Problematika Hukum Terkini Jadi Tantangan

Kompas - - POLITIK & HUKUM - (REK)

JAKARTA, KOMPAS — Problematika hukum terkini menjadi tantangan calon hakim agung untuk progresif berpikir dan tak terkekang pada perspektif hukum kuno yang tak relevan dengan kondisi masyarakat kontemporer. Komisi Yudisial sebagai lembaga penyeleksi calon hakim agung semestinya mempertimbangkan kebutuhan hakim agung yang progresif dan memberi solusi inovatif atas problem hukum di Tanah Air. Peneliti dari Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Ali Reza Kuartanegara, Jumat (4/8), di Jakarta, menuturkan, sejumlah problem hukum saat ini jauh berbeda dengan problem hukum masa lalu. Majunya perkembangan teknologi dan internet mendukung tumbuhnya berbagai jenis pidana dan persoalan perdata yang sebelumnya tak ada. ”Kejahatan di dunia maya, misalnya pencemaran nama baik di internet, media sosial, yang kini diatur Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di masa lalu belum diatur. Dengan perkembangan itu, calon hakim agung dituntut memberikan pemahaman dan perspektif yang kaya soal kasus-kasus baru menyangkut kejahatan di internet,” kata Ali. Kasus yang mendapat perhatian baru-baru ini adalah dijatuhkannya vonis 8 bulan penjara dan denda Rp 1 miliar terhadap Fidelis Arie Suderwato. Fidelis divonis bersalah karena menanam ganja untuk mengobati penyakit kanker istrinya. Perbuatan Fidelis dinilai menyalahi UU Narkotika karena ganja merupakan jenis psikotropika terlarang. Namun, vonis itu menuai pro-kontra karena hakim tak mempertimbangkan unsur kemanusiaan dan kondisi darurat. ”Kasus ini dulu belum ada, kini membuka mata publik tentang masih abu-abunya batasan larangan ganja yang di satu sisi diklaim sebagai obat. Dalam menyikapi kasus itu diperlukan hakim dengan pengalaman dan kapasitas mumpuni merespons isu-isu terbaru dan memberi pertimbangan meyakinkan, tak sekadar teks di UU,” tutur Ali. Ali berpendapat, pikiran konservatif di kalangan hakim akan menjadi kendala menyikapi problem hukum kekinian. Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi menambahkan, kompetensi calon hakim agung merupakan hal krusial untuk diuji KY, selain kualitas integritas. Hakim yang terpilih diharapkan tak menjadi beban bagi MA karena kompetensinya kurang.

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.