Jumlah MBR Tembus 1 Juta, Butuh Intervensi Serius
JUMLAH
masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mencapai lebih dari 30 persen jumlah penduduk Surabaya. Berdasar data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2020, total penduduk Kota Pahlawan lebih kurang 3 juta jiwa. Sementara angka MBR yang terdata pada bulan ini adalah 1 juta. Tepatnya 1.010.958 atau 51.216 kepala keluarga (KK).
Anggota Komisi D DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto mengatakan, angka 1 juta itu menjadi lampu kuning mengarah ke lampu merah bagi pemkot. Dibutuhkan intervensi yang serius dan segera. ”Kalau memang ada pemberdayaan, segera berdayakan. Keluarga mana saja yang butuh pemberdayaan dipetakan,” tuturnya.
Selain intervensi, Herlina menambahkan, validasi data juga perlu dilakukan pemkot. Misalnya, ada warga berstatus MBR, tapi fakta di lapangan belum mendapatkan intervensi bantuan dari pemkot. Artinya, lanjut dia, pemkot perlu mengoreksi data warga itu. Setelah validasi, PR pemkot berikutnya adalah evaluasi dan monitoring. Menurut kader Partai Demokrat tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026, ada target 1–2 persen penurunan angka kemiskinan. ”Kalau setiap 6 bulan sekali turun 10 sampai 20 ribu ya bagus,” imbuhnya.
Dihubungi terpisah, Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti mengungkapkan, sebelum memberikan intervensi kepada MBR, pemkot
INTERVENSI: Anggota Komisi B DPRD Surabaya Ratih Retnowati mengunjungi pelaku UMKM sandal hotel, sepatu, hingga batik di kawasan eks Dolly kemarin.
perlu melakukan pemetaan. Kelompok MBR mana yang butuh diintervensi berupa program pemberdayaan, permakanan, atau diberi pekerjaan padat karya. Misalnya, dalam satu keluarga MBR hanya ada dua orang. Keduanya warga senior, usianya di atas 60 tahun. ”Artinya, kalau diberi pemberdayaan atau pekerjaan padat karya, maka sulit. Berbeda jika usianya produktif, bisa diberdayakan,” jelasnya.
Reni menyampaikan, bagi MBR yang warga senior, fokus pemkot hanya di bagian permakanan serta kesehatan. Tapi, jika kasusnya seperti Mbah Sugimun di Kelurahan Ngagel Rejo, berbeda lagi. Di dalam keluarga Mbah Sugimun ada anaknya yang masih berusia produktif. Karena itu, intervensi pemkot bisa berupa pemberian bantuan pekerjaan padat karya.
Anggota Komisi B DPRD Surabaya Ratih Retnowati menuturkan, pemberdayaan ekonomi di Surabaya perlu dikuatkan kembali. Dia mengaku beberapa waktu lalu menyambangi sentra UMKM sepatu, sandal, dan batik di kawasan eks Dolly. Langkah kecil yang berdampak besar terhadap sektor ekonomi yang bisa dilakukan pemkot ialah membantu pelaku UMKM menemukan konsumen.
Misalnya, lanjut Ratih, membantu mendistribusikan sandal tidur ke hotel-hotel yang ada di Surabaya. Dia mengatakan, hotel di Surabaya menjamur. ”Kalau seluruh hotel wajib beli sandal di UMKM Dolly, efeknya bisa besar. Perajin sandal bertambah. Itu berarti membuka lapangan kerja baru,” katanya.