Kehilangan Etika Turut Picu Korupsi

Komisi Yudisial semestinya fokus pada penguatan etika dan kedisiplinan hakim. MA memperkuat pembinaan dan pengawasan hakim.

Kompas - - Politik & Hukum -

JAKARTA, KOMPAS — Mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan mengatakan, salah satu pemicu banyaknya hakim terlibat tindak pidana korupsi ialah lunturnya tanggung jawab dan ketaatan pada etika sebagai pejabat publik. Mereka kehilangan etika karena melakukan korupsi kendati sudah ada seruan dan aturan ketat yang dibuat.

”Salah satu unsur etik adalah tanggung jawab, yakni tanggung jawab sebagai pejabat publik, dan ini mungkin sudah tak ada sama sekali,” kata Bagir.

Sejak tahun 2015, sebanyak 14 hakim yang berada di bawah MA terjerat kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang terakhir, pada Selasa (27/11/2018) malam, KPK menangkap dua hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Iswahyudi Widodo dan Irwan, serta panitera pengganti PN Jakarta Timur, Muhammad Ramadhan, yang diduga menjadi perantara suap (Kompas, 29/11/2018).

Kesadaran pada etika menjadi unsur penting selain ketaatan pada hukum serta penghormatan pada sopan santun dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Komisi Yudisial (KY), menurut Bagir, harus lebih fokus dalam penguatan etika hakim dan pembangunan disiplin.

”KY jangan justru mengurusi perkara atau memeriksa putusan hakim. Bukan itu esensi KY, sebab ia secara kelembagaan harus memusatkan diri pada upaya membangun disiplin dan etika hakim,” urainya.

Soal remunerasi seperti gaji, tunjangan, dan fasilitas tidak bisa lagi dipandang sebagai penyebab korupsi hakim sebab saat ini gaji hakim sudah memadai. Sejumlah penelitian di Bandung, menurut Bagir, menunjukkan adanya kecenderungan sebagian hakim

ingin hidup mewah. Hal ini turut menjadi pemicu sikap korup di sebagian hakim.

Wakil Ketua KY Maradaman Harahap mengatakan, hakim nakal tidak pernah belajar dari teman-temannya yang sudah ditangkap KPK. KY berharap Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim segera dibahas DPR dan memberikan kewenangan kepada KY untuk menjatuhkan sanksi kepada hakim, bukan sekadar rekomendasi untuk memberikan efek jera bagi hakim nakal.

Penangkapan hakim PN Jaksel juga mendapat perhatian dari DPR. DPR berjanji akan segera mengesahkan RUU Jabatan Hakim untuk memperkuat kewenangan KY dalam mengawasi hakim.

Manajer Riset Transparency International Indonesia Wawan Suyatmiko mengatakan, hakim sebagai pemutus perkara dan pemberi keadilan kepada masyarakat seharusnya memiliki standar moral dan etika yang lebih tinggi. Oleh karena itu, MA tidak cukup memberhentikan sementara hakim yang ditetapkan sebagai tersangka, tetapi langsung memberhentikan permanen. Tindakan tegas ini diperlukan untuk menaikkan standar moral dan etika di kalangan hakim. Dengan demikian, pelanggaran sekecil apa pun terhadap aturan dan etika akan dihindari hakim.

Penangkapan beruntun terhadap hakim dalam kasus korupsi, menurut Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat MA Abdullah, menjadi perhatian pimpinan MA. Saat ini Badan Pengawasan MA terus berkoordinasi dengan KPK dalam upaya pembenahan pengawasan internal di MA.

Rekomendasi KPK

KPK dalam waktu dekat akan memberikan rekomendasi kepada MA sebagai upaya perbaikan sistem pencegahan, pembinaan, pengawasan, dan penataan alur mekanisme penanganan perkara. ”Rekomendasi akan diberikan dalam berbagai sisi, mulai dari preventif sampai pembinaan dan pengawasan,” katanya.

Menurut Abdullah, moralitas pribadi hakim turut memengaruhi bagaimana mereka bertindak dan menjalankan profesinya. Sejumlah aturan telah dibuat dan sistem diperketat untuk membatasi pertemuan antara hakim atau aparat peradilan dan pencari keadilan. Namun, semua batasan itu masih mungkin dilanggar jika hakim bersangkutan tak punya integritas dan moralitas baik.

Di sisi lain, dalam kasus suap yang melibatkan hakim, ada pihak lain yang menjadi pemicu, antara lain advokat dan pencari keadilan. Selain mengawasi hakim, menurut Abdullah, kesadaran di kalangan pencari keadilan, termasuk profesi advokat, harus pula ditingkatkan guna mencegah hakim menerima suap.

Abdullah menegaskan, pihaknya tidak memberikan toleransi kepada aparat peradilan yang korupsi. ”Hal ini tidak saja menjatuhkan citra dan wibawa MA, tetapi juga merusak citra bangsa,” ujarnya.

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.