Koruptor di Pulau Terpencil

Kompas - - Opini -

Republik Indonesia sudah 73 tahun merdeka. Akhlak dan sikap tak terpuji ratusan pejabat eksekutif, legislatif, dan yudikatif dipanggungkan: ditangkap KPK terkait kasus korupsi dan mendekam di penjara.

Hukuman mereka hanya satu yang sangat berat, berupa hukuman seumur hidup, yaitu bagi bekas Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. Rata-rata hukuman yang dijatuhkan kepada ratusan koruptor selama ini hanya empat tahun penjara, bahkan ada koruptor yang divonis satu tahun penjara meski korupsi miliaran rupiah.

Tentu belum ada UU yang tersedia untuk menghukum koruptor kelas kakap dengan hukuman mati seperti yang dilakukan Pemerintah RRC dan Vietnam. Walau banyak koruptor di penjara, tampaknya pelaku korupsi tidak jera. Bahkan, koruptor-koruptor kasus besar masih bebas gentayangan sebab belum ”dijamah” KPK. Selama belum ada UU hukuman mati bagi koruptor, saya sebagai rakyat biasa menyarankan sebaiknya mereka ditempatkan di satu pulau terpencil.

Setahu saya, Presiden Soekarno tidak mewariskan ”harta” tak ternilai hingga wafat pada 1970. Sebelumnya, ia dipenjara di Sukamiskin, dibuang Belanda ke Ende, Bengkulu, Parapat, dan Pulau Bangka. Juga ketika ia membangun Stadion Utama, yang ia pikirkan adalah prestasi olahraga bangsa. Bahkan, pembangunan Patung Dirgantara di Jakarta Selatan pada masa peralihan kekuasaan 1965 sebagian dibiayai dengan uang pribadinya.

KPK patut didukung terus karena terbukti bekerja keras dan berprestasi bagus. KPK didirikan pada 2003 dengan staf 1.500 orang. Jumlah penduduk Indonesia 260 juta jiwa. Bandingkan dengan Hong Kong yang jumlah staf Independent Commission Against Corruption-nya 1.400 orang. Jumlah penduduk Hong Kong, pulau kecil itu, hanya 7 juta lebih jiwa. ARIFIN PASARIBU Kompleks PTHII, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.