Isu Korupsi di Panggung Politik

Korupsi menjadi salah satu isu yang banyak diperbincangkan dalam kontestasi politik. Namun, janji dan komitmen antikorupsi yang disampaikan para elite sering kali tidak sesuai kenyataan.

Kompas - - Politik&hukum - (RINI KUSTIASIH)

Korupsi menjadi salah satu isu menarik di panggung politik. Dalam pemilihan presiden, isu ini hangat diperdebatkan, terutama saat setiap kandidat ingin dicitrakan punya perhatian penuh terhadap masalah korupsi.

Pertanyaannya, apakah pemberantasan korupsi di Tanah Air cukup jadi retorika dan publik harus menerima isu itu dikomodifikasi sedemikian rupa untuk meraih dukungan elektoral? Akal sehat mengatakan tidak. Namun, dalam dunia politik, isu tersebut ternyata masih ”laku” memberikan atribusi pada kandidat demi meraih suara kendati realisasi dari janji antikorupsi itu kerap dipertanyakan.

Kajian dari Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) menunjukkan isu tersebut stabil berada di posisi tinggi dalam benak publik. Publik menilai korupsi sebagai masalah yang harus diselesaikan. Dalam komunikasi politik, apa yang ada di benak publik menjadi sasaran dan kemasan pesan karena pesan itu mengatribusi langsung apa yang selama ini dipandang penting oleh publik.

”Kalau partai politik mengangkat isu korupsi sebagai talking point (poin pembicaraan) dalam kampanye mereka, itu punya efek cukup besar. Setidaknya masyarakat akan mencatat sejauh mana parpol atau seorang tokoh memperhatikan isu korupsi, dan itu menjawab keprihatinan mereka secara langsung,” kata Sirojudin Abbas, Direktur Program SMRC, dalam acara bincang-bincang Satu Meja The Forum bertema ”Ketika Korupsi Jadi Dagangan Politik” yang disiarkan Kompas TV, Rabu (5/12/2018), dan dipandu Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas Budiman Tanuredjo.

Acara itu juga menghadirkan pembicara Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode M Syarif, sosiolog dari Universitas Indonesia Imam Prasodjo,

(KPK) meresmikan Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi yang berada di kantor lama KPK di Jalan HR Rasuna Said Kavling C1, Kuningan, Jakarta, Senin (26/11/2018). Melalui peresmian tersebut, KPK mengajak masyarakat ikut memberantas korupsi melalui penyadaran dan pendidikan antikorupsi.

Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni, anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko, dan Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso yang juga mewakili tim sukses pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Fakta bahwa isu korupsi masih ”seksi” antara lain terlihat ketika Prabowo dalam acara ”The World in 2019 Gala Dinner” yang digelar di Singapura, 27 November lalu, menyebutkan korupsi di Indonesia seperti kanker stadium empat.

Namun, Presiden Joko Widodo di sela-sela peringatan Hari Antikorupsi Sedunia yang digelar KPK, 4 Desember lalu, mengatakan capaian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia

Amin menilai pernyataan Prabowo, bahwa korupsi di Indonesia seperti kanker stadium empat, secara tersirat menunjukkan pesimisme.

”(Korupsi) banyak iya, menyebar, bermasalah, tetapi masih bisa disembuhkan tanpa harus bilang untuk mengatasi korupsi itu Indonesia harus mati,” kata Budiman.

Juli Antoni memandang pernyataan Prabowo itu merupakan bentuk demoralisasi terhadap Jokowi. ”Korupsi tidak ujug-ujug (tiba-tiba) ada hari ini. Dia (Prabowo) melakukan demoralisasi terhadap Jokowi. Seolah Jokowi tidak melakukan apa-apa terhadap pemberantasan korupsi,” katanya.

Priyo, di pihak lain, memandang pernyataan Prabowo itu

wajar dan disampaikan sebagai bentuk peringatan kepada semua pihak.

Priyo juga mengatakan, Prabowo adalah sosok yang sangat mencintai Indonesia. Nasionalismenya tidak diragukan lagi. Prabowo juga punya keinginan yang besar untuk membangun negerinya.

Korupsi politik

Terlepas dari perang pendapat di media massa oleh politisi terkait dengan isu korupsi, Imam lebih menyoroti tingginya korupsi di tubuh DPR, birokrasi, dan DPRD. Dengan kata lain, korupsi politik merupakan kanker yang saat ini paling parah dan harus segera disikapi. Ujung dari korupsi politik ini ialah parpol.

”Pimpinan parpol telah menandatangani pakta integritas dengan KPK. Itu adalah sebuah komitmen yang bagus, tetapi harus betul-betul dilaksanakan dalam implementasinya,” katanya.

Korupsi politik ini juga menjadi sorotan KPK. Laode menyebutkan, ada dua hal yang mengakibatkan IPK Indonesia naik pelan sekali, bahkan pada 2016 ke 2017 stagnan di skor 37. Dua hal itu ialah korupsi di sektor penegakan hukum dan korupsi di parpol.

KPK mengakui skor Indonesia belum memuaskan karena dari 100 sebagai skor tertinggi, Indonesia baru mendapatkan skor 37. Angka itu masih jauh dari negara-negara Skandinavia, seperti Denmark, Finlandia, dan Swedia, serta negara tetangga Singapura maupun Selandia Baru. Negara-negara itu memiliki skor IPK 80 sampai 90-an. Meski demikian, dibandingkan dengan negara tetangga, semisal Filipina dan Thailand, Indonesia masih lebih baik. Malaysia pun mengalami penurunan skor hingga di bawah 50.

Korupsi politik, menurut Laode, tidak bisa dipisahkan dari kecenderungan kekuasaan untuk korup. Kecenderungan ini pun bukan hal baru, dan persoalan di tubuh parpol menjadi akar terjadinya korupsi politik. Tiga persoalan di tubuh parpol memicu korupsi, yakni buruknya kaderisasi, lemahnya penegakan kode etik internal, dan belum akuntabelnya keuangan parpol.

Laode berpesan kepada kedua calon presiden agar memenuhi janjinya memberantas korupsi. ”Janji kampanye dipenuhi, tidak perlu dipidatokan saja, tetapi yang perlu diperbaiki ialah tata kelola pemerintahan dengan memperbaiki sistem perizinan, pengadaan barang dan jasa, bansos, dan pajak. Selain itu, ada dua hal yang diperbaiki supaya IPK naik, yakni sektor penegakan hukum dan parpol,” katanya.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Komisi Pemberantasan Korupsi

patut disyukuri karena meningkat signifikan dari tahun 1998, yakni dari yang terburuk di Asia Tenggara (skor 20) menjadi meraih skor 37 pada tahun 2017. Budiman Sudjatmiko yang juga mewakili tim sukses Jokowi-Ma’ruf

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.