Tidak Direkomendasi

Iskandar mengklaim bahwa soal Pertalite sudah diberitahukan ke pihak Gaikindo dan AISI. “Dari sisi produsen agar requirement- nya terpenuhi. Optimum requirement-nya RON 90,” ucapnya. Apalagi, “Triwulan pertama 2015, permintaan BBM Premium turun 5 persen. Sedangkan BBM Pertamax naik hingga 300 persen,” urainya.

Namun Pertalite tak direkomendasikan oleh Tim Reformasi Tata Kelola Migas. Dr. Agung Wicaksono, sebagai salah satu anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas, mengatakan bahwa Pertalite tidak termasuk rekomendasi dari tim yang dipimpin oleh Faisal Basri itu. “Hal yang kita rekomendasikan sebetulnya adalah menghentikan impor RON 88 (Premium), digantikan dengan impor RON 92 (Pertamax) sepenuhnya,” tegas Agung.

Senada dengan Agung, Sudaryatmo yang Ketua Pengurus Harian YLKI menjelaskan ada tiga hal yang harus diperhatikan Pertamina. Pertama, soal jaminan pasokan, terutama di luar pulau Jawa. Lalu kebijakan harga yang harus pasti, dan ketiga adalah dijamin mutunya sekaligus presisi takarannya (dispenser).

Masih menurut Sudaryatmo, yang ditemui di seli diskusi energi (19/4), BBM semestinya menjadi essential commodity act yang dilindungi oleh negara. “Essential commodity act ini mencakup cabang-cabang produksi yang dikuasai negara untuk hajat hidup orang banyak. Permasalahannya saat ini adalah infrastruktur hukum yang ada masih belum tertata baik, sehingga saling tumpang tindih dan membingungkan. Sehingga Pertamina juga menjadi sulit dalam menentukan langkah terbaik,” lanjut Sudaryatmo. •

Januari 2015.

Jadi apa yang disampaikan Sdr. Ergus Oei bahwa dia mendapat undangan dari IMI Filipina untuk ikut kejuaraan di sana serta sempat mendatangi PP IMI untuk minta izin dan juga doa restu namun diacuhkan adalah tidak benar dan sangat bertolak belakang dengan kenyataan sebenarnya. Demikian klarifikasi kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Frans Tanujaya

Ketua Bidang Sepeda Motor Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia