Sejarah Kolonial dan Kita

Kolonialisme adalah susunan masyarakat yang dikutuk oleh semua bangsa merdeka.

Kompas - - Front Page - Ignas Kleden Chairman Komunitas Indonesia untuk Demokrasi

Penjajahan memungkinkan dan mengesahkan eksploitasi suatu bangsa oleh bangsa lain, dengan keuntungan, kemakmuran, dan kejayaan penjajah, tapi penderitaan, kemiskinan, dan kehinaan bagi yang dijajah. Namun, praktik-praktik dalam sejarah kolonial sesungguhnya dapat jadi bahan pelajaran amat berguna untuk membangun suatu bangsa merdeka atas cara yang memuliakan manusia dan memberi kesejahteraan serta keadilan kepada rakyat.

Pola kolonisasi

Dalam sejarahnya, penjajahan terjadi dan dimungkinkan oleh beberapa syarat. Pertama, bangsa asing tak akan tertarik menguasai sebuah negeri yang miskin sumber daya alam. Kalau tak ada cengkeh dan pala di kepulauan Maluku, Portugis, Inggris, dan Belanda tak akan tertarik ke sana dan berperang di antara mereka untuk dapat hak monopoli meski jauh sebelumnya rempah-rempah Maluku telah terkenal di pasaran dunia melalui pedagang-pedagang India, China, Birma, dan Arab yang berdagang bebas dengan penduduk setempat. Demikian pula kalau tidak ada timbunan emas dan perak di Amerika Selatan, niscaya Spanyol tak akan mengirim berbagai ekspedisinya ke sana dan memburu kekayaan yang terkumpul pada pusat kerajaan Aztek di Meksiko yang sekarang dan Kerajaan Inka di Pegunungan Andes di Peru yang sekarang.

Kedua, penjajah juga tak akan tertarik datang ke suatu wilayah dengan sedikit penduduk atau tersebar di kawasan yang luas. Jumlah penduduk yang cukup besar dan terkonsentrasi di suatu wilayah memungkinkan mereka dijadikan sumber pendapatan untuk penjajah, yang mengenakan pajak dan mengharuskan upeti, dan dapat pula menjadikan mereka tenaga kerja paksa di perkebunan atau pertambangan. Australia, misalnya, tak dijajah, dan hanya dibangun oleh orang-orang hukuman atau para konvik yang dibuang dari Inggris, setelah Inggris (England) bersatu dengan Wales dan Scotland, menjadi Britania Raya sejak 1707.

Dicari kebijakan untuk melepaskan Inggris dari kesulitan yang timbul oleh para kriminal, dengan membuat mereka ”jauh di mata, jauh di hati” (out of sight, out of mind) dan mengirim mereka ke penal colonies, koloni-koloni yang dijadikan tempat bagi orang hukuman. Ketika Kapten James Cook pertama mendarat di Botany Bay pada 29 April 1770 dan mengklaim pantai timur Australia sebagai milik Inggris, penduduk asli Australia (Aboriginals), diperkirakan tak lebih dari satu juta orang, terpencar di kawasan yang demikian luas di benua itu, dan tak bisa dikerahkan untuk bekerja bagi pendatang dari Inggris.

Ketiga, penjajah akan mencari wilayah yang sudah punya tata negara, dengan pusat kekuasaan, dan penguasa yang diakui penduduk karena strategi penjajah adalah berhubungan baik dengan penguasa setempat untuk kemudian menguasainya bersama rakyat serta daerahnya, atau menaklukkan daerah kekuasaan itu dengan kekuatan militer. Ketika perdagangan internasional rempah-rempah sudah ramai awal abad ke-16 dan 17 dengan pusatnya di Malaka, di Maluku sudah terdapat tiga kawasan dengan penguasa yang jelas. Maluku Utara jadi tempat tiga kerajaan: Tidore, Ternate, dan Bacan. Maluku Tengah adalah daerah kekuasaan Kerajaan Ambon. Di Maluku Selatan terdapat Kepulauan Banda yang belum jadi kesatuan politik.

