Kesejahter­aan Warga Desa Menurun

Wajah desa, sebagai penghasil pangan dan komoditas ekspor, terus berubah. Ketergantu­ngan terhadap pangan dan barang konsumsi semakin tinggi. Namun, hal itu belum dibarengi peningkata­n penghasila­n yang cukup.

Kompas - - Halaman Dapan - (HEN/CAS/JUD/KRN/ NAD/ITA/IDO/NSA)

INDRAMAYU, KOMPAS — Laju kenaikan harga barang dan jasa yang harus dibayar warga desa sering lebih tinggi dibandingk­an penghasila­n atau harga yang mereka terima. Pengentasa­n rakyat miskin di desa pun bertambah berat.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, inflasi di perdesaan pada Juli 2018 mencapai 0,82 persen, lebih tinggi dibandingk­an inflasi nasional yang tercatat 0,28 persen bulan itu. Kenaikan harga bahan makanan menjadi penyumbang terbesar inflasi perdesaan Juli 2018.

Hasil pemantauan BPS atas harga-harga barang di perdesaan di 33 provinsi, nilai tukar petani (NTP) secara nasional turun dari 102,04 pada Juni 2018 menjadi 101,66 pada Juli 2018. Penurunan disumbang oleh turunnya NTP subsektor tanaman pangan, perkebunan rakyat, dan perikanan.

Penurunan NTP Juli 2018 terjadi karena indeks yang diterima petani hanya naik 0,28 persen. Sementara harga barang dan jasa yang dibayar dan dikonsumsi masyarakat perdesaan, khususnya petani, naik 0,66 persen. NTP menjadi salah satu indikator untuk mengukur kesejahter­aan petani.

Pada semester I-2018 NTP tercatat 102,14 atau hanya tumbuh 1,82 persen dibandingk­an semester I-2017 yang 100,31. Khusus perkebunan rakyat, NTP-nya tercatat 97,01 pada Juli 2018. Artinya, petani mengalami defisit.

Penelusura­n Kompas di sejumlah sentra produksi pangan di Jawa Barat dan Jawa Tengah, serta komoditas ekspor seperti karet dan kelapa sawit di Jambi, Sumatera Utara, dan Kalimantan Tengah, dua pekan terakhir menunjukka­n, petani dan warga desa semakin rentan miskin karena kemandiria­n pangannya berkurang dan semakin bergantung pada pasar.

Hambatan ekspor dan anjloknya harga komoditas juga turut menyebabka­n pendapatan warga desa turun. Para pekebun karet, sawit, dan tebu rakyat, misalnya, belum menikmati harga yang layak. Harga kadang jatuh di bawah ongkos produksiny­a.

Sukarta (46), warga Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, belakangan semakin jarang menyimpan beras dalam jumlah banyak di rumah. ”Cadangan beras paling bertahan satu bulan. Selebihnya, saya beli di pasar atau warung,” ujarnya.

Kecilnya skala produksi membuat petani, khususnya tanaman pangan, tidak punya pilihan selain menjual hasil panen. Mereka berharap bisa melalui masa paceklik dengan tetap bisa menjangkau harga barang kebutuhan di pasar. Namun, penghasila­n biasanya telah habis dan harga pangan cenderung naik pada masa paceklik.

Menurut Kepala Desa Kalensari, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Masroni, sebagian petani tidak menjual gabahnya untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Namun, seiring meningkatn­ya kebutuhan konsumsi selain beras, petani butuh uang lebih banyak. Mereka memilih menjual cadangan gabah untuk memenuhi kebutuhan itu.

Harga komoditas

Penghasila­n dan kesejahter­aan warga desa juga sangat erat dengan harga komoditas yang mereka produksi. Para petani karet, misalnya, terpuruk seiring anjloknya harga karet beberapa tahun terakhir.

Ponedi (41), petani di Desa Blok 10, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, menyebutka­n, harga getah karet di tingkat petani saat ini hanya sekitar Rp 5.000 per kilogram. Jauh lebih rendah dibandingk­an tahun 2011 yang pernah menyentuh Rp 18.000 per kilogram. ”Kami harus pandai-pandai membagi uang ini agar cukup memenuhi kebutuhan,” kata Ponedi.

Petani sawit rakyat juga mengalami kesulitan karena harga tandan buah segar cenderung stagnan beberapa tahun terakhir. Sementara harga barang kebutuhan terus naik. Menurut Sigro (37), petani sawit di Desa Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, harga tandan buah segar mencapai titik terendah, yakni kurang dari Rp 1.000 per kg beberapa pekan terakhir.

Pengamat ekonomi Universita­s Batanghari, Pantun Bukit, berpendapa­t, anjloknya harga komoditas ekspor seperti karet dan sawit saat ini menciptaka­n kerentanan ekonomi yang sangat parah di perdesaan. Terutama di sentra sawit dan karet seperti Kabupaten Muaro Jambi, Batanghari, Tebo, Sarolangun, Bungo, dan Merangin.

Dari hasil penelitian­nya, tak sedikit warga semakin kesulitan memenuhi kebutuhan pokok dan pendidikan anak-anaknya. ”Cukup banyak mahasiswa dari daerah penghasil sawit dan karet memminta dispensasi pembayaran biaya kuliah karena ekonomi keluargany­a sedang terpuruk,” kata Pantun.

Dorong penghasila­n

Program pemberdaya­an untuk meningkatk­an penghasila­n penduduk desa dinilai masih kurang. Dalam tiga tahun terakhir, misalnya, alokasi dana desa yang terus naik dari Rp 20,8 triliun tahun 2015 menjadi Rp 60 triliun tahun 2018 masih didominasi untuk pembanguna­n infrastruk­tur dasar, seperti jalan dan irigasi.

Kepala Badan Perencanaa­n Pembanguna­n Nasional Bambang PS Brodjonego­ro menyatakan, sebagian petani memiliki keterbatas­an untuk meningkatk­an produktivi­tas tanaman. Pendapatan mereka juga tidak optimal karena mereka menjual hasil panen melalui perantara bahkan dengan sistem ijon.

Salah satu solusi yang ditempuh pemerintah adalah program padat karya tunai. Kegiatan yang dibiayai dana desa ini mesti dikerjakan sendiri oleh warga melalui program padat karya. Harapannya, pendapatan mereka meningkat dan kemiskinan berkurang.

Direktur Jenderal Perimbanga­n Keuangan Kementeria­n Keuangan Astera Primanto Bhakti menambahka­n, penurunan kemiskinan di desa jangan hanya bertumpu pada dana desa. Aparatur desa harus memaksimal­kan pendapatan asli desa dan tidak terus bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Penggunaan dana desa juga harus lebih efektif.

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.