Subsidi Bunga KUR 3 Persen Berlanjut
Plafon Tahun Ini Naik dari Rp 285 Triliun Menjadi Rp 373,17 Triliun
JAKARTA
– Pemerintah melanjutkan pemberian subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) 3 persen tahun ini. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, berlanjutnya kebijakan itu diharapkan bisa menstimulus para pelaku usaha dan mendorong pemulihan ekonomi.
”Tahun lalu, KUR 6 persen dan disubsidi jadi 3 persen. Tahun ini sesuai persetujuan rapat terbatas bunga KUR 3 persen selama enam bulan,’’ ujarnya pada acara penghargaan KUR kemarin (18/1).
Airlangga meminta kebijakan itu disosialisasikan lebih luas lagi. Sebab, masih ada masyarakat yang tidak mengetahui bahwa bunga KUR 6 persen dan setengahnya disubsidi oleh pemerintah. Pada tahun ini, pemerintah telah memutuskan untuk meningkatkan plafon KUR menjadi sebesar Rp 373,17 triliun dari sebelumnya Rp 285 triliun.
Sebelumnya, Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian mencatat, realisasi penyaluran KUR baru mencapai Rp 6,02 triliun hingga per 17 Januari 2022. Jumlah itu diberikan kepada 170 ribu debitur KUR usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
DaritotalRp373,17triliun,PTBank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) mendapat alokasi mencapai 70 persen atau senilai Rp 260 triliun. Penyaluran segmen mikro menjadi prioritas.
Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto menyatakan, alokasi KUR dari pemerintah menjadi hal positif bagi perseroan. Khususnya, mendukung pengembangan ekosistem ultra mikro (UMi). Sejumlah strategi telah dirancang untuk memenuhi target penyaluran KUR 2022.
Di samping itu, BRI menerapkan digitalisasi untuk menyalurkan kredit. Memanfaatkan keunggulan informasi dan teknologi, Catur optimistis perseroan mampu menjaga bottom line yang solid dengan return yang optimal. ”Sehingga lebih efisien dan tepat sasaran. Dengan menyalurkan kredit ke sektor produktif, upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat pemulihan ekonomi nasional,” tuturnya.
Sementara itu, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) mendapat alokasi Rp 38 triliun. Nilai tersebut naik 22,7 persen dari plafon KUR BNI tahun lalu sebesar Rp 30,95 triliun. ”Kami cukup yakin penyaluran KUR akan sesuai alokasi pemerintah. Terlebih, kami melihat permintaan dan kinerja KUR BNI yang sangat baik,” ucap Direktur Kelembagaan BNI Sis Apik Wijayanto.
Dana KUR, lanjut dia, digunakan untuk mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Khususnya, di sektor komoditas delapan klaster unggulan. Yaitu, klaster padi, jagung, sawit, tebu, jeruk, tanaman hias, kopi, dan porang.
Melalui strategi tersebut, Sis optimistis dapat mendorong realisasi pembiayaan UMKM mencapai 30 persen pada 2024. ”BNI tidak hanya menggarap para pelaku UMKM untuk melakukan ekspansi bisnis ke luar negeri, tapi juga mendorong pengembangan usaha para warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di luar negeri atau diaspora,” ucapnya.
BNI juga mendorong pembiayaan berbasis ekosistem dan rantai pasok. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan UMKM tumbuh berkesinambungan. Juga, melalui program pembinaan dan pengembangan UMKM untuk menjawab kendala yang dihadapi. Mulai proses kredit, teknologi, hingga pengembangan kapabilitas tata kelola bisnis.