Industri ”Diksi” Antikorupsi

Kompas - - Politik & Hukum - Budiman Tanuredjo

Minggu, 9 Desember 2018, adalah Hari Antikorupsi Internasional. Biasanya, dalam ritual peringatan hari antikorupsi, ada berbagai kegiatan, termasuk pidato.

Hari Antikorupsi lahir dari rahim Perserikatan Bangsa-Bangsa. Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi No 58/4 tanggal 31 Oktober 2003 dan menetapkan 9 Desember sebagai Hari Antikorupsi Internasional.

Dalam peringatan Hari Antikorupsi tahun 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menceritakan bagaimana lilitan korupsi telah membelit negara. Korupsi menghalangi tercapainya tujuan negara. Perlu ada langkah luar biasa memberantas korupsi. ”Korupsi telah merambah semua sektor. Praktik korupsi telah merendahkan harkat dan martabat bangsa. Kita dijuluki bangsa korupsi,” kata Yudhoyono, seperti dikutip Kompas, Jumat 10 Desember 2004.

Di tahun 2018, calon presiden Prabowo Subianto mengangkat tema korupsi saat berbicara di Singapura. Prabowo menyebut korupsi di Indonesia telah memasuki kanker stadium empat. Dia menjanjikan pemerintahan yang bersih jika terpilih di Pemilihan Presiden 17 April 2019.

Merasa tersentil dengan kanker stadium empat, Presiden Joko Widodo pun ikut merespons. ”Tidak ada lagi toleransi untuk korupsi, apalagi yang melarikan harta korupsinya ke luar negeri,” kata Presiden Jokowi pada peringatan Hari Antikorupsi Internasional. Dengan menunjuk Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dengan skor 37, Presiden Jokowi mau membantah anggapan korupsi di Indonesia dalam stadium empat. Jika dibandingkan tahun 1998, saat awal reformasi, IPK berada di skor 20. Ada kenaikan, tetapi lamban. IPK 100 adalah negara bersih yang didominasi negara Skandinavia.

Mencermati pemberitaan di harian ini sejak 1965 hingga 2018, ada peningkatan diksi korupsi. Merujuk pada data di Pusat Informasi Kompas, perdebatan soal korupsi di harian ini tergolong rendah. Dalam periode waktu 1965-1990, diksi soal korupsi di harian ini berkisar 100-300 setiap tahun. Pada periode 1991-1997, diksi korupsi melonjak pada angka 700-an setahun.

Perdebatan soal diksi korupsi melonjak tajam saat reformasi. Periode 1998-2018, diksi korupsi yang terekam mencapai 3.000-an. Menariknya menjelang pemilu terjadi lonjakan diskusi soal korupsi. Sebut saja tahun 1999 tercatat 2.631 diksi soal korupsi, tahun 2004 meningkat menjadi 3.223, tahun 2009 turun menjadi 3.176, melonjak lagi menjadi 3.417 pada tahun 2014. Lonjakan tajam diksi antikorupsi menjelang pemilu menarik. Apakah itu menandakan perhatian besar calon pemimpin terhadap isu korupsi? Ataukah hanya menjadikan isu korupsi sebagai tema kampanye untuk menarik pemilih? Kenyataannya, belum ada partai yang betul-betul kebal terhadap korupsi. Partai yang kampanye besar-besaran, katakan tidak pada korupsi, pada tahun 2009, kader atau jurkamnya justru terjerat kasus korupsi.

Korupsi memang isu seksi, baik di dalam negeri maupun global. Buku karya B Herry Priyono berjudul Korupsi (2018) menggambarkan perkembangan diskursus korupsi. Periode pertama, sejak awal dekade 1990-an. Diskursus soal ini ditandai visi normatif tentang sifat merusak korupsi. Kesadaran antikorupsi dibangkitkan. Muncul pidato, konferensi internasional, bahkan konser musik rock antikorupsi.

Periode kedua berlangsung dari akhir dekade 1990-an hingga awal 2000. Pada dekade ini, program antikorupsi berfokus pada pendidikan kompetensi individu dan kelompok. Aneka program dikemas Bank Dunia, UNDP, OECD, termasuk kemunculan sejumlah LSM antikorupsi. Periode ketiga dimulai sejak dasawarsa 2000-an. Periode ini memasuki fase ”perhatian pada langkah praktis” dan ”kerja sama penegak hukum lintas negara”.

Tren ini mengundang kritik. Gerakan antikorupsi telah menjadi ”industri antikorupsi”. Herry Priyono dengan mengutip Bryane Michael dan Donald Bowser menaksir ”industri antikorupsi” melibatkan dana sekitar 100 juta dollar AS pada tahun 2003 menjadi 5 miliar dollar AS pada 2009. Di dunia akademis, pada tahun 2003 hanya sembilan ahli menulis perkara korupsi dalam bahasa Inggris. Jumlah itu melonjak menjadi 70-an pada tahun 2009.

Ketika diksi korupsi merajalela, ketika gerakan antikorupsi menjadi industri, kekhawatiran yang muncul justru bahaya yang diingatkan Gunnar Myrdal soal folklor korupsi, yakni keyakinan masyarakat tentang kondisi korupsi, termasuk emosi yang melingkupi anggapan itu. Myrdal menyebut dalam buku Korupsi Mengkorupsi Indonesia (2009), gencarnya pemberitaan terhadap perang melawan korupsi justru bisa menjadi bumerang, bahkan sinisme. Masyarakat akan menyerah karena begitu parahnya sehingga tak mungkin diberantas. Karena itulah, Melanie Manion (2004) merekomendasikan, haruslah dihindari adanya penyebaran pesan bahwa korupsi telah merajalela dan tak bisa dihindarkan lagi.

Jika merujuk ke perdebatan korupsi di media, jangan-jangan tepat Tajuk Rencana Kompas, 14 September 1965. Tajuk itu berjudul ”Pentjolengan Ekonomi”. Tajuk harian ini menulis demikian, ”Soal pentjolengan ekonomi sekarang ramai dibitjarakan lagi. Dibitjarakan lagi, sebab sudah pernah bahkan sering hal itu didjadikan bahan pembitjaraan. Jang ditunggu oleh rakjat sekarang bukan ’pembitjaraan lagi’, tapi tindakan konkret: tangkap mereka; periksa, adili, hukum, gantung, tembak!”

Itulah usul harian ini tahun 1965. Sudahi diskusi soal korupsi, beralih ke aksi konkret sebelum korupsi membuat limbung negeri ini.

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.