Para pedagang dari negara Barat kemudian melihat bahwa daripada bersaing secara bebas dengan para pedagang rempah-rempah dari China, India, Birma, dan Timur Tengah, yang sudah bolak-balik ke Maluku jauh sebelumnya, lebih praktis merebut monopoli melalui perjanjian dengan raja-raja di Maluku. Tahun 1600 para pedagang Belanda mulai membujuk raja Ambon menandatangani suatu perjanjian eksklusif yang memberi mereka hak monopoli atas perdagangan cengkeh di wilayah Kerajaan Ambon. Tekanan pada raja-raja lokal ini kian menguat setelah terbentuk

VOC pada 1602, yang diperlengkapi dengan kekuatan militer, meniru organisasi dagang Inggris di Timur jauh English East India Company yang sudah terbentuk dua tahun sebelumnya pada 1600.

Setelah memperoleh monopoli cengkeh di Ambon, Belanda bergerak ke

Maluku Utara pada 1605 sambil menyingkirkan Portugis dan pedagang-pedagang lain, dan memaksa raja-raja Tidore, Ternate, dan Bacan menyetujui larangan menanam pohon cengkeh di daerah kekuasaan mereka, dan tak boleh diperdagangkan di sana. Dalam perjanjian dengan Kerajaan Ternate bahkan dinyatakan Belanda dapat masuk ke wilayah kerajaan itu dan menghancurkan pohon cengkeh di sana jika ada yang masih menanamnya.

Monopoli seperti ini sulit diusahakan di Kepulauan Banda karena di sana tak ada pemerintahan dengan pusat kekuasaan yang diakui oleh para pemimpin lokal yang dinamakan orang kaya. Tiap daerah atau bahkan tiap desa punya orang kaya sendiri yang otonom dan independen. Tahun 1606 datang di Banda Laksamana Verhoeven dengan armadanya dan mencoba membangun benteng di Neira. Para orang kaya mengajaknya berunding, dalam perundingan itu Verhoeven dibunuh dan kepalanya dipertontonkan kepada rakyat setempat.

Pengalaman pahit itu disaksikan juga seorang klerek yang belajar akuntansi sebelumnya, bernama Jan Pieterszoon Coen, dan membakar ingatannya dengan dendam. Dia mendirikan kota Batavia pada 1618 sebagai ibu kota VOC dan tentu saja pusat pertahanan Belanda. Selanjutnya pada 1621 Coen dengan armadanya berlayar ke Banda dan membunuh hampir semua penduduk Kepulauan Banda sebanyak 15.000 orang. Banda sebagai pusat perdagangan pala tak bisa dikuasai melalui monopoli karena tak ada kekuasaan pusat di kepulauan itu. Meski ada penduduk setempat yang sempat melarikan diri ke pulau-pulau lain, beberapa orang Banda sengaja tak dibunuh agar mereka dapat mengajari orang Belanda untuk menanam pala di perkebunan pala yang seluruhnya dikuasai oleh pihak Belanda.

Selain itu, tak adanya konsentrasi penduduk lokal di suatu tempat tak memungkinkan adanya tenaga yang dapat direkrut untuk kerja paksa. Untuk mengerjakan perkebunan pala yang dibangun Belanda, pihak perkebunan terpaksa membeli tenaga budak-belian yang disuplai VOC. Riwayat perdagangan internasional rempah-rempah yang sudah jaya di Maluku sejak abad ke-14 berakhir dengan kedatangan Belanda pada awal abad ke-17.

Kolonisasi Spanyol di Amerika Selatan berlangsung satu abad mendahului penjajahan Belanda di Indonesia atau Inggris di India. Setelah Christopher Columbus (Cristoforo Colombo nama Spanyol-nya) mencapai Kepulauan Bahama pada 12 Oktober 1492, terbukalah jalan laut dari Spanyol ke Amerika, dan para pelaut Spanyol datang dalam berbagai ekspedisi yang dikirim dari tanah air mereka. Secara resmi kolonisasi Spanyol dianggap dimulai dengan penaklukan Meksiko oleh Herman Cortez pada 1519. Dia menerapkan pola kolonisasi yang kemudian diikuti oleh penguasa Spanyol selama berabad-abad.

