Stok Beras Pemerintah Kurang Ideal

Persentasenya Sangat Kecil

Kompas - - EKONOMI - (MKN)

BOGOR, KOMPAS — Cadangan beras pemerintah tercatat sekitar 280.000 ton. Jumlah itu dinilai kurang ideal dan terlalu kecil dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi nasional sekitar 33 juta ton per tahun. Padahal, cadangan beras juga dipakai untuk pengendali harga, cadangan pangan saat kondisi darurat, dan sumber bantuan internasional. Tahun depan anggaran untuk pengadaan beras cadangan pemerintah (CBP) sekitar Rp 2,5 triliun yang setara dengan 280.000 ton beras, tak jauh berbeda dengan tahun ini. Menurut analis kebijakan pada Centre for Agriculture and People Support, Mohamad Husein Sawit, di Bogor, Jawa Barat, akhir pekan lalu, CBP idealnya 3-4 persen dari konsumsi langsung atau kebutuhan dalam setahun. ”Kajian Universitas Gadjah Mada pada 2015, stok pemerintah idealnya 750.000-1,3 juta ton. Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) 1,3 juta ton dan menurut Kementerian Pertanian 1,5-2 juta ton. Karena itu, stok saat ini jauh dari ideal,” kata Dewan Pembina Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) itu. Sebagai pembanding, lanjut Husein, negara lain dengan penduduk lebih kecil memiliki stok lebih besar daripada Indonesia, seperti Thailand 1,1 juta ton, Korea Selatan 1 juta ton, dan Filipina 1 juta ton. Stok 1,3 juta ton sebenarnya terbilang kecil bagi negara dengan penduduk lebih dari 250 juta jiwa. Namun, pemerintah bisa meningkatkannya secara bertahap. Dengan stok yang kecil, pemerintah tak berdaya saat harga beras di pasar bergejolak. Perum Bulog sebagai lembaga yang ditugaskan menjaga stabilitas harga beras pun tak punya banyak pilihan karena stok minim. Terlebih dengan kualitas beras CBP yang tak jauh berbeda dengan beras untuk program beras untuk rakyat miskin (raskin) ataupun beras sejahtera (rastra). Dengan perubahan mekanisme bantuan pangan tahun depan, yakni dari natura menjadi nontunai, pemerintah harus memperkuat cadangan beras, termasuk beras mutu premium yang permintaannya terus meningkat beberapa tahun terakhir. Perum Bulog yang tak lagi punya saluran keluar akibat perubahan itu perlu beradaptasi menjadi entitas bisnis yang profesional.

Tiga hari

Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti, dalam pidato pengantar rembuk nasional bidang pangan di kampus Institut Pertanian Bogor menyatakan, dengan rata-rata konsumsi mencapai 3 juta ton per bulan, cadangan beras milik pemerintah sebenarnya hanya cukup untuk tiga hari. ”Namun, apa cukup stok sebesar itu? Sementara ini aman karena Tuhan,” ujarnya. Stok itu sangat berisiko dalam situasi darurat seperti bencana alam. Apalagi ketika paceklik tiba atau musim panen telah berakhir. Sementara proses mengimpor beras butuh waktu setidaknya tiga pekan. Djarot mengusulkan penguatan stok beras pemerintah. Pembentukan atau penguatan badan pangan sesuai amanat UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan juga penting. Posisi Perum Bulog atau Badan Ketahanan Pangan dinilai belum cukup merepresentasikan amanat UU tersebut. ”Idealnya badan pangan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden sehingga eksekusi kebijakan lebih efektif dan efisien,” ujar Djarot. Sebagai contoh adalah keterlambatan pengadaan bawang putih, bawang merah, atau beras akibat panjangnya prosedur lintas lembaga atau kementerian yang harus dilalui Perum Bulog.

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.