Transformasi Digital Hambat Kinerja UMKM
SURABAYA – Peningkatan kualitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sangat diperlukan. Namun, masih ada kendala yang membuat pelaku UMKM sulit naik kelas. Salah satunya, transformasi digital. Menurut Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim, perlu kerja sama untuk menanggulangi masalah tersebut. Ketua Umum Kadin Jawa Timur Adik Dwi Putranto mengatakan, UMKM merupakan salah satu bukti sistem ekonomi kerakyatan di Indonesia. ’’Berdasar data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta. Kontribusi mereka terhadap PDB sebesar 61, 07 persen,’’ tuturnya kemarin (4/1).
Namun, momen pandemi memberikan tekanan yang kuat bagi UMKM. Menurut survei yang dilakukan LIPI, 94 persen pelaku usaha mengalami penurunan penjualan pada 2020. Hanya 35,2 persen UMKM yang beroperasi normal. Sedangkan 34,4 persen beroperasi terbatas dan 30,4 persen harus menutup usahanya.
Saat ini, UMKM perlahan pulih. Pada periode Maret hingga April 2021, sebanyak 84,80 persen UMKM kembali beroperasi. Hanya 8,10 persen yang beroperasi terbatas dan 7,10 persen yang berhenti beroperasi. ’’Salah satu strategi kembali bergerak di masa pandemi adalah melalui digitalisasi. Namun, upaya ini pada kenyataannya tidak maksimal,’’ ucapnya.
Data BI menunjukkan, pada 2020 transaksi e-commerce di Indonesia bernilai Rp 266 triliun. Namun, kenaikan tersebut tidak berbanding lurus dengan besarnya kontribusi UMKM di pasar online. Kementerian Perdagangan pun menyebut kontribusi produk lokal skala kecil menengah hanya 7 persen.
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Soekarwo menambahkan, ketimpangan pertumbuhan tersebut terjadi karena lemahnya komitmen beberapa pihak untuk bersamasama mendukung peningkatan kinerja UMKM. Salah satunya, transformasi digital. Menurut pria yang akrab disapa Pakde Karwo itu, transformasi digital di Indonesia terkesan elitis dan tidak merakyat.
’’Banyak BTS hanya dipasang di daerah yang menguntungkan. Untuk itu, saya memberikan solusi agar pemda menggelar fiber optik secara mandiri di daerah masingmasing lewat APBD. Dengan begitu, masyarakat di pinggiran bisa mengakses internet,’’ paparnya.