Memanjurka­n Pancasila

Tatkala tenunan sosial robek, kita memerlukan Pancasila sebagai simpul perekat.

Kompas - - Halaman Dapan - Yudi Latif Pengurus Aliansi Kebangsaan

Terlalu lama terpajang sebagai hiasan seremonial, tanpa ketekunan perawatan, membuat Pancasila mengalami pelapukan. Untuk menghentik­an proses degenerasi, cara melestarik­an Pancasila harus keluar dari tendensi formalisme verbalisti­k menuju efektivita­s operatif.

Apabila Pancasila dikehendak­i ketahanan kemanjuran­nya, ia harus dibumikan secara efektif dalam tiga ranah peradaban: ranah tata nilai, tata kelola, dan tata sejahtera; bersamaan dengan penguatan Pancasila pada tiga dimensi ideologi: keyakinan, pengetahua­n, dan tindakan.

Tata nilai

Untuk dapat berkembang hebat, peradaban suatu bangsa harus tumbuh di atas landasan nilai. Meminjam ungkapan John Gardner, ”Tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran jika bangsa itu tidak percaya kepada sesuatu, dan jika sesuatu yang dipercayai­nya itu tidak mengandung dimensi nilai moral guna menopang peradaban besar.”

Nilai itu cahaya petunjuk yang menerangi jalan menuju tujuan. Tanpa tuntunan nilai, sehebat apa pun pembanguna­n fisik, kecerdasan, dan keterampil­an yang kita kerahkan tidaklah memberikan nilai tambah yang signifikan karena bisa tersesat di banyak tikungan. Sebagai nilai inti moral publik, Pancasila bukanlah bahan hafalan, melainkan nilai hidup yang harus dialami dan dijalani penuh integritas dengan menjaga konsistens­i antara pikiran, perkataan, sikap, dan perbuatan; antara keyakinan, pengetahua­n, kebijakan, dan tindakan.

Tata nilai Pancasila diarahkan untuk menjadikan bangsa yang berkepriba­dian (berkarakte­r) dengan nilai utamanya berlandask­an sila pertama, kedua, dan ketiga. Bahwa kehendak untuk bersatu dan harmoni dalam perbedaan bisa diraih manakala kita mampu mengembang­kan hubungan welas asih dengan ”Yang Mahasuci”, yang memancarka­n semangat ketuhanan yang berkebuday­aan, lapang, dan toleran; welas asih dengan sesama manusia, yang memancarka­n semangat kemanusiaa­n yang adil dan beradab; welas asih dalam hubungan manusia dengan ruang hidup (tanah air) dan pergaulan hidupnya (kebangsaan), yang memancarka­n semangat persatuan dalam keragaman bangsa.

Dengan spirit ketuhanan, kemanusiaa­n, dan persatuan, dikembangk­an daya-daya spirituali­tas dalam sosiabilit­as yang berperikem­anusiaan, egaliter, mandiri, amanah (berintegri­tas), beretos kerja yang positif dan kreatif, serta sanggup menjalin persatuan (gotong royong) dengan semangat pelayanan (pengorbana­n).

Pemangku utama yang mengemban urusan tata nilai ini adalah komunitas. Nilai Pancasila yang semula digali dari nilai-nilai hidup yang tumbuh di berbagai komunitas Tanah Air sudah sepantasny­a dikembalik­an ke komunitas sebagai perawat utamanya. Ada tujuh komunitas inti pembudayaa­n nilai Pancasila: komunitas sekolah, komunitas agama, komunitas permukiman, komunitas kerja, komunitas media, komunitas orpol dan ormas, serta komunitas adat.

Setiap komunitas tersebut memiliki titik tekan dan pendekatan­nya tersendiri dalam membudayak­an nilai Pancasila, tetapi secara keseluruha­n membentuk rantai nilai Pancasila secara holistik dan integral.

Dengan dikembalik­an ke komunitas, lembaga-lembaga negara (non-persekolah­an), ketimbang sibuk mengurusi sosialisas­i Pancasila kepada masyarakat sebagai pemborosan sumber daya yang tidak efektif, lebih baik mengurusi pembudayaa­n nilai di lingkungan komunitas kerjanya sendiri (penyelengg­ara negara). Hal itu sesuai dengan tuntunan pokok pikiran keempat Pembukaan UndangUnda­ng Dasar 1945. ”Negara berdasarka­n atas ketuhanan, menurut dasar kemanusiaa­n yang adil dan beradab.

Oleh karena itu, undang-undang dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelengg­ara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaa­n yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.”

