anggaran tahun depan,” katanya.

Hingga awal September, tagihan JKMM sudah mencapai Rp 5,2 miliar dari tiga rumah sakit. Yakni, RSUD Sidoarjo, RSUD dr Soetomo, dan RSJ Menur. Tagihan tersebut belum terbayar karena tahun ini tidak tersedia anggaran untuk pos pembiayaan JKMM dari APBD. Tahun-tahun sebelumnya ada anggaran sebesar Rp 9 miliar.