KTP-el Palsu Mengancam Demokrasi

Beredarnya blangko KTP-el di pasaran menjadi ancaman serius bagi proses demokrasi. Apalagi, penyelenggara pemilu belum menggunakan sistem atau alat memadai untuk memeriksa keaslian KTP-el.

Kompas - - Halaman Dapan - (TIM KOMPAS) (TIM KOMPAS)

JAKARTA, KOMPAS — Selama 2017-2018, setidaknya ada dua permasalahan pemilu yang menyangkut penggunaan kartu tanda penduduk elektronik, yakni KTP-el tercetak dobel dan KTP-el yang dicurigai palsu. Kedua permasalahan itu telah ditangani Bawaslu, tetapi baru sebatas administratif.

Liputan investigasi Kompas pada Oktober-November 2018 menemukan, blangko KTP-el beredar di pasaran, salah satunya Pasar Pramuka Pojok, Jakarta Pusat, dan diperjualbelikan di pasar dalam jaringan, Tokopedia. Blangko digunakan sebagai bahan utama pembuatan KTP-el palsu.

Ketua Badan Pengawas Pemilu Abhan Misbah menyampaikan, selama ini Bawaslu hanya mengandalkan pengamatan kasatmata untuk memeriksa keaslian KTP-el. Namun, terkait peredaran blangko KTP-el di pasaran yang menjadi bahan utama KTP-el palsu, Abhan menilai dibutuhkan pengawasan yang lebih ketat.

”KTP-el ini adalah tanda bukti yang valid bahwa dia penduduk di situ. Namun, dengan kasus ini (blangko KTP-el beredar di pasar gelap), ini jadi pertanyaan,” ujarnya.

Sebelumnya, Ombudsman >> BACA JUGA DI KOMPAS.ID RI memperoleh laporan dugaan penggunaan KTP-el palsu yang dilampirkan sebagai bukti dukungan kepada salah satu partai politik agar dapat lolos sebagai peserta pemilu. Bukti dukungan diajukan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Jombang, Jawa Timur, akhir 2017.

Anggota Ombudsman RI, Ahmad Suaedy, menyatakan, pada mulanya KPUD Jombang memperoleh bukti dukungan KTP-el berupa fotokopi hitam putih. Karena dianggap kurang jelas, bukti dukungan itu ditolak dan parpol terkait diminta memperbaikinya.

Saat mengajukan perbaikan, lanjut Suaedy, parpol tersebut menyerahkan bukti fisik KTP-el dengan identitas penduduk serupa yang dimuat dalam fotokopi KTP-el yang diajukan sebelumnya. Namun, KTP-el yang diajukan itu dicurigai palsu, salah satunya karena tampilan

fisik KTP-el yang diajukan kemudian berbeda dengan fotokopi KTP-el sebelumnya.

Kepercayaan publik

Menurut Abhan, untuk memverifikasi keaslian KTP-el, Bawaslu masih melakukan pemeriksaan secara fisik. Contohnya, pemeriksaan terhadap sejumlah KTP-el yang diajukan sebagai bukti dukungan salah satu parpol sebagai peserta pemilu di KPUD Jombang dilakukan tanpa mesin pembaca kartu (card reader) KTP-el.

Abhan pun mengaku belum pernah memeriksa KTP-el yang diajukan sebagai persyaratan pemilu dengan card reader KTP-el dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. ”Kembali tadi, kami hanya periksa secara fisik. Nama, kan, bisa mirip,” ucapnya.

Secara terpisah, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Azis menjelaskan, sejauh ini belum tahu seberapa masif nantinya KTP-el palsu ini digunakan dalam pemilu. ”Baik petahana maupun oposisi tidak ada yang diuntungkan. Peredaran KTP-el palsu ini harus segera diselesaikan untuk mencegah ketidakpercayaan publik terhadap hasil pemilu,” ucapnya.

