Toleransi Hadapi Tantangan Kompleks

Kontestasi politik, seperti di Pemilu 2019, membuat tantangan untuk mewujudkan semangat toleransi dapat menjadi semakin kompleks.

Kompas - - Politik&hukum -

JAKARTA, KOMPAS — Semangat toleransi dan Pancasila harus terimplementasi dalam setiap keputusan politik di pemerintah daerah. Di saat yang sama, kontestasi politik jangan dibangun atas dasar diskriminasi suku, agama, ras, dan antargolongan.

”Jangan sampai urusan memilih kepala daerah hingga presiden, isu-isu yang berputar menyangkut suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) serta ujaran kebencian,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat menghadiri paparan Indeks Kota Toleran 2018 yang digelar Setara Institute di Jakarta, Jumat (7/12/2018).

Hadir pula dalam acara itu, Pelaksana Tugas Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Hariyono, Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama Saefudin, serta Kepala Satuan Tugas Nusantara Inspektur Jenderal Gatot Eddy Pramono.

Dalam rentang waktu November 2017 hingga Oktober 2018, Setara Institute melakukan kajian terhadap 94 kota di Indonesia terkait isu promosi dan praktik toleransi. Sumber data diperoleh dari dokumen resmi pemerintah kota, Biro Pusat Statistik, Komisi Nasional Perempuan, Setara Institute, dan referensi media terpilih.

Penilaian didasarkan pada empat variabel, yakni regulasi yang kondusif bagi praktik dan promosi toleransi; pernyataan tindakan aparatur pemerintah kota tersebut; tingkat peristiwa dan tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan; serta upaya kota tersebut dalam tata kelola keberagaman identitas keagamaan warganya.

Dengan skor antara 1-10, di mana semakin mendekati 10 berarti semakin baik, Setara Institute memberikan penghargaan kepada 10 kota dengan skor toleransi tertinggi.

Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan, setelah melihat hasil kajian lembaganya, mewujudkan semangat toleransi ternyata masih menjadi tantangan hingga saat ini. Adanya potensi pemakaian politik identitas di Pemilu 2019 membuat tantangan untuk mewujudkan toleransi semakin kompleks. ”Perbedaan bukanlah dalih untuk berkonflik antarwarga negara,” ujarnya.

Struktural

Secara terpisah, budayawan Mohamad Sobary dalam diskusi ”Quo Vadis Demokrasi: Mekanika Elektoral dalam Arus Politik Identitas” yang diselenggarakan Para Syndicate di Jakarta, kemarin, mengatakan, dari perspektif sejarah, politik identitas bukan sesuatu yang baru. Di era Orde Lama, pada 1950-an dan 1960-an, politik identitas juga banyak muncul. Agama dinilainya sudah dijadikan isu politik untuk ”membakar” keadaan. Bahwa politik identitas kembali muncul pada era masa kini, dia menyampaikan, bukan tidak mungkin hal ini sudah menjadi bagian dari tradisi politik Indonesia.

Kendati sependapat dengan Sobary bahwa politik identitas bukan hal baru di Indonesia, pengajar politik dari President University Jakarta, Muhammad AS Hikam, mengingatkan, politik identitas saat ini tak sama dengan masa lalu. Politik identitas di masa kini semakin personal dan terhubung dengan gerakan ideologi transnasional.

Dia berpendapat, perkembangan politik identitas kontemporer ini bisa dilihat dari struktur global dan nasional. Globalisasi, yang di satu sisi meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia, Eropa, dan Amerika, di sisi lain juga meningkatkan jurang kesenjangan. Hal ini menimbulkan protes keras yang diwarnai dengan identitas agama, feminisme, dan gerakan buruh. Di tingkat nasional, keterbukaan pascareformasi juga memberikan konsekuensi yang tidak diinginkan dengan masuknya berbagai ideologi. Sementara itu, dari sisi ekonomi, tidak ada perubahan mendasar dari masa Orde Baru. Masyarakat juga menghadapi persoalan ekonomi.

Selain itu, juga terjadi kegagalan pelembagaan politik. Reformasi politik terhenti pada formal politik di mana demokrasi berjalan, tetapi tanpa perbaikan substansial sehingga menyebabkan kemunduran kualitas demokrasi. Indikatornya, semakin rendahnya kepercayaan publik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat dan partai politik. Parpol dan DPR terkesan semakin tidak peduli dengan publik, lebih mementingkan diri sendiri, sehingga berperilaku koruptif. Akibatnya, publik merasa teralienasi, menghadapi kekosongan harapan, sehingga mencari alternatif. Politik identitas lalu menjadi alternatif yang paling mudah. AS Hikam mendorong ada upaya struktural untuk mengatasi persoalan ini.

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.