Kelembagaan Petani Diperkuat

Pertanian Bisa Dikelola dengan Model Korporasi

Kompas - - EKONOMI -

SEMARANG, KOMPAS — Penguatan kelembagaan dan pembiayaan petani diperlukan untuk menumbuhkan sektor pertanian dan pangan. Penguatan kelembagaan petani dilakukan dengan membentuk badan usaha milik petani, seperti halnya korporasi pertanian. Sementara penguatan pembiayaan dilakukan melalui perbaikan kualitas penyaluran kredit usaha rakyat bagi petani penghasil pangan pokok. Hal itu merupakan salah satu dari lima rekomendasi hasil rapat koordinasi daerah (rakerda) pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia (BI) di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (31/3). Rekomendasi lainnya meliputi peningkatan produksi dan pasokan pangan, memperkuat infrastruktur pertanian; peningkatan distribusi, logistik, dan perbaikan tata usaha pangan, serta pembenahan struktur pasar. Rakerda membahas reformasi pangan untuk ketersediaan pangan, keterjangkauan harga bagi masyarakat, dan mengurangi kesenjangan kesejahteraan. Rakerda itu dihadiri, antara lain, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Gubernur BI Agus DW Martowardojo, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Agus Martowardojo mengatakan, badan usaha milik petani (BUMP) itu semacam korporasi pertanian. Cara pembentukannya cukup sederhana, yaitu petani-petani yang memiliki lahan terbatas membuat kontrak satu sama lain sehingga lahannya lebih luas. BUMP itu harus memiliki manajemen, seperti halnya korporasi, lahan yang luas, menerapkan mekanisasi atau pertanian modern, pengolahan pasca panen, dan pemasaran. Tujuannya, meningkatkan akses pembiayaan dan meningkatkan produksi. ”Selama ini banyak petani yang mengolah lahan kurang dari 0,25 hektar sehingga produksinya terbatas. Banyak petani yang tidak dapat mengakses pembiayaan dari bank karena tidak memiliki jaminan atau lahan yang dimilikinya sempit,” ujarnya. Menurut Agus, sudah ada petani yang mengelola pertanian dengan model korporasi, yaitu di Desa Galangan, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, dan Desa Sumberharjo, Sleman, DI Yogyakarta. ”Lahan yang mereka kelola ada yang 50 hektar dan ada yang 120 hektar. Model-model ini bisa diterapkan di daerah-daerah lain dalam rangka mendorong reformasi pangan,” ujarnya.

Penyaluran KUR

Darmin Nasution mengemukakan, inti dari korporasi petani adalah mendorong pengelolaan pangan agar lebih produktif dan korporatif. Hal itu akan ditopang dengan pembangunan desa berbasis pertanian, mulai dari infrastruktur dasar hingga prasarana pertanian pasca panen. Pemerintah juga akan memperbaiki kualitas penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di sektor produksi primer. KUR di sektor itu akan ditingkatkan menjadi 40 persen tahun ini, dengan dukungan asuransi pertanian dan sertifikasi lahan rakyat. Enggartiasto mengatakan, Kementerian Perdagangan membenahi struktur pasar melalui pendekatan dengan pengusaha pangan. Per April 2017, pemerintah mewajibkan pengusaha ritel modern menjual gula dan minyak goreng sesuai harga yang ditentukan pemerintah.

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.