Menurut Cortez, cara efektif menghentikan perlawanan penduduk setempat adalah menangkap pemimpin mereka karena dengan itu baik harta benda maupun penduduk setempat dapat diakuisisi sebagai milik penguasa Spanyol. Cortez tiba di ibu kota Kerajaan Aztek, Tenochtitlan, 8 November 1519, dan atas perintah raja Aztek penduduk menyambut kedatangannya dengan baik. Namun, Raja Aztek Moctezuma kemudian ditangkap dan dipaksa menyerahkan seluruh kekayaan kerajaan berupa emas, perak, perhiasan, dan benda-benda dari emas untuk upacara keagamaan dan berbagai logam mulia lainnya kepada Cortez, yang memperlakukan sang raja dengan kejam dan tetap menghukumnya.

Pola kedua yang diterapkan Cortez adalah apa yang dinamakan encomienda berupa penyerahan suatu wilayah kepada seorang penguasa Spanyol, yang punya hak mutlak atas tanah dan penduduk dalam wilayah itu. Segala kekayaan alam dalam wilayah itu menjadi miliknya dan penduduk dipaksa mengerjakan tanahnya untuk pertanian guna memberi makan pihak Spanyol. Penduduk juga diharuskan membayar pajak dan upeti kepada penguasa encomienda yang dinamakan encomendero.

Peru sebagai wilayah Kerajaan Inka direbut Fransisco Pizzaro pada November 1532. Tahun 1533, Pizzaro berhasil merebut ibu kota Kerajaan Inka, Cusco, dan merampas segala kekayaannya, termasuk emas di Kuil Dewa Matahari yang diambil paksa dan kemudian dilebur jadi emas batangan. Tahun 1545 seorang pengembara Spanyol ingin melihat tempat suci orang Inka di Pegunungan Andes. Dia demikian terkejut melihat sebuah bukit penuh biji-biji perak. Bukit itu dinamakan El Cerro Rico yang berarti Bukit Kekayaan. Di ketinggian Pegunungan Andes dekat Bukit Kekayaan itu terletak kota Potosi yang dibangun orang Inka dan menjadi petunjuk tentang kemakmuran dan taraf peradaban Inka. Pada 1650 penduduk kota Potosi 160.000 orang, lebih besar dari Lisabon di Portugal atau Venetia di Italia waktu itu.

Sebuah studi yang luas dan mendalam tentang asal-muasal kekuasaan, kemakmuran, dan kemiskinan ditulis oleh dua ahli ekonomi dari MIT dan dari Universitas Harvard. Keduanya melakukan penelitian selama 15 tahun tentang masalah ini dengan mendalami sejarah jatuh bangunnya bangsa-bangsa di lima benua selama 500 tahun terakhir. Buku yang ditulis bersama oleh Daron Acemoglu (dari MIT) dan James A Robinson dari Universitas Harvard terbit pada 2012, berjudul Why Nations Fail, dan direkomendasikan oleh lima peraih hadiah Nobel untuk ilmu ekonomi. Kedua penulis buku ini akhirnya menemukan suatu tese sendiri tentang mengapa suatu negara maju atau mundur, yang harus dibicarakan pada kesempatan lain.

Kolonisasi Hindia Belanda

Dalam refleksi tentang Hindia Belanda tampak bahwa Belanda juga menerapkan beberapa pola kolonisasi yang dipertahankannya selama tiga abad. Pertama, sebagai negara kecil dia tak punya kemampuan militer cukup untuk menaklukkan semua wilayah di Nusantara yang diincarnya. Jalan yang ditempuh adalah mencoba mengadu domba satu kerajaan dengan kerajaan lain, atau pihak-pihak yang bersaing dalam satu kerajaan yang sama. Perang dilakukan secara terpaksa kalau ada perlawanan besar dari pihak penduduk pribumi seperti Perang Diponegoro dan Perang Aceh.

