MA Batalkan Aturan Gambut

Kompas - - IPTEK LINGKUNGAN & KESEHATAN - (SAH)

PEKANBARU, KOMPAS — Mahkamah Agung membatalkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri. Batalnya aturan yang mewajibkan perusahaan hutan tanaman industri mengalihfungsikan lahan gambut menjadi fungsi lindung itu merupakan hasil uji materi Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Wilayah Riau. ”Putusan itu sudah disebarluaskan dalam situs resmi Mahkamah Agung. Putusan diambil hakim agung Is Sudaryono, Hari Djatmiko, dan Supandi pada 2 Oktober lalu. Kami meminta Menteri LHK dapat melaksanakan putusan MA itu,” ujar Nursal Tanjung, Ketua SPSI Riau, dalam pertemuan dengan wartawan di Pekanbaru, Selasa (17/10). Ketentuan dalam Permen LHK No 17/2017 yang menjadi dasar gugatan, antara lain, kewajiban perusahaan HTI mengalihfungsikan kawasan gambut dalam (lebih dari 3 meter) yang semula diberi izin budidaya menjadi fungsi lindung. Perusahaan boleh memanen kayu HTI hanya untuk satu daur dan kemudian menghentikan penanaman. Untuk itu, perusahaan wajib merevisi rencana kerja umum penanaman menyesuaikan dengan peraturan yang dimaksud. Permen LHK itu, kata Nursal, sangat menakutkan untuk perusahaan HTI di Indonesia, terutama Riau yang memiliki kawasan gambut 60 persen dari total areal HTI. Apabila aturan dilaksanakan, diperkirakan sebanyak 50 persen dari total 250.000 pekerja yang bergantung pada industri HTI akan kehilangan pekerjaan. ”Gugatan kami murni sebagai peran organisasi untuk melindungi pekerja,” katanya.

Kecewa

Secara terpisah, Koordinator Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau Woro Supartinah mengatakan belum melihat isi putusan MA yang membatalkan Permen LHK No 17/2017. Namun, kalaupun putusan itu benar, hal itu sangat mengecewakan. ”Kami sangat menyayangkan putusan MA itu. Semestinya aturan itu dipertahankan dengan mempertimbangkan kondisi bencana asap pada 2015. Semangat untuk melindungi alam dan masyarakat dari potensi bencana yang lebih besar menjadi terhambat. MA boleh memiliki dalil untuk membatalkan aturan, tetapi keputusan itu tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat,” kata Woro.

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.