Peringatan Dini Mencegah Bencana Bumi Pengawasan di Lahan Konsesi Mulai 2018

Kompas - - IPTEK LINGKUNGAN & KESEHATAN - (WMO/REUTERS/BRIGITTA ISWORO LAKSMI) (ICH)

Dalam rentang 70 tahun, laju peningkatan konsentrasi gas karbon dioksida, yang paling dominan dari gas-gas rumah kaca, telah mencapai 100 kali lipat. Kondisi saat ini disebut mirip dengan kejadian 3-5 juta tahun lalu yang memicu melelehnya lapisan es di kutub dan permukaan air laut naik 10-20 meter dari sebelumnya. Suhu berpotensi naik 2-3 derajat celsius. Demikian, antara lain, isi laporan Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) tentang kondisi gas rumah kaca, mengacu pada gas karbon dioksida (CO2), saat ini. Itu tertulis dalam WMO Green House Gas Bulletin Nomor 13 yang terbit Senin (30/10) di Geneva, Swiss. Organisasi dunia itu melalui Program Pengamatan Atmosfer Global (GAW) sejak 1970 melakukan pencatatan konsentrasi gas-gas CO2 di 123 stasiun pengamat, CH4 (125), dan NO2 (33). Dari catatan rekor geologi, terungkap tingkat konsentrasi CO2 saat ini mengingatkan pada ”keseimbangan” iklim terakhir kali teramati. Kejadian itu tercatat pada zaman Mid-Pliosen, 3-5 juta tahun lalu. Saat itu kondisi temperatur bumi 2-3 derajat celsius lebih tinggi daripada suhu masa praindustri (sebelum Revolusi Industri), lapisan es Greenland dan Antartika Barat meleleh saat itu. Lapisan es Antartika Timur pun lenyap. Akibatnya, permukaan air laut global naik 10-20 meter dari tinggi permukaan laut saat itu. Pada Konferensi Perubahan Iklim Pertemuan Para Pihak Ke-21 (COP-21), lahir Kesepakatan Paris berisi komitmen global untuk menahan kenaikan suhu bumi tetap di bawah 2 derajat celsius melalui pembangunan rendah karbon. Ada 169 negara dari 197 para pihak dari Kerangka Kerja PBB untuk Konvensi Perubahan Iklim (UNFCCC) telah meratifikasi Kesepakatan Paris. Lonjakan kenaikan konsentrasi gas rumah kaca (GRK) setinggi itu belum pernah terjadi dalam sejarah. Selama 800.000 tahun terakhir, yakni hingga era Revolusi Industri, abad ke-18, konsentrasi gas rumah kaca bertahan di level 280 ppm. Angka konsentrasi 400 ppm CO2 terlampaui pada 2015 dan tahun 2016 rekor suhu terpanas bumi tecatat setiap bulannya. Pertambahan penduduk, intensifikasi pertanian, pertumbuhan industri, dan transportasi, penggunaan bahan bakar fosil (batubara dan minyak bumi), perubahan fungsi lahan dan deforestasi adalah pemicu utama laju peningkatan konsentrasi GRK. Kondisi itu ditambah dengan peristiwa El Nino pada 2015 mengakibatkan kenaikan pesat konsentrasi GRK kali ini. Dari riset dengan merekonstruksi inti es, ditemukan perubahan konsentrasi gas CO2 tak pernah secepat kenaikan 150 tahun terakhir. Setiap perubahan konsentrasi CO2 berkorelasi dengan kenaikan suhu global. Peningkatan cepat pada konsentrasi GRK bisa memicu perubahan tak bisa diprediksi pada sistem iklim. Kerusakan ekologi bisa lebih cepat dan menghancurkan sistem ekonomi. Sebab, dalam perubahan iklim, berlaku sistem umpan balik positif yang berarti kerusakan yang terjadi mempercepat proses perusakan. Contohnya, lapisan es berfungsi memantulkan radiasi panas matahari meleleh, maka serapan radiasi kian banyak mendorong laju pelelehan. Konsentrasi GRK jadi kunci faktor atmosfer yang jadi pendorong utama perubahan iklim. Lapisan GRK memerangkap panas matahari sehingga suhu global naik dan memicu perubahan pada sistem iklim.