Ia tak memungkiri, KTP-el palsu bisa disalahgunakan untuk mendaftar sebagai pemilih tambahan dalam daftar pemilih khusus (DPK) pada 1 jam terakhir pemungutan suara. ”Warga dengan KTP-el palsu bisa saja mengaku sebagai warga di wilayah TPS tertentu dan ikut dalam pemungutan suara. Ini rawan terjadi di perkotaan karena warganya lebih bersikap individual dan tidak saling mengenal satu sama lain,” tuturnya.

Viryan mengungkapkan, KPU telah mendapatkan akses data kependudukan dari Direktorat Jenderal Dukcapil untuk memastikan nomor induk kependudukan (NIK) setiap warga negara telah terdaftar dalam Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4). Dari hasil pemeriksaan sementara KPU, masih ditemukan ketidaksesuaian data antara NIK dan DP4.

”Jadi, ada orang yang telah memiliki NIK, tetapi tidak terdaftar dalam DP4. Kemudian, ada juga yang ketika kami input NIK-nya, tetapi malah muncul nama lain di dalam sistem. Ini juga masih butuh pembenahan,” katanya. bekerja sebagai buruh pabrik. Setiap kali cuti karena harus mengurus KTP-el, sang istri harus merelakan upahnya dipotong Rp 300.000.

Totalnya sudah Rp 900.000 upahnya dipotong akibat mengurus KTP-el di kecamatan selama 2 tahun terakhir. Padahal, Teten mengaku, upah yang diperoleh istrinya setiap bulan hanya Rp 2,6 juta, tanpa dipotong cuti.

Teten mengutarakan, setiap ke kantor kecamatan, ia selalu bertanya alasan lambannya proses pencetakan KTP-el milik keluarganya. Jawabannya selalu sama, ”Tunggu saja, nanti juga sampai,” ucapnya menirukan jawaban petugas kecamatan.

Yang membuatnya heran, ia pernah dimintai tolong kawannya untuk mengurus KTP-el. Dengan bantuan seseorang di salah satu desa di Kecamatan Gunung Putri, KTP-el milik kawannya

KPU bisa memeriksa

Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh berharap, sebaiknya penyelenggara pemilu memanfaatkan akses data kependudukan semaksimal mungkin. ”Jika ada pemilih menggunakan hak suara di 1 jam terakhir dengan menggunakan KTP-el mencurigakan, anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) dapat memotret NIK KTP-el tersebut dan dikirimkan ke KPU. Nanti, kan, KPU bisa memeriksa NIK itu benar atau tidak,” tuturnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah masih menginvestigasi peredaran blangko KTP-el di pasaran. ”Kalau yang di (Pasar) Pramuka, sedang kami lacak, dia (penjual) dapat (blangko) dari mana dan salahnya di mana,” kata Tjahjo.

Menurut Tjahjo, apabila peredaran blangko terbukti dilakukan oknum Dukcapil, dia tidak akan segan memberhentikan pegawainya. ”Kami tegas, kami akan pecat. Termasuk yang mantan kepala dukcapil di Lampung sama anaknya itu nanti kena pidana. Sanksi tetap tegas,” tutur Tjahjo. bisa diperoleh dengan membayar imbalan Rp 500.000. ”Setelah bayar, besok sorenya kawan saya sudah memperoleh KTP-el,” katanya.

Dengan kemampuan yang terbatas, Teten bersama istrinya hanya bisa berpasrah diri agar KTP-el milik mereka dapat segera diterbitkan. ”Janganlah warga ini nungguin terus, seolah-olah kami dipermainkan,” ujarnya kesal.

KTP-el merupakan keniscayaan untuk dimiliki setiap warga negara. Bukan hanya menjadi sarana untuk mengakses kebutuhan ekonomi, melainkan juga untuk memenuhi hak politik.

Negara semestinya menjamin setiap warga dapat memperoleh KTP-el dengan waktu yang dapat diprediksi, bukan malah menunggu tanpa kepastian. Pada saat yang sama, di luar sana, blangko KTP-el beredar luas di pasaran.

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.