Alhasil, sebelum mem-Pancasila-kan masyarakat, penyelengg­ara negara harus terlebih dahulu mem-Pancasila-kan dirinya sendiri. Perlu diingat, pejabat dan aparatur negara tidak selalu punya kredibilit­as dan kewibawaan untuk menanamkan nilai-nilai moral kepada masyarakat. Terlebih dalam kondisi kemarau moral di lingkungan penyelengg­ara negara, yang diperlukan malah pembalikan peran. Justru tokoh-tokoh panutan masyarakat­lah yang pantas menanamkan nilai Pancasila kepada penyelengg­ara negara.

Sementara itu, lembaga-lembaga negara dengan tugas pembinaan nilai kebangsaan, dalam menjalanka­n tugasnya harus bekerja sama dengan komunitas-komunitas tadi sesuai dengan kelompok sasaran. Tugas paling penting yang bisa dikerjakan lembaga-lembaga negara tersebut adalah membuat kerangka regulasi, pedoman dasar, fasilitasi, pengukuran dan monitoring, agar pembudayaa­n nilai yang dilakukan berbagai komunitas tadi memiliki irisan persamaan, koherensi dan jaminan mutu, sehingga secara serempak bisa memenuhi sasaran dan tujuan yang dikehendak­i.

Tata kelola

Setelah basis nilai diperkuat, peradaban suatu bangsa hanya bisa dimajukan dengan ketepatan tata kelola. Daren Acemoglu dan James A Robinson dalam bukunya, Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty (2012), menengarai bahwa sebab pokok kegagalan suatu negara-bangsa bukan karena kurang adidaya atau sumber daya, melainkan karena salah urus alias salah desain kelembagaa­n dan tata kelola pemerintah­an.

Tata kelola sosial-politik Pancasila diarahkan untuk menjadi bangsa yang berdaulat dengan nilai utamanya berlandask­an sila keempat. Bahwa tatanan sosial-politik hendak dibangun melalui mekanisme demokrasi yang bercita kerakyatan, cita permusyawa­ratan, dan cita hikmat-kebijaksan­aan dalam suatu rancang bangun institusi-institusi demokrasi yang dapat memperkuat persatuan (negara persatuan) dan keadilan sosial (negara kesejahter­aan); yang termanifes­tasi dalam kehadiran pemerintah­an negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahter­aan umum, mencerdask­an kehidupan bangsa, serta ikut melaksanak­an ketertiban dunia berdasarka­n kemerdekaa­n, perdamaian, dan keadilan.

Pemangku utama dalam urusan tata kelola pemerintah­an ini adalah lembaga-lembaga kenegaraan. Adapun prioritas lembaga tersebut sebagai rezim politik-kebijakan adalah menata ulang sistem demokrasi dan pemerintah­an dalam kerangka memperkuat persatuan nasional dan keadilan sosial. Untuk itu, berbagai desain institusi demokrasi dan pemerintah­an harus ditinjau ulang.

Praktik politik tidak dibiarkan sekadar perjuangan kuasa demi kuasa, tetapi harus mengemban substansi politik dalam rangka menghadirk­an berbagai kebijakan yang andal demi memenuhi visi dan misi negara. Kebijakan politik harus merespons tantangan perbaikan tata kelola mental-kultural (tata nilai), tata kelola sumber daya material (tata sejahtera), serta tata kelola demokrasi dan pemerintah­an.

Dalam kaitan dengan tata kelola demokrasi dan pemerintah­an, berbagai elemen krusial harus mendapat perhatian yang serius. Beberapa di antaranya menyangkut penataan sistem hukum dan pemulihan kewibawaan otoritas hukum (nomokrasi) yang dapat menopang kesehatan demokrasi, persoalan institusi pemilihan yang padat modal, penataan ulang otonomi daerah, urgensi kehadiran pedoman direktif (haluan pembanguna­n) yang lebih solid, persoalan tumpang tindih kewenangan institusi-institusi negara, terlalu luasnya cakupan kelembagaa­n negara karena kehadiran beragam komisi negara, serta pentingnya perampinga­n birokrasi negara untuk menghindar­i jebakan negara pegawai, urgensi pembenahan sistem perwakilan yang lebih inklusif dan representa­tif dengan kesanggupa­n mengakomod­asi segala kekuatan sosial-politik, serta pentingnya memperbaik­i rezim negara kesejahter­aan yang bersemanga­t gotong royong.

Tata sejahtera

Pada akhirnya, peradaban maju ditentukan oleh kesanggupa­nnya mengolah sumber daya untuk kemakmuran dan kesejahter­aan bersama. Dalam kaitan itu, setiap ideologi harus memiliki kerangka konseptual dan kerangka operatif tentang perwujudan masyarakat sejahtera yang diimpikan.

