Revisi UU Belum Dibutuhkan

Kompas - - Sains, Lingkungan & Kesehatan -

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menilai revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya belum dibutuhkan. Aturan yang ada pada ketentuan itu dinilai masih relevan diterapkan. Hanya saja, perlu ada sinkronisasi aturan dengan lembaga-lembaga yang berkepentingan.

Penegasan ini disampaikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly seusai mengikuti rapat terbatas tentang Rancangan UU Konservasi Sumber Daya Alam (SDA) Hayati dan Ekosistemnya yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, di Jakarta, Rabu (4/4/2018).

”Untuk sementara ini ditahan dulu. Pemerintah akan berkomunikasi dengan DPR. Kami melihat apa yang ada sekarang sudah cukup untuk menjaga konservasi dan SDA, tinggal aspek implementasi yang perlu ada sinkronisasi antar-pemangku kepentingan,” katanya.

Sinkronisasi yang dimaksud antara lain adalah aturan konservasi wilayah pesisir, pemberdayaan kawasan laut, terumbu karang, dan ekosistem laut. Menurut Yasonna, langkah-langkah konservasi dan aturan implementatif di lapangan dapat disinergikan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Pergeseran fisiologis

Yasonna memandang terjadi pergeseran filosofi dari UU Nomor 5 Tahun 1990 dengan RUU dengan materi serupa yang diajukan DPR. Yasonna tidak menjelaskan detail pergeseran filosofi yang dimaksud.

Jika RUU ini disahkan menjadi undang-undang, akan memerlukan 30 peraturan pemerintah (PP). Pembuatan 30 PP tersebut, menurut Yasonna, bukan pekerjaan yang mudah. Selain memerlukan waktu dan energi yang tidak sedikit, pemerintah sedang berupaya merampingkan aturan-aturan yang dinilai terlalu banyak. Mengenai sikap pemerintah ini, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar bersama Menteri KKP Susi Pudjiastuti akan menjalin komunikasi dengan DPR.

Di awal rapat, Presiden menekankan agar pemerintah mengidentifikasi daftar inventaris masalah (DIM) RUU tersebut. Pada prinsipnya, pemerintah mengacu pada amanat UUD 1945. ”Dengan demikian, setiap RUU, termasuk RUU ini, tidak boleh bertentangan dengan UUD 45,” kata Presiden.

Presiden menekankan agar setiap regulasi baru harus dapat memberikan nilai tambah bagi kemajuan negara. Namun, forum rapat belum sampai menyentuh pada pembahasan DIM RUU Sumber Daya Alam.

Seusai rapat, Siti Nurbaya mengatakan, Presiden meminta KLHK mendalami dari sisi filosofis, ekologis, dan hubungannya dengan Pasal 33 UUD 1945.

Kami melihat apa yang ada sekarang sudah cukup untuk menjaga konservasi dan SDA.

Yasonna Laoly

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.