Kedua, Belanda tak memerintah secara langsung, tetapi menerapkan indirect rule dengan memanfaatkan legitimasi para bangsawan dan elite lokal agar memerintah rakyat mereka sendiri untuk kepentingan Belanda. Di Amerika Selatan orang Spanyol diangkat sebagai encomendero untuk memerintah orang Indian, tetapi Belanda memakai bangsawan dan aristokrasi pribumi sendiri untuk memerintah rakyatnya, berdasarkan legitimasi tradisional yang diakui rakyatnya. Dengan cara itu Belanda menghemat ongkos untuk membangun legitimasi penjajahannya dengan biayanya sendiri.

Ketiga, seperti halnya Spanyol di Amerika Selatan, Belanda juga mengusahakan berbagai monopoli dalam ekonomi Hindia Belanda. Dengan berbagai muslihat dia mendapat monopoli untuk tembakau di Sumatera dan gula di Jawa, dengan mempekerjakan secara paksa tenaga pribumi, berdasarkan pengalaman yang diperolehnya dari monopoli cengkeh di Maluku Tengah dan Utara, dan monopoli pala di Maluku Selatan pada abad ke-17.

Keempat, memberlakukan diskriminasi kulit putih dan kulit berwarna untuk membangun kompleks inferioritas pribumi sehingga tidak bangkit kesadaran untuk menuntut hak-hak mereka. Ada diskriminasi dalam penggunaan bahasa (Belanda atau Melayu), ada diskriminasi dalam pendidikan (sekolah Belanda atau sekolah pribumi) ada diskriminasi dalam administrasi pemerintahan (tingkat jabatan yang bisa diserahkan kepada pribumi dan tingkat yang dikhususkan bagi orang kulit putih), dan ada diskriminasi dalam ekonomi (seperti memberlakukan dual economy antara ekonomi sawah yang subsisten untuk petani Jawa dan ekonomi perkebunan yang komersial dan modern untuk ekspor oleh pihak Belanda). Ekonomi dualistis itu sudah dilembagakan dalam Tanam Paksa yang terkenal kejam selama 40 tahun (1830-1870).

Sebagai bangsa dan negara merdeka kita selayaknya memeriksa kembali, apakah pola-pola kolonisasi sudah berhasil diatasi atau masih diteruskan secara sadar-tak-sadar setelah merdeka. Apakah masih hidup kecenderungan adu domba dalam bangsa sendiri dan oleh bangsa sendiri? Adakah alasan yang dibuat-buat untuk mengadu domba mayoritas dan minoritas, agama yang satu dan agama lain, hanya karena perbedaan cara menyembah Tuhan yang transenden di atas semua perbedaan yang dapat dipikirkan oleh akal manusia? Apakah monopoli masih dipertahankan melalui oligopoli yang dimungkinkan oleh dominasi oligarki?

Apakah pendidikan nasional memberi kesempatan belajar yang sama bagi tiap orang dengan bakat masing-masing, atau malahan menciptakan dualisme, di antara orang bermodal dan keluarga yang kebetulan kurang berada tetapi melahirkan bakat-bakat terbaik? Apakah kita bersaing dengan negara dan bangsa lain merebut kemajuan dan kesejahteraan melalui ilmu dan teknologi, atau saling bertentangan di antara kita karena paranoia yang diciptakan sendiri, dan membuat energi bangsa terbuang dan mubazir? Apakah ada national interest (kepentingan bangsa/nasional) yang kuat, yang menjadi pegangan dan orientasi semua golongan dan tidak dirusak oleh vested interest (kepentingan sempit) kelompok atau perorangan?

Pada akhirnya perjuangan politik bukan sekadar memenangkan satu partai politik di atas partai politik lain, tetapi memaklumkan perang kepada kemiskinan, ketidakadilan, dan kebodohan. Hanya dengan cara itu pembangunan diwujudkan sebagai kemerdekaan, dan nasionalisme menjadi usaha memuliakan rakyat sendiri melalui kemajuan, kesejahteraan, dan kecerdasan nasional.

DIDIE SW

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.