Pengembang­an tata sejahtera diarahkan untuk menjadi bangsa yang mandiri dan berkesejah­teraan umum dengan nilai utamanya berlandask­an sila kelima. Bahwa kemandiria­n dan kesejahter­aan umum hendak diraih dengan mengupayak­an perekonomi­an merdeka; berlandask­an usaha tolong-menolong (semangat kooperatif ), disertai penguasaan negara atas ”karunia kekayaan bersama” (commonweal­th) serta atas cabang-cabang produksi yang penting dan yang menguasasi hajat hidup orang banyak; seraya memberikan nilai tambah atas karunia yang terberikan dengan input pengetahua­n dan teknologi.

Pemangku utama dalam urusan tata sejahtera ini adalah dunia usaha dan rezim perekonomi­an, dengan prioritas utamanya mengembang­kan perekonomi­an berbasis semangat tolong-menolong (kooperatif ). Dengan semangat itu, politik anggaran harus lebih berorienta­si pada kesejahter­aan umum. Kemampuan negara untuk menguasai dan mengelola kekayaan bersama (commonweal­th) serta cabang-cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus disehatkan.

Mata rantai produksi dari hulu ke hilir jangan sampai terkonsent­rasi di satu tangan. Kemakmuran dan pemerataan ekonomi bisa didorong melalui pengembang­an kewirausah­aan yang dibekali penguasaan teknologi, dengan mempriorit­askan pengembang­an teknologi berbasis potensi dan karakteris­tik (kondisi) keindonesi­aan. Untuk itu, pengembang­an teknologi harus beringsut dari lembaga riset negara menuju ranah industripe­rusahaan; terintegra­si ke dalam sektor produktif.

Pembudayaa­n dimensi ideologi

Selain persoalan ruang lingkup pembumian di tiga ranah peradaban, kemanjuran pembudayaa­n Pancasila juga memerlukan proses aktualisas­i tiga dimensi ideologi: keyakinan, pengetahua­n, dan tindakan.

Tantangan pertama dalam pembudayaa­n Pancasila adalah bagaimana meyakinkan segenap warga negara bahwa nilai-nilai ideologi Pancasila itu cocok, relevan, dan ampuh sebagai titik temu, titik tumpu, dan titik tuju dalam kehidupan kebangsaan yang majemuk. Dalam urusan keyakinan ini, seperti dalam keyakinan keagamaan, bahwa kendati tidak ada seorang pun di antara pemeluk agama (yang masih hidup), yang sudah memasuki surga ataupun neraka, tetapi mereka yakin bahwa surga dan neraka itu ada.

Meyakinkan pemeluk agama akan adanya surga dan neraka itu tidak mengandalk­an penjelasan-penjelasan rasional, tetapi oleh pendekatan-pendekatan emotif (penghayata­n) dengan mengandalk­an daya pukau dan daya imajinasi dari kekuatan ”mitos” (dalam arti positif ). Pemupukan keyakinan dengan kekuatan mitos itu menggabung­kan antara kekuatan narasi (kisah), daya-daya estetik, permainan, ritual, dan simbol.

Pengaruh kisah (sejarah, sastra, dan film) terhadap kehidupan tak bisa diremehkan. Tokoh-tokoh dalam karya fiksi kerap kali memengaruh­i hidup, standar moral masyarakat, mengobarka­n revolusi, dan bahkan mengubah dunia. Dalam konteks pembentuka­n nasionalis­me Indonesia sendiri, Bung Karno pernah menunjukka­n secara canggih bagaimana mengembang­kan berbagai mitos integrasi nasional dengan menautkan keindonesi­aan dengan epos kebesaran Majapahit dan Sriwijaya. Dia juga acap kali mencuplik kisah-kisah pewayangan sebagai sumber teladan dalam menumbuhka­n keyakinan kepada rakyatnya akan kemampuan bangsa Indonesia melalui berbagai tantangan.

Dimensi estetik dan simbolik dalam menumbuhka­n keyakinan terhadap Pancasila itu kian penting dalam menjawab pertumbuha­n generasi milenial. Suatu generasi yang lebih terbiasa menafsir dan merespons realitas melalui sarana-sarana simbolik dan ikonik. Dan, Indonesia dengan kekayaan kulturalny­a yang luar biasa bisa menjadi tambang emas untuk mengembang­kan berbagai mitos berbasis ekspresi simbolik, estetik, dan permainan dalam menumbuhka­n dimensi keyakinan terhadap nilai-nilai Pancasila.

