Kebebasan Akademik Terancam

Kompas - - Halaman Dapan -

SERANG, KOMPAS — Kepolisian Daerah Banten akan memanggil peneliti tsunami dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Widjo Kongko, untuk meminta klarifikasi atas kajiannya mengenai potensi tsunami di selatan Jawa Barat.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Banten Komisaris Besar Abdul Karim di Serang, Banten, Minggu (8/4/2018), mengatakan, selain Widjo, surat panggilan juga akan dikirimkan kepada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Sebab, institusi itu menjadi penyelenggara diskusi.

Surat tersebut dikirimkan Senin ini. Mereka diminta datang ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Banten, Rabu nanti. Pihaknya akan meminta klarifikasi dari Widjo. ”Kami akan memanggil beberapa akademisi dan membandingkan dengan penjelasan Widjo,” kata Karim.

Pada diskusi di BMKG, 3 April lalu, Widjo memaparkan potensi ketinggian tsunami di sejumlah daerah. Kajian dari pemodelan komputer dengan skenario gempa terkecil sampai terburuk berupa potensi tsunami 57 meter di Kabupaten Pandeglang, Banten.

Namun, media menyebutnya sebagai prediksi sehingga seolah-olah segera terjadi. Widjo keberatan terhadap berita di media daring yang salah memahami paparannya dan mendramatisasinya sehingga publik panik. Ia menyiapkan hak jawab. ”Saya menyampaikan kajian di forum ilmiah untuk membangun kesiapsiagaan, bukan memicu kepanikan masyarakat,” katanya.

”Pemaparan pemodelan tsunami oleh Widjo Kongko dijamin kebebasan mimbar akademik. Kelompok peneliti LIPI dan dari perguruan tinggi pernah membuat kajian pemodelan tsunami. Ini penting karena Indonesia rawan bencana, termasuk tsunami,” kata Henny Warsilah, Guru Besar Sosiologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, yang juga Tim Pengarah Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana, kemarin.

Bukan kriminal

Hasil riset yang didukung data akurat tak bisa dianggap sebagai perkara kriminal dan polisi tak bisa memeriksa penelitinya. ”Ini bukan ranah polisi. Kebebasan mimbar akademik harus dikedepankan. Jika cara penyampaiannya salah, ada sidang kode etik peneliti, bukan di kantor polisi. Jika polisi memeriksa peneliti karena hasil risetnya, ini sama dengan pelecehan profesi peneliti dan ancaman terhadap dunia akademis,” kata Warsilah.

Masa depan dunia riset akan suram jika diganggu aparat keamanan. ”Negara akan maju jika riset ilmiahnya berkembang, dan sebaliknya negara akan terpuruk jika penelitiannya dikekang. Kondisi terakhir melahirkan generasi non-ilmiah dan penyuka klenik,” katanya.

Ahli gempa dari LIPI, Danny Hilman Natawijaya, yang juga pembicara dalam forum BMKG itu, mengatakan, ”Tak ada yang salah dengan yang disampaikan dalam diskusi BMKG. Informasi kepada publik itu urusan tuan rumah (BMKG) dan media.”

Kerentanan gempa dan tsunami di selatan Jawa Barat dan Banten berulang kali disampaikan para ahli. Menurut Danny, studi dan mitigasi bencana menjadi urusan instansi terkait, perguruan tinggi, dan profesional kebencanaan. ”Ini bukan area kriminal di kepolisian,” katanya.

Peneliti komunikasi kebencanaan yang juga anggota kelompok penasihat teknologi dan ilmu pengetahuan United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR), Irina Rafliana, menegaskan, media seharusnya tidak mendramatisasi informasi ilmiah. Media harus memastikan informasi itu untuk membangun kesiapsiagaan bencana, dan bukan mendramatisasi.

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.