Bupati Korupsi Dana Bantuan Parpol

Kompas - - Politik & Hukum -

JAKARTA, KOMPAS — Dana bantuan partai politik yang semestinya untuk membiayai berbagai kegiatan hingga keperluan kaderisasi justru dikorupsi. Padahal, dana tersebut merupakan salah satu yang penting dan dipandang dapat mencegah korupsi serta meminimalkan keterlibatan swasta terkait sumbangan ke parpol.

Pada Kamis (6/12/2018), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Jepara Ahmad Marzuqi sebagai tersangka perkara suap ke hakim. Marzuqi sebelumnya menjadi tersangka terlebih dahulu di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah karena diduga korupsi dana bantuan parpol Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Jepara 2011-2014.

Setelah penetapan itu, Marzuqi mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Semarang untuk membatalkan status hukumnya. Namun, Marzuqi mendekati Lasito yang merupakan hakim tunggal praperadilan sehingga permohonannya dikabulkan. Untuk itu, Marzuqi menyerahkan uang Rp 700 juta.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, kemarin, mengatakan, pendanaan parpol merupakan salah satu upaya memperkecil celah korupsi mengingat dananya bersumber dari APBD atau APBN dan harus dipertanggungjawabkan. Pembiayaan parpol di luar biaya negara dinilai rawan.

Dari kajian KPK, pemerintah menaikkan dana bantuan parpol dari Rp 108 menjadi Rp 1.000 per suara. Meski mengapresiasi, parpol menilai jumlah tersebut masih tidak cukup. Namun, potensi korupsi tetap rawan, apalagi jika kepala daerah menjadi perpanjangan tangan parpol sehingga dapat mengatur APBD.

Untuk itu, Sistem Integritas Partai Politik yang disepakati 14 parpol peserta pemilu, menurut Febri, bisa menghentikan kemungkinan korupsi dan mengoptimalkan penggunaan dana bantuan parpol tepat sasaran.

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch Donal Fariz mengatakan, pembiayaan dari negara terhadap parpol tak serta-merta dapat menjamin tidak terjadi korupsi. Pemerintah juga wajib mendorong transparansi parpol agar penggunaan dana bantuan dapat diawasi.

Terkait penetapan tersangka Lasito, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung Abdullah menyatakan MA memberhentikan sementara yang bersangkutan sebagai hakim.

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.