Biaya mahal

Pesan dari hasil pencatatan konsentrasi GRK ini jelas: kian berlama-lama negara-negara di dunia menerapkan Kesepakatan Paris, akan makin mahal harga harus dibayar. Kini perlu komitmen dan langkah drastis yang butuh biaya mahal untuk menekan emisi GRK. . ”Setahun setelah Kesepakatan Paris berlaku, kita masih dalam situasi tak melakukan sesuatu secara memadai demi menyelamatkan ratusan juta orang yang masa depannya suram,” kata Erik Solheim, Ketua Program Lingkungan PBB (UNEP). Indonesia mengajukan komitmen sukarela untuk menekan emisi GRK 29-41 persen pada 2030 dari emisi tanpa intervensi, tanpa bantuan asing dan dengan bantuan asing. Pada Konferensi Perubahan Iklim COP-23 di Bonn, Jerman, para pihak UNFCCC akan membahas petunjuk pelaksanaan Kesepakatan Paris. Amerika Serikat satu dari dua besar pelepas GRK terbesar selain China, menarik diri dari kepesertaannya dalam Kesepakatan Paris. Tanpa itu semua, kita akan menyongsong situasi bumi dilanda bencana tak terbayangkan. Suhu bumi naik 2-3 derajat dan permukaan laut naik 10-20 meter, maka ratusan juta orang harus bermigrasi dari pesisir. JAKARTA, KOMPAS — Badan Restorasi Gambut baru mengawasi pelaksanaan restorasi gambut di area konsesi hutan tanaman industri pada 2018. Tahun ini BRG belum bisa menjalankan fungsi itu karena para pemilik konsesi belum menuntaskan revisi Rencana Kerja Usaha atau RKU, seperti diperintahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. ”Tahun ini kami bekerja di lahan warga, baru tahun depan kami melakukan supervisi di konsesi,” kata Myrna A Safitri, Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan Badan Restorasi Gambut, Rabu (1/11), di Jakarta. Sambil menanti perusahaanperusahaan pengelola konsesi menuntaskan revisi RKU, BRG menyusun pedoman supervisi lahan konsesi. Itu jadi pegangan BRG melakukan pengawasan dan pendampingan agar restorasi di area konsesi berjalan baik. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 85 konsesi berada di gambut serta harus merevisi dokumen RKU. KLHK memerintahkan agar RKU disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 terkait gambut dan aturan pelaksanaan terkait dalam peraturan menteri LHK. Dari jumlah itu, baru 12 konsesi mengajukan RKU dan disahkan KLHK. Menurut Staf Khusus Menteri LHK Bidang Koordinasi Jaringan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Analisis Dampak Lingkungan Hanni Adiati, perusahaan bubur kertas raksasa PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) beberapa hari lalu kembali menyerahkan dokumen revisi RKU. Seperti diberitakan, KLHK membatalkan persetujuan RKU RAPP. Sebab, RAPP tiga kali mengajukan revisi RKU tak sesuai arahan KLHK (Kompas ,20 Oktober 2017). Terkait lahan pengganti bagi RAPP, seperti diatur dalam Peraturan Menteri LHK No 40/2017 tentang Fasilitasi Pemerintah pada Usaha Hutan Tanaman Industri dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, pemerintah membahasnya. Hanni menyebut kemungkinan lokasi lahan pengganti berada di Kalimantan.

Kerja di masyarakat

Myrna menambahkan, tahun ini BRG membasahi gambut bersama kelompok masyarakat di enam provinsi di Indonesia. Satu provinsi prioritas, yakni Papua, khususnya di Mappi, baru tersentuh pada 2018. Selain pembasahan gambut melalui penyekatan kanal nonpermanen, BRG juga membantu pembangunan sumur bor dan membenahi sumber pendapatan warga yang bergantung pada ekosistem gambut. ”Ada 36 persen anggaran BRG untuk kegiatan masyarakat,” ujarnya. Kegiatan bersama masyarakat itu akan ditampilkan BRG dalam berbagai sesi di Sidang Ke-23 Konferensi Para Pihak dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC COP 23) di Bonn, Jerman, pekan mendatang. Tahun ini, APBN menganggarkan Rp 428 miliar bagi BRG. Dari jumlah itu, sekitar Rp 152 miliar dipakai untuk kegiatan masyarakat dan Rp 63 miliar untuk belanja pegawai. Jumlah lain digunakan untuk pemetaan dan kegiatan operasional lain. Di tahun mendatang, BRG menargetkan bekerja di 24 kawasan hidrologis gambut (KHG) di semua provinsi, termasuk Papua. ”Pemetaan masih akan dilakukan,” ucapnya. Namun, jumlah KHG yang akan dipetakan belum diketahui dan disesuaikan dengan ketersediaan dana atau kontribusi donor. Sejak dibentuk Presiden pada 2016, BRG melaksanakan pemetaan rinci dengan metode LiDAR (pemetaan berbasis laser) di enam KHG.

Sumber: Organisasi Meteorologi Dunia

FOTO: REUTERS/INFOGRAFIK: ANDRI

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.