Stok Beras Pemerintah Kurang Ideal

Persentase­nya Sangat Kecil

Kompas - - EKONOMI - (MKN)

BOGOR, KOMPAS — Cadangan beras pemerintah tercatat sekitar 280.000 ton. Jumlah itu dinilai kurang ideal dan terlalu kecil dibandingk­an dengan kebutuhan konsumsi nasional sekitar 33 juta ton per tahun. Padahal, cadangan beras juga dipakai untuk pengendali harga, cadangan pangan saat kondisi darurat, dan sumber bantuan internasio­nal. Tahun depan anggaran untuk pengadaan beras cadangan pemerintah (CBP) sekitar Rp 2,5 triliun yang setara dengan 280.000 ton beras, tak jauh berbeda dengan tahun ini. Menurut analis kebijakan pada Centre for Agricultur­e and People Support, Mohamad Husein Sawit, di Bogor, Jawa Barat, akhir pekan lalu, CBP idealnya 3-4 persen dari konsumsi langsung atau kebutuhan dalam setahun. ”Kajian Universita­s Gadjah Mada pada 2015, stok pemerintah idealnya 750.000-1,3 juta ton. Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) 1,3 juta ton dan menurut Kementeria­n Pertanian 1,5-2 juta ton. Karena itu, stok saat ini jauh dari ideal,” kata Dewan Pembina Perhimpuna­n Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) itu. Sebagai pembanding, lanjut Husein, negara lain dengan penduduk lebih kecil memiliki stok lebih besar daripada Indonesia, seperti Thailand 1,1 juta ton, Korea Selatan 1 juta ton, dan Filipina 1 juta ton. Stok 1,3 juta ton sebenarnya terbilang kecil bagi negara dengan penduduk lebih dari 250 juta jiwa. Namun, pemerintah bisa meningkatk­annya secara bertahap. Dengan stok yang kecil, pemerintah tak berdaya saat harga beras di pasar bergejolak. Perum Bulog sebagai lembaga yang ditugaskan menjaga stabilitas harga beras pun tak punya banyak pilihan karena stok minim. Terlebih dengan kualitas beras CBP yang tak jauh berbeda dengan beras untuk program beras untuk rakyat miskin (raskin) ataupun beras sejahtera (rastra). Dengan perubahan mekanisme bantuan pangan tahun depan, yakni dari natura menjadi nontunai, pemerintah harus memperkuat cadangan beras, termasuk beras mutu premium yang permintaan­nya terus meningkat beberapa tahun terakhir. Perum Bulog yang tak lagi punya saluran keluar akibat perubahan itu perlu beradaptas­i menjadi entitas bisnis yang profesiona­l.

Tiga hari

Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakt­i, dalam pidato pengantar rembuk nasional bidang pangan di kampus Institut Pertanian Bogor menyatakan, dengan rata-rata konsumsi mencapai 3 juta ton per bulan, cadangan beras milik pemerintah sebenarnya hanya cukup untuk tiga hari. ”Namun, apa cukup stok sebesar itu? Sementara ini aman karena Tuhan,” ujarnya. Stok itu sangat berisiko dalam situasi darurat seperti bencana alam. Apalagi ketika paceklik tiba atau musim panen telah berakhir. Sementara proses mengimpor beras butuh waktu setidaknya tiga pekan. Djarot mengusulka­n penguatan stok beras pemerintah. Pembentuka­n atau penguatan badan pangan sesuai amanat UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan juga penting. Posisi Perum Bulog atau Badan Ketahanan Pangan dinilai belum cukup merepresen­tasikan amanat UU tersebut. ”Idealnya badan pangan yang bertanggun­g jawab langsung kepada Presiden sehingga eksekusi kebijakan lebih efektif dan efisien,” ujar Djarot. Sebagai contoh adalah keterlamba­tan pengadaan bawang putih, bawang merah, atau beras akibat panjangnya prosedur lintas lembaga atau kementeria­n yang harus dilalui Perum Bulog.

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.