Kayu Merbau Ilegal Disita

Sebanyak 40 kontainer kayu merbau senilai Rp 12 miliar asal Papua disita di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Tim gabungan masih menyelidiki kasus itu.

Kompas - - Umum -

SURABAYA, KOMPAS — Tim gabungan yang dipimpin Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyita 40 kontainer berisi kayu ilegal. Kayu jenis merbau itu dikirim dari Papua Barat menuju Surabaya, Jawa Timur.

”Kami melihat ini melibatkan jaringan yang terorganisasi,” kata Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani, Kamis (6/12/2018), di Surabaya.

Rasio menuturkan, kayu tersebut dikirim dari Pelabuhan Sorong, Papua Barat, menuju Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, melalui jasa pengiriman PT Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL). Kayu berbentuk potongan itu dikirim dalam kontainer berukuran 20 kaki.

Dari sekitar 300 kontainer yang diangkut kapal kontainer Hijau Jelita, 40 kontainer berisi kayu ilegal. Setiap kontainer kayu berisi sekitar 16 meter kubik. Adapun semua barang bukti yang disita 640 meter kubik. KLHK menaksir nilai kayu Rp 12 miliar.

”Kayu-kayu ini diduga ilegal karena tidak dilengkapi dengan dokumen seperti yang disyaratkan dalam sistem tata usaha kayu KLHK,” ujar Rasio. Dokumen yang dimaksud antara lain surat keterangan asal-usul dan surat perintah pembayaran dana reboisasi.

Kapal pengangkut kayu ini berangkat pada 25 November dan tiba di Surabaya enam hari kemudian. Petugas yang sejak awal mencurigai legalitas kayu-kayu tersebut terus mengintai proses pengiriman dari Sorong hingga Surabaya.

Tim gabungan dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, serta Komando Armada II kemudian menelusuri keabsahan kayu saat kayu-kayu tersebut dikirim ke perusahaan penerima.

Dua perusahaan

Ada enam kontainer kayu yang sudah diterima dua perusahaan di Jatim dengan inisial PT SUAI yang berlokasi di Gresik dan CV MAR di Pasuruan. Setiap perusahaan sudah menerima kayu tiga kontainer untuk diolah menjadi produk olahan.

Sisa 34 kontainer yang masih berada di Depo SPIL Tanjung Perak disita menjadi barang bukti. Tim gabungan masih menyelidiki asal-usul kayu. Ada beberapa saksi yang diperiksa, antara lain dari manajemen kedua perusahaan yang sudah menerima kayu ilegal tersebut.

Hingga Kamis malam, kata Rasio, belum ada yang dijadikan tersangka. Tim penyidik masih menelusuri jaringan pengiriman kayu ilegal ini, mulai dari hulu hingga hilir, guna mencegah kasus serupa terulang.

”Selain menimbulkan kerugian negara, kejahatan pembalakan liar ini juga mengganggu ekosistem dan kehidupan masyarakat,” katanya.

Jadi peringatan

Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan KLHK Sustyo Iriyono menambahkan, korporasi yang terlibat dalam kejahatan ini, mulai dari hulu hingga hilir, bisa dijerat dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

”Penindakan akan jadi peringatan bagi pelaku industri agar taat pada peraturan perundangan yang berlaku,” ujarnya.

PT SPIL menolak memberikan keterangan. Kompas meminta tanggapan dari seorang pegawai PT SPIL saat konferensi pers yang digelar di Depo SPIL Teluk Bayur.

”Tidak ada yang bisa diwawancara (dari PT SPIL),” ujar perempuan pegawai yang tidak mau menyebutkan namanya itu sembari meninggalkan lokasi.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Petugas memeriksa kayu yang disita Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Depo SPIL Teluk Bayur, Tanjung Perak, Surabaya, Kamis (6/12/2018). Sebanyak 40 kontainer kayu asal Papua senilai Rp 12 miliar didapati tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.