Tutup Ruang Perongrong Pancasila

Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI membuat bangsa Indonesia terus maju setelah merdeka. Nilai substantif agama bisa membuat berpolitik lebih santun.

Kompas - - Politik&hukum -

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo menegaskan, tidak ada ruang bagi ideologi impor yang merongrong Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga Pancasila sebagai dasar negara sekaligus mewaspadai ancaman yang bisa mengoyak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

”Kita jangan pernah memberi ruang kepada ideologi-ideologi lain yang ingin mengganti Pancasila. Jangan pernah kita memberi ruang sekecil apa pun. Jangan sampai ideologi-ideologi impor mendapatkan ruang untuk menggeser Pancasila yang akhirnya hanya akan mengoyak NKRI, mengoyak merah-putih, dan mengkhianati cita-cita kemerdekaan,” kata Kepala Negara saat berpidato dalam Jambore Kebangsaan Bela Negara Keluarga Besar Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI) di Jakarta, Jumat (7/12/2018).

Presiden didampingi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo. Acara ini dihadiri, antara lain, Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo, Ketua DPR Bambang Soesatyo, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, dan sedikitnya 1.350 anggota FKPPI.

Presiden mengingatkan, bangsa Indonesia bisa terus maju setelah 73 tahun merdeka berkat Pancasila, bingkai NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Di negara Pancasila, keragaman menjadi sumber kekuatan, bukan sumber perpecahan.

”Kita tidak boleh lengah. Kita harus memastikan nilai-nilai Pancasila terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari,” kata Presiden.

Meski telah merdeka, kata Presiden Jokowi, bela negara masih dan akan selalu relevan. Bela negara, tambah Presiden, bisa dilakukan dengan menjadi pribadi-pribadi terbaik yang berkarakter, optimistis, serta memberikan sumbangsih kepada kemajuan bangsa dan negara.

”Tidak cukup membela negara hanya berorasi, tidak cukup hanya mengumpulkan massa. Membela negara harus dilakukan dalam berbagai bentuk kerja nyata di berbagai bidang dan profesi,” kata Presiden Jokowi.

Indonesia memiliki 714 suku, 1.100 bahasa daerah, juga 17.000 pulau. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, terbentang dari Sabang, Aceh, sampai Merauke, Papua, yang jika ditempuh dengan pesawat terbang setara dengan penerbangan dari London, Inggris, ke Istanbul, Turki.

Ancaman ideologi

Dalam kesempatan yang sama, Bambang mengatakan, bangsa Indonesia tengah menghadapi perang pemikiran yang di belakangnya terdapat ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.

”Yang kita hadapi adalah kebebasan tanpa batas, ancaman radikalisme dan terorisme, tindakan intoleran, serta merebaknya politik identitas dalam jagat politik kita. Dalam rangka itu, bela negara adalah mutlak dan menjadi kewajiban bagi setiap warga negara,” tutur Bambang.

Isu agama yang kerap digunakan elite politik merupakan konsekuensi kurangnya pemahaman umat terhadap agama masing-masing.

Secara terpisah, pendiri Yayasan True Buddha, Dharmaraja Lian Sheng, menekankan pentingnya toleransi antarumat beragama karena pada dasarnya semua manusia diciptakan sederajat dan hendaknya semua orang dari agama apa pun saling menghormati.

Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Gomar Gultom mengatakan, nilai substantif agama selayaknya dibawa dalam kehidupan berpolitik. Nilai seperti kejujuran, keadilan, dan toleransi dapat memperbaiki cara berpolitik menjadi lebih santun.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Masduki Baidlowi berpendapat, perkembangan informasi yang cepat lewat media sosial membawa Indonesia ke era posttruth.

”Seperti sekarang, isu agama masih sering dipelintir demi kepentingan politik jangka pendek,” ujar Masduki.

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.