Hutan Gambut Riau Terancam Dikonversi

Waspadai Penghancur­an Ekologi lewat Proses Legal Formal

Kompas - - IPTEK LINGKUNGAN & KESEHATAN - (AIK)

JAKARTA, KOMPAS — Sekitar 1,6 juta hektar lahan gambut terancam dikonversi menyusul pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Tata Ruang Daerah Provinsi Riau. Dalam rancangan tata ruang ini, hanya 21.625 hektar atau 1,3 persen lahan gambut di area itu yang akan jadi kawasan lindung. ”Raperda Tata Ruang Riau ini disepakati melalui sidang paripurna DPRD Riau dan dimintakan persetujua­n substansi kepada pemerintah pusat,” kata Guru Besar Kehutanan Institut Pertanian Bogor Hariadi Kartodihar­djo, Rabu (18/10) di Jakarta. Semua kementeria­n dan lembaga setuju dengan raperda ini, kecuali Kementeria­n Lingkungan Hidup dan Kehutanan. ”Persetujua­n suatu rencana tanpa memperhati­kan KLHS (kajian lingkungan hidup strategis) itu jadi pertanyaan,” kata Hariadi. Jika raperda itu lolos, dampaknya amat besar. Sekitar 1,6 juta hektar lahan gambut di Riau tak bisa lagi direstoras­i dan dilindungi. Hal ini karena hanya diusulkan 21.625 hektar (1,3 persen) sebagai kawasan lindung. Dalam raperda ini, ada 1,2 juta ha areal hutan diusulkan dikonversi ke nonhutan. Padahal, berdasarka­n data Kementeria­n Kehutanan 2014, hutan di Riau ditetapkan 1.638.249 ha. ”Kawasan ini kebanyakan isinya perusahaan sawit yang belum dituntaska­n status hukumnya dan perusahaan yang berkonflik tanah dengan warga lokal,” ucapnya. Di sisi lain, Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2017 terkait perlindung­an gambut di lokasi hutan tanaman industri sudah dibatalkan Mahkamah Agung atas gugatan serikat pekerja di Riau. ”Ada indikasi kuat rencana tata ruang Riau ini akan lolos,” kata Hariadi.

Perubahan aturan daerah

Praktik perubahan raperda untuk mengurangi luas hutan konservasi ini sebelumnya terjadi di Kalimantan Tengah. ”Jika ini terus dilakukan, akan berdampak pada pencegahan kebakaran lahan dan hutan serta menggagalk­an komitmen penurunan emisi karbon,” ujarnya. Menurut Direktur Sajogyo Institute Eko Cahyono, fenomena Raperda Tata Ruang Riau ini adalah penghancur­an ekologi lewat proses legal formal. ”Dikhawatir­kan ini hanya menguntung­kan korporasi besar, utamanya perkebunan sawit,” katanya. Saat ini ada 3,2 juta ha lahan sawit ilegal dibangun di luar lahan konsesi. Menurut Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017, pemerintah seharusnya menyita perkebunan sawit ilegal ini. ”Studi kami bersama Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) mengkaji perkebunan sawit besar dibangun ilegal di 6 provinsi, termasuk Riau. Ada putusan hukum tetap bahwa kebun sawit ilegal, tetapi tak dieksekusi,” katanya. Raperda itu akan memutihkan perkebunan ilegal itu. Perusahaan perkebunan atau pertambang­an besar mudah mendapat legitimasi hukum formal. ”Mereka bisa membuat sertifikas­i sawit ramah lingkungan hingga ramah jender. Instrumen itu dipenuhi. Studi KPK (Komisi Pemberanta­san Korupsi) menemukan, di belakang perizinan ini ada praktik korupsi,” katanya.

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.