May Tolak Opsi Referendum

Jika parlemen menolak kesepakatan Brexit, kemungkinan referendum kedua menguat. Namun, Pemerintah Inggris mengingatkan hal itu akan mengkhianati suara rakyat Inggris.

Kompas - - Internasional -

LONDON, KAMIS — Perdana Menteri Inggris Theresa May kembali mengingatkan para anggota parlemen bahwa mereka kini menghadapi pilihan yang sangat jelas, yaitu menyetujui kesepakatan yang telah ditandatangani Inggris-Uni Eropa atau keluar dari UE tanpa kesepakatan. May menolak opsi referendum kedua karena hal itu bukan tujuan yang benar.

”Ada tiga opsi, yaitu satu, meninggalkan Uni Eropa dengan kesepakatan, dua lainnya adalah kita keluar tanpa kesepakatan atau kita sama sekali meninggalkan Brexit,” kata May kepada BBC.

Pernyataan May ini disampaikan di tengah periode debat menjelang voting parlemen pada 11 Desember. ”Ada sejumlah pihak yang ingin menggagalkan Brexit dan mengubah hasil pemungutan suara rakyat Inggris. Itu bukanlah jalan yang benar,” kata May.

Kekhawatiran senada juga disampaikan Menteri Perdagangan Inggris Liam Fox yang mengingatkan jangan sampai Brexit ”dicuri” oleh para anggota parlemen dari rakyat Inggris mengingat cukup banyaknya anggota yang pro UE di Majelis Rendah. ”Setiap upaya untuk membalikkan arah Brexit hasil referendum 2016 merupakan penghinaan terhadap demokrasi,” kata Fox.

Pada referendum 2016, sebanyak 17,4 juta suara mendukung Brexit dan 16,1 juta menolak. Peluang referendum kedua Brexit makin membesar setelah seorang hakim Mahkamah Pengadilan Eropa (ECJ), Campos SanchezBordona, menyatakan Inggris bisa membatalkan Brexit secara unilateral jika dilakukan sebelum 29 Maret 2019. Untuk pembatalan tersebut, tidak perlu ada kesepakatan dari 27 negara UE.

Menurut rencana, ECJ akan membacakan keputusannya pada hari Senin, 10 Desember, atau sehari sebelum parlemen melakukan voting. Kasus hukum ini dibawa ke ECJ oleh Pengadilan

Skotlandia, Oktober lalu, yang mempertanyakan apakah parlemen Inggris dapat membatalkan proses perceraian yang tercantum dalam Traktat Lisabon.

Presiden ECJ Koen Lenaerts telah lama memprediksi bahwa proses perceraian Inggris berujung di pengadilannya. ECJ meyakini, keputusan harus diberikan sebelum parlemen melakukan voting. Terkait hal itu, tokoh pendukung Brexit, Nigel Farage, menuduh ECJ telah ikut campur dalam urusan politik Inggris.

Dukungan UE

UE terus mendukung langkah

May dan mengingatkan para politisi Inggris bahwa apa yang telah ditandatangani oleh Inggris dan UE adalah kesepakatan terbaik yang bisa diraih Inggris.

”Kesepakatan yang ada saat ini, yaitu kesepakatan perceraian dan kesepakatan hubungan di masa depan, menurut hemat kami, adalah satu-satunya jalan terbaik untuk menjalankan proses Brexit secara teratur,” kata juru runding Brexit UE, Michel Barnier, dalam pertemuan di Brussels, Belgia, Kamis (6/12/2018).

Barnier mengingatkan kembali tanggung jawab para anggota parlemen Inggris yang akan

memberikan suaranya pada 11 Desember. ”Jika kesepakatan tersebut ditolak, tidak akan ada masa transisi, tidak ada basis kepercayaan untuk membangun hubungan di masa depan,” kata Barnier yang menggarisbawahi bahwa traktat yang telah disepakati Inggris dan UE itu harus diratifikasi.

”Ini adalah saat bagi setiap orang untuk memikul tanggung jawab. Parlemen Inggris akan memberikan keputusannya. Ini adalah keputusan yang akan mempertaruhkan masa depan Inggris,” kata Barnier kepada delegasi dari sejumlah negara UE.

Setelah mengalami kekalahan di parlemen, Selasa lalu, May kemarin memublikasikan tanggapan dari Jaksa Agung mengenai kesepakatan Brexit. Salah satu ”keberatan” terhadap kesepakatan itu adalah kemungkinan Inggris akan ”terkunci” tanpa batas dalam orbit UE terkait dengan opsi backstop di perbatasan Irlandia Utara.

”Backstop” adalah semacam komitmen bahwa Inggris dan UE akan menghindari hard border antara Irlandia Utara dan Irlandia, tetapi bentuknya masih akan dirundingkan kemudian.

AFP/MARK DUFFY

Perdana Menteri Inggris Theresa May (tengah, berdiri) berbicara pada sesi tanya jawab mingguan, Prime Minister’s Questions (PMQs), di Majelis Rendah di London, Inggris, dalam foto yang dirilis Parlemen Inggris, Rabu (5/12/2018).

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.