Bebaskan Denda Pajak hingga Rp 9,3 M

SIDOARJO

– Pemkab Sidoarjo membebaskan denda pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) di Sidoarjo untuk tagihan 2020 dan tahun sebelumnya. Hingga akhir tahun lalu, jumlah denda yang dibebaskan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo mencapai Rp 9,3 miliar.

”Karena PBB ini menyentuh semua kalangan, mulai keluarga, dunia usaha, hingga industri. Pada kondisi pandemi, pembebasan denda diharapkan meringankan beban mereka,” jelas Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono.

Selain itu, upaya tersebut dilakukan agar realisasi pembayaran PBB meningkat. Wajib pajak yang selama ini belum bisa membayar karena terbebani sanksi keterlambatan akhirnya bisa melunasi tunggakan PBB. Bahkan, wajib pajak yang menunggak sejak beberapa tahun lalu akhirnya membayar pajaknya.

”Total, ada sekitar 40 ribu wajib pajak yang memanfaatkan pembebasan denda tersebut,” ujar Ari kemarin. Besaran denda pajak yang dibebaskan adalah 2 persen per bulan untuk paling lama 24 bulan.

Alhasil, realisasi PBB di Sidoarjo hingga akhir tahun kemarin cukup tinggi. Total realisasinya mencapai Rp 254 miliar yang masuk ke kas daerah.

Ari optimistis tahun ini realisasi PBB di Kota Delta meningkat. Apalagi, pandemi mulai mereda. ”Usaha juga sudah mulai bangkit, harus optimistis tahun ini bisa mencapai target,” katanya. Target PBB yang dipatok Pemkab Sidoarjo tahun ini mencapai Rp 258 miliar.

Pada awal 2022, pihaknya juga mengapresiasi pembayar pajak pertama tahun ini. Pihaknya memberikan penghargaan wajib pajak panutan kepada pasangan suami istri Suwandi dan Aminatun. Sebab, mereka paling pertama membayar PBB pada 2022 ini. Keduanya membayar PBB pada 1 Januari lalu pukul 02.53.