Pencemaran Limbah Industri Masih Marak

Sebagian besar perusahaan di hulu Sungai Citarum masih membuang limbah ke badan sungai. Ini mengancam Program Citarum Harum. IPAL komunal bisa jadi solusi.

Kompas - - Nusantara -

BANDUNG, KOMPAS — Sebagian besar pelaku industri di hulu daerah aliran Sungai Citarum masih beroperasi tanpa tata kelola lingkungan yang tepat. Kondisi ini mengancam keberhasilan pembenahan sungai lewat Program Citarum Harum.

”Masih ada pelaku industri yang nakal. Salah satu indikatornya adalah beroperasi tanpa instalasi pengolahan air limbah (IPAL),” kata Komandan Sektor 21 Satuan Tugas Citarum Harum Kolonel Yusep Sudrajat di Bandung, Jawa Barat, Kamis (6/12/2018).

Program Citarum Harum diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum. Dimulai Februari 2018, Program Citarum Harum ditargetkan rampung tujuh tahun ke depan. Upaya pemulihan itu dibagi dalam 22 sektor. Setiap sektor dipimpin perwira berpangkat kolonel dari Komando Daerah Militer III/Siliwangi.

Yusep mengatakan, dari pendataan, ada 662 pabrik dari sekitar 3.000 pabrik di hulu DAS Citarum belum memiliki IPAL. Mereka langsung membuang limbah ke Sungai Citarum. Selain itu, ada 272 pabrik masih membenahi IPAL dan 65 pabrik baru membangun IPAL. Kondisi itu rentan memicu 340.000 ton limbah berbahaya digelontorkan ke Citarum setiap hari.

”Baru 382 pabrik yang mempunyai IPAL, tetapi belum semuanya disiplin. Ada sejumlah pabrik yang masih suka membuang limbah ke sungai meski punya IPAL. Alasannya karena efisiensi atau kapasitas IPAL tak memadai,” katanya.

Yusef mengatakan, langkah yang dilakukan antara lain mengecor saluran pembuangan limbah ilegal 35 pabrik di Kabupaten Bandung. Cor baru dibuka jika pemilik pabrik memperbaiki IPAL.

Diproses hukum

Langkah lain, menurut Kepala Subdit IV Tindak Pidana Tertentu Direktorat Kriminal Khusus Polda Jabar Ajun Komisaris Besar Suciptono, pihaknya menangani 113 kasus terkait pembuangan limbah ke Sungai Citarum. Sembilan kasus sudah diajukan ke pengadilan dan 16 kasus lain ditangani Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung. Pelimpahan ke dinas lingkungan hidup mengacu pada Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Karliansyah mengatakan, pengelolaan limbah di Sungai Citarum kini relatif lebih baik. Industri menyumbang 20 persen dari pencemaran lingkungan di Citarum. Sebanyak 50 persen lain berasal dari aktivitas rumah tangga.

”PT Star Energy Geothermal, yang mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Wayang Windu di Kabupaten Bandung, berkontribusi untuk lingkungan lebih baik. Perusahaan ini ikut mengupayakan normalisasi Situ Cisanti, sumber air utama Sungai Citarum, sekitar 5 kilometer dari Wayang Windu,” katanya.

Namun, dampak limbah industri pabrik lain terhadap lingkungan berbahaya. Karena itu, menurut Karliansyah, setiap perusahaan harus memiliki IPAL. ”Untuk menekan biaya, pelaku industri bisa membangun IPAL komunal. Dana yang dikeluarkan bisa lebih murah,” ujarnya seusai memberi sambutan dalam seminar bertema ”Kontribusi Usaha Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia” di Universitas Padjadjaran, Bandung, Kamis.

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Jabar Deddy Wijaya mengatakan, IPAL komunal menjadi langkah solutif. ”Sebaiknya pemerintah memfasilitasi IPAL komunal yang bisa dimanfaatkan beberapa pabrik dalam satu kawasan. Hal itu sudah dilakukan di Karawang, Bekasi, dan Purwakarta. Di Kabupaten dan Kota Bandung masih terus diupayakan,” katanya.

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.