PM Galang Dukungan Menekan Parlemen

Voting kesepakatan Brexit di parlemen Inggris kian dekat. PM Theresa May berupaya menggalang dukungan rakyat lewat para anggota kabinet.

Kompas - - Internasional -

LONDON, JUMAT — Perdana Menteri Inggris Theresa May, Jumat (7/12/2018), mengirim 30 anggota kabinet pemerintahannya ke seluruh negeri guna menggalang dukungan rakyat dalam upaya menekan para anggota parlemen menjelang voting kesepakatan Brexit, pekan depan. Juru bicara May juga menegaskan, voting di parlemen Inggris tetap berlangsung sesuai jadwal, 11 Desember.

May diperkirakan kalah dalam voting, Selasa mendatang, setelah para anggota parlemen dari Partai Konservatif yang dipimpinnya dan partai-partai lain keberatan dengan Kesepakatan Pengunduran Diri Inggris dengan Uni Eropa (UE). Beberapa media melaporkan, para menteri senior meminta May agar menunda kesepakatan dengan UE.

Dalam tiga hari debat dari lima hari perdebatan yang dijadwalkan tentang kesepakatan Brexit di parlemen, menurut analisis kantor berita Press Association dari Inggris, baru 27 dari 163 anggota parlemen yang telah menyampaikan pandangan, yang mengindikasikan bahwa mereka mendukung kesepakatan. Adapun 122 anggota parlemen lain—termasuk 29 anggota Partai Konservatif—menyatakan akan menolak kesepakatan tersebut.

Hambatan terbesar dalam kesepakatan itu adalah apa yang diistilahkan dengan ”backstop”. Opsi backstop bisa mempertahankan Inggris dalam bea cukai bersama UE tanpa batas waktu jika kedua belah pihak tidak bisa bersepakat pada cara lain untuk mencegah pengawasan perbatasan fisik antara Irlandia Utara—bagian dari Inggris—dan Irlandia—bagian dari UE.

Opsi itu memantik penolakan dari semua pihak di Inggris karena Inggris tidak bisa meninggalkan backstop tanpa persetujuan UE. Partai Democratic Unionist Inggris meninggalkan UE dengan kesepakatan Periode transisi hingga Des 2020 (atau setelahnya)

Sumber: AFP, House of Commons, Institute for Government, Open Britain/BBC

(DUP) dari Irlandia Utara, yang memiliki 10 anggota parlemen yang menopang koalisi pemerintahan minoritas May, menentang opsi tersebut karena akan memberi perlakuan kepada Irlandia Utara yang berbeda dari wilayah Inggris Raya lainnya.

Sebar anggota kabinet

Meski posisinya lemah dan diperkirakan kalah dalam voting pekan depan, May menolak semua seruan untuk menunda voting. Ia bahkan mengirim para penasihat seniornya, termasuk Menteri Keuangan Philip Hammond dan Menteri Kesehatan Matt Hancock, ke sekolah-sekolah, rumah sakit-rumah sakit, dan kelompok-kelompok bisnis ?

di seluruh Inggris.

Hal itu dimaksudkan agar isu kesepakatan Brexit menjadi isu publik Inggris, sekaligus upaya menekan parlemen. May mengatakan, sebagian besar rakyat Inggris ”menginginkan kami untuk terus melanjutkan (proses) ini”. Menurut May, penting bagi para menteri menjelaskan kesepakatan Brexit yang telah dinegosiasikan dalam 2,5 tahun terakhir ”demi kepentingan rakyat”.

May berulang kali menegaskan, kesepakatan Brexit saat ini merupakan opsi terbaik. Opsi lain, seperti keluar dari UE tanpa kesepakatan, bakal menimbulkan dampak yang merusak ekonomi Inggris. Pejabat UE juga mengingatkan, kesepakatan Brexit ala May, satu-satunya tawaran kesepakatan yang ada.

Kepada BBC, Hancock memperingatkan, jika Inggris keluar dari UE tanpa kesepakatan, bakal terjadi gangguan di Pelabuhan Dover dan Kanal hingga enam bulan. Peringatan itu didasarkan pada hasil analisis kemungkinan lalu lintas jika pemeriksaan imigrasi mengalami penundaan.

Menurut Boris Johnson, mantan Menlu di pemerintahan May yang keras menolak kesepakatan Brexit saat ini, opsi backstop ”memberi kekuasaan tanpa batas kepada UE untuk merundung dan memeras negeri ini guna memperoleh apa saja yang mereka inginkan”.

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.