Percepat Perbaikan dan Verifikasi Data MBR
Agar Penyaluran Berbagai Bentuk Bantuan Tepat Sasaran
SURABAYA
– Data penerima bantuan sosial (bansos) menjadi masalah krusial yang harus dirapikan di Surabaya. Selain kurang terupdate, tidak sedikit dari daftar itu yang memuat nama penerima yang tidak tepat sasaran. Upaya pemutakhiran pun terus dilakukan agar
Program pelatihan, suntikan modal, hingga peluang kerja untuk mengentaskan dari masalah ekonomi disiapkan pemkot sebagai bentuk intervensi.
Pemkot memverifikasi data agar penerima bansos tidak dobel dan lebih tepat sasaran.
Rumah penerima bansos akan ditempeli stiker untuk memudahkan pemantauan. dilakukan dengan melibatkan banyak pihak, termasuk dari warga sendiri.
Sejak sepekan yang lalu Pemkot Surabaya telah memublikasikan data penerima bansos di balai RW atau RT setempat. Warga diminta ikut mengoreksi. Apabila ada yang tidak tepat sasaran atau perlu ada warga yang ditambahkan, data itu bisa diperbaiki secepatnya.
Koreksi pun sudah mulai dilakukan. Laporan dari Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya menyebutkan, memang ada koreksi yang dilakukan. Baik penambahan maupun pengurangan. ”Proses koreksi itu melibatkan perangkat mulai RT, RW, LPMK, pendamping sosial, lurah, hingga camat. Mereka memeriksa data penerima itu, kemudian tanda tangan sebagai berita acara. Sudah kami lakukan proofing untuk data tersebut. Namun, bukan berarti proses ini selesai. Masih ada proses lanjutan lagi,” ujar Kepala Dinsos Surabaya Anna Fajriatin kemarin (15/1).
Data yang telah melewati proses proofing pertama itu ditempel lagi. Warga diminta mengecek ulang. Jadi, ada dua kali proses yang dilakukan untuk mengoreksi data tersebut. ”Memang hal ini sengaja dilakukan. Tujuannya untuk memastikan agar tidak ada kasus bansos tidak tepat sasaran. Termasuk, survei langsung ke rumah penerima atau calon penerima bansos juga dilakukan. Sekaligus ini upaya memperluas jumlah penerima bantuan sosial,” terangnya.
Anna menjelaskan, pihaknya mengupayakan agar penerima bansos tidak dobel. Dalam satu keluarga hanya satu bantuan yang diterima. Hal itu dimaksudkan untuk memudahkan intervensi yang dilakukan pemkot.
Banyak program yang bertujuan mengentaskan warga dari jerat masalah ekonomi. Untuk menuju ke sana, lebih dulu data tersebut dirapikan. Penerima bantuan akan dikategorikan sesuai masalah mereka. Misalnya, yang masih kuat untuk bekerja diberi peluang untuk bekerja.
”Misalnya, yang usianya masih di bawah 40 tahun kami beri kesempatan untuk bekerja. Seperti menjadi tenaga outsourcing di lingkungan Pemkot Surabaya atau diberi suntikan modal. Dengan catatan, setelah ekonominya pulih, dia harus mau dilepas statusnya sebagai penerima bansos,” terangnya.
Nah, kuota bansos ini berikutnya bisa dialihkan untuk warga lain yang membutuhkan. Anna mengungkapkan, memang keinginan wali kota Surabaya agar bansos itu tepat sasaran. Begitu juga data MBR, benarbenar murni kondisinya tidak mampu secara ekonomi.
”Sebelumnya kami sudah lakukan clearing data. Misalnya, ternyata ada penerima bansos yang ASN. Kami coret dan keluarkan dari data tersebut. Kami lakukan terus pemutakhiran data ini untuk kemudian disampaikan ke Kementerian Sosial,” paparnya.