Dipungli Sebelum Dipenjara

Kompas - - Metropolitan - Wisnu Aji Dewabrata

Ada yang salah dalam sistem hukum terhadap kasus narkoba di Indonesia. Bukannya jera, tahanan dan narapidana justru mengendalikan peredaran narkoba setelah dijebloskan ke penjara. Lebih ironis, penanganan kasus narkoba menjadi lahan basah oknum aparat untuk memperkaya diri.

Data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sampai Januari 2018 jumlah tahanan dan narapidana 234.902 orang. Dari jumlah itu, 82.025 orang tahanan dan narapidana kasus narkoba. Dengan rincian, 55.420 orang masuk kategori bandar atau pengedar dan 26.605 orang sebagai pengguna. Jumlah pengedar yang lebih banyak dari pembeli adalah anomali.

Anggota staf Menteri Hukum dan HAM Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Haru Tamtomo, dalam seminar yang digelar Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI), Selasa (13/2), di gedung BNN, Cawang, Jakarta, mengungkapkan, hampir sepertiga isi lapas adalah bandar dan pengguna narkoba.

”Mengirim semua yang terlibat dalam kasus narkoba ke penjara sama saja mengumpulkan pembeli dan penjual (narkoba). Fokusnya mau membina atau membinasakan. Masyarakat memandang semua kasus narkoba harus dihukum, padahal tidak semua harus dihukum,” ujarnya.

Dalam seminar dipaparkan, proses penegakan hukum dalam kasus narkoba malah menguntungkan oknum aparat karena menjadi lahan pungli.

PKNI melakukan studi dampak perang terhadap narkoba di Indonesia tahun 2016. PKNI mewawancarai pengguna narkoba dan keluarganya di Medan, Mataram, dan Jakarta. Mereka mengakui maraknya pungli di balik pemberantasan narkoba.

Koordinator Nasional PKNI Edo Agustian membenarkan hasil studi tahun 2016 itu. Mengenai jumlah (uang) setiap rutan, lapas, dan kasus berbeda. Namun, praktiknya masih ada (sampai sekarang),” kata Edo.

Penelitian itu menyebutkan ada sembilan jenis biaya yang harus ditanggung pengguna ataupun keluarga pengguna. Biaya itu antara lain biaya penyelesaian kasus di tempat atau suap Rp 5 juta sampai Rp 100 juta sesuai besarnya barang bukti, kemampuan ekonomi, dan wilayah tangkapan. Bahkan, ada biaya kunjungan selama ditahan (Rp 300.000-Rp 2 juta).

Ada lagi biaya penyelesaian kasus Rp 50 juta-Rp 500 juta bergantung besarnya barang bukti dan kemampuan ekonomi. Diselesaikan berarti bisa dibebaskan, pasal diringankan, dan biaya ujian.

Biaya ujian dan rehabilitasi juga ditanggung pengguna dan keluarganya yang besarnya bisa mencapai puluhan juta. Ketika perkara sudah dilimpahkan ke kejaksaan dan pengadilan, juga ada pungli yang jumlahnya mencapai puluhan juta untuk meringankan hukuman. Bahkan, ketika yang bersangkutan sudah di dalam penjara pun ada pungli untuk perawatan dan mempercepat pembebasan bersyarat.

Choky Ramadhan, Ketua Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Mapi FHUI) berpendapat, menghukum pengedar dan pengguna narkoba dengan hukuman seberat apa pun tak signifikan menurunkan angka peredaran narkoba. Hukuman hanya membuat masyarakat merasa lega, aman, dan tenang.

”Menghukum pengguna narkoba secara filosofi adalah salah total. Apanya yang dihukum? Apa karena statusnya pencandu, padahal pencandu harus dibantu, bukan dipenjara,” katanya.

Menurut Choky, penjara tak menyiapkan narapidana narkoba kembali ke tengah masyarakat. Penjara hanya berhasil untuk sementara, tetapi selepas dari penjara ada kecenderungan mengulangi perbuatannya.

Namun, Choky sependapat jika hukuman berat ditujukan kepada bandar dan produsen narkoba. Hukuman untuk para bandar akan lebih tepat jika dijerat dengan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sehingga semua asetnya bisa disita. Saat ini, sangat jarang kasus narkoba memakai UU TPPU.

Choky menyoroti Pasal 111 dan 112 UU No 35/2009 tentang Narkotika untuk menjerat para pengguna narkoba. Pasal itu sangat lentur yang menyebabkan penjara penuh narapidana yang divonis sebagai pengedar narkoba, padahal barang bukti minim.

”Pasal itu menyebut barang siapa memiliki, menyimpan, menguasai bisa dianggap sebagai pengedar. Orang yang punya selinting (ganja) atau 5 butir (obat berbahaya) kalau tertangkap bisa kena pasal itu. Makanya, jumlah pengedar lebih banyak di penjara. Tidak masuk akal, penjual lebih banyak daripada pembeli,” katanya.

Comments

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.