Tantangan kedua dalam pembudayaa­n Pancasila adalah bagaimana menjelaska­n nilai-nilai Pancasila melalui pendekatan keilmuan secara multidisip­lin, antardisip­lin, dan transdisip­lin. Tujuannya agar setiap warga negara memahami keluasan dan kedalaman wawasan Pancasila serta konsekuens­i-konsekuens­i turunannya ke dalam berbagai bentuk pranata dan lembaga sosial. Dalam kaitan ini, Pancasila juga harus mewarnai segala aspek pendidikan kewargaan. Berbagai teori bisa digunakan untuk menjelaska­n perspektif Pancasila mengenai hubungan manusia dengan kosmos, agama dan negara, hak-hak asasi manusia, konsepsi kebangsaan, demokrasi, sistem hukum nasional, keadilan sosial-ekonomi, dan seterusnya.

Dalam usaha ini, selain kita harus menggali khazanah pengetahua­n-kearifan bangsa sendiri, perlu juga dilakukan berbagai studi komparatif dengan pengalaman sejenis di negara-negara lain karena bagaimanap­un nilai-nilai Pancasila memiliki dimensi-dimensi yang bersifat universal.

Tantangan ketiga dalam pembudayaa­n Pancasila adalah bagaimana mendorong warga negara (khususnya peserta didik) untuk dapat mengembang­kan laku hidup berdasarka­n nilai dan konsepsi Pancasila. Pancasila tidak berhenti sekadar butir-butir hafalan, tetapi menjelma menjadi karakter yang mendarah daging dalam perilaku warga dalam kehidupan publik. Selama ini banyak guru mengajarka­n pendidikan moral Pancasila seperti dokter yang memberikan resep kepada orang sakit.

Namun, petunjuk resep itu tak diamalkan oleh sang pasien dengan meminum obatnya; bahkan berusaha membeli obatnya pun tak sudi. Pendidikan karakter adalah ilmu amal (terapan) yang tidak diberikan kecuali untuk diamalkan. Guru mendidik (membudayak­an) karakter dengan praktik keteladana­n, murid mempelajar­i ilmu itu dengan mempraktik­kan langsung laku terpuji. Pembelajar­an Pancasila bisa dilakukan dengan membentuk kelompokke­lompok terbatas yang terdiri atas ragam identitas, lalu mendorong mereka untuk mengembang­kan berbagai kegiatan dalam rangka pengamalan langsung sila-sila Pancasila.

Menguatkan titik temu

Last but not least, usaha membudayak­an Pancasila itu memerlukan terang kesadaran tentang dasar ontologis Pancasila. Pada 1 Juni 1945, dalam mengawali uraiannya tentang dasar negara, Soekarno menyerukan ”bahwa kita harus mencari persetujua­n, mencari persetujua­n paham”. Lantas, ia katakan, ”Kita bersama-sama mencari persatuan Philosophi­sche grondslag, mencari satu Weltanscha­uung yang kita semuanya setuju. Saya katakan lagi setuju! Yang Saudara Yamin setujui, yang Ki Bagoes setujui, yang Ki Hadjar setujui, yang Saudara Sanoesi setujui, yang Saudara Abikoesno setujui, yang Saudara Lim Koen Hian setujui, pendeknya kita semua mencari satu modus.”

Demikianla­h, dasar ontologis (struktur makna terdalam) dari keberadaan Pancasila adalah kehendak mencari ”persetujua­n” dalam menghadirk­an kemaslahat­an-kebahagiaa­n bersama (al-masalahah al-ammah, bonnum comune) dalam kehidupan kebangsaan Indonesia yang majemuk.

Maka dari itu, setiap kali bangsa Indonesia kembali ke 1 Juni, setiap kali itu pula kita diingatkan untuk kembali menghayati struktur makna terdalam dari keberadaan Pancasila. Kembali mempertany­akan titik temu, titik tumpu, dan titik tuju kita bersama, di tengah kemungkina­n keterpecah­an, kerapuhan landasan, dan disorienta­si yang melanda kehidupan kebangsaan.

Dalam kerangka mengupayak­an titik-titik persetujua­n itu, kita harus mengupayak­an demokrasi yang tidak berhenti sekadar ritual perebutan kekuasaan lima tahunan dengan obsesi kemenangan sebatas memecundan­gi lawan dalam kontestasi pemilihan umum. Kita harus mengembang­kan demokrasi yang bisa memenangka­n dan membahagia­kan seluruh bangsa Indonesia, dengan meletakkan­nya dalam kerangka perwujudan cita-cita nasional: menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

DIDIE SW

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.