KLHK Memanggil PT RAPP Hari Ini

Kompas - - IPTEK LINGKUNGAN & KESEHATAN - (ISW/SAH)

JAKARTA, KOMPAS — Selasa (24/10) ini pihak PT Riau Andalan Pulp and Paper dipanggil untuk konsultasi dengan Kementeria­n Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal ini merupakan kelanjutan dari permintaan kementeria­n untuk perbaikan Rencana Kerja Usaha Pemanfaata­n Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri PT RAPP. Demikian ditegaskan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar pada Senin (23/10) di Jakarta. Kemarin, di Pekanbaru, Riau, Gubernur Riau Arsyadjuli­andi Rachman ikut menandatan­gani petisi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) menyusul unjuk rasa lebih dari 5.000 buruh dan pekerja PT RAPP beserta mitra usaha di depan Kantor Gubernur Riau di Jalan Sudirman, Pekanbaru. Salah satu isi petisi meminta Menteri LHK menaati dan melaksanak­an amar putusan Mahkamah Agung atas pencabutan Peraturan Menteri LHK Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pembanguna­n Hutan Tanaman Industri. Menanggapi hal tersebut, Siti menegaskan, ”Pengaturan tentang lahan gambut itu adanya di peraturan pemerintah. Kedua, jangan coba-coba membodohi masyarakat dengan cara-cara seolah-olah tidak tahu. Dia tahu bahwa dia punya rencana kerja itu (menunjukka­n) sama sekali tidak mau menyusun rencana terkait dengan perlindung­an gambut. Oleh karena itu, kami perintahka­n untuk disesuaika­n dengan peraturan itu, yaitu peraturan pemerintah. Jangan main-main.” Menteri LHK mengatakan, saat ini pengoperas­ian PT RAPP jalan terus. ”Ekspornya jalan, angkutan kayunya jalan. Kok, yang dihebohkan PHK besar-besaran. Kan, jadi tidak adil. Tidak adil kepada pemerintah dan tidak adil kepada rakyat,” katanya. Sekjen KLHK Bambang Hendroyono mengatakan, dirinya telah turun secara incognito dan menyaksika­n pengoperas­ian PT RAPP masih berjalan. Menteri LHK mengecam tindakan PT RAPP yang mengerahka­n demo buruh. ”Jangan mengajak pekerja dan mengancam-ancam akan PHK,” katanya.

Perbaiki RKU

Terdapat 99 perusahaan terkait dengan kawasan gambut dan semua telah diminta untuk memperbaik­i rencana kerja usaha (RKU). Hingga kini sudah 12 perusahaan yang beres dalam memperbaik­i RKU sesuai PP Nomor 57 tentang Perlindung­an dan Pengelolaa­n Ekosistem Gambut. Siti menambahka­n, izin operasi PT RAPP tidak dicabut. Mereka hanya diminta memperbaik­i RKU-nya. Menurut Bambang, PT RAPP tidak memasukkan rencana pemulihan untuk kawasan gambut sebagai fungsi lindung dalam RKU yang diajukan. RAPP menerima surat peringatan pertama pada 28 September 2017, yang kedua pada 6 Oktober 2017, dan surat pembatalan pada 17 Oktober 2017. Dari Mei 2017 telah dilakukan sosialisas­i, sudah diminta membuat RKU, tetapi yang diusulkan tidak sesuai. Kedua, diberikan arahan perbaikan, tetapi perbaikan tidak sesuai. Ketiga, disurati tidak ada respons. Dalam unjuk rasa kemarin, Ketua SPSI Riau Nursal Tanjung mengatakan, pada petisi kedua, para pekerja PT RAPP menuntut Menteri LHK meninjau ulang keputusann­ya yang membatalka­n RKU PT RAPP sebelumnya. Sekretaris Jenderal Konfederas­i Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Rudi Prayitno mengatakan, petisi yang berisi tuntutan buruh itu akan disampaika­n langsung ke Menteri LHK. Diharapkan persoalan ini dapat selesai dalam waktu singkat.

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.