TIDAK AKAN BERUBAH
Kepala Staf Kepresidenan, Dr. Moeldoko menegaskan, roadmap kebijakan kendaraan listrik setelah pergantian Presiden tidak akan berubah.
“Enggak-enggak (enggak berubah), pak Luhut (Menko Marves) kemarin waktu kita rapat terakhir menyampaikan sustainable kebijakan akan berjalan terus,” ungkap Moeldoko yang ditemui (27/3).
Ia melanjutkan alasan Pemerintah untuk melanjutkan roadmap pengembangan kendaraan listrik lantaran Pemerintah terbebani dengan subsidi impor BBM yang cukup tinggi. Meski begitu, pihaknya tak menutup kesempatan evaluasi kebijakan-kebijakan bantuan (subsidi) sepeda motor yang masih belum cepat penyerapannya, serta konversi motor listrik yang juga masih belum optimal.
“Kalau di mobil listrik, akselerasinya sudah cukup baik. ada sekitar 40 ribu unit populasinya. Sepeda motor yang masih tersendat. Sepertinya yang saya lihat adalah persoalan jarak tempuh baterai, kemudian persoalan charging station (masih minim),” beber pria yang juga dikenal sebagai Ketua Umum Periklindo (Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia).
Lantas bagaimana nasib mobil hybrid? Kabarnya akan segera ditambah insentifnya tahun ini? “Insentif mobil hybrid sepertinya diakomodir. Kalau sebagai kepala staf, tentunya mengikuti arahan Presiden, sepertinya (Pemerintah) akan mengakomodasi. Detailnya kapan belum ada informasi, itu nanti kementerian terkait yang akan membahas teknisnya,” jawab Moeldoko.
Lebih lanjut, Ia menggarisbawahi soal ekosistem kendaraan listrik yang bakal terus dijadikan roadmap kedepan. “Kita sedang menyiapkan rencana besar. Khususnya charging
station atau SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum). Saya melihat ada kecenderungan bagus, Gotion akan menyiapkan charging station mobil, itu sudah lapor ke Saya. Ribuan nanti akan dibangun,” urainya lagi.
Seperti diketahui PT Gotion Green Energy Solutions Indonesia merupakan perusahaan energi global yang telah berinvestasi di Indonesia sejak 2022, dengan fokus pada pembuatan baterai kendaraan listrik. Kabar dari Moeldoko, Gotion tampaknya juga berminat mengembangkan SPKLU di tanah air.
Potensi investasi SPKLU juga datang dari pabrikan mobil listrik asal Vietnam, yaitu Vinfast. “Berikutnya dari Vinfast juga kemarin bicara sama saya. Tanya-tanya bagaimana kalau rencana investasi lebih dari 100 juta USD untuk membangun infrastruktur SPKLU. Kecenderungannya cukup menggembirakan kedepan, investasi di sektor ekosistem,” beber Moeldoko.
Ia pun mengatakan, ada solusi alternatif agar investasi SPKLU tidak terlalu besar. “SPKLU ternyata tidak perlu investasi terlalu besar, cukup ditempelkan di tiang listrik, itu sudah bisa dipakai untuk ngecas sepeda motor,” tuturnya.
Dilanjut, Pemerintah menurut Moeldoko tengah menggenjot standarisasi SPKLU. “Kita perjuangkan konsumennya bukan sekedar pabrikannya. Karena konsumen harus terlindungi, harus ada standarisasi. Waktu itu ada diskusi soal jenis colokan CCS2 dan GBT. GBT ini belum tersertifikasi, maka saya teriak ini perlu disertifikasi,” papar Moeldoko.
Pihaknya juga mendorong regulasi untuk daur ulang baterai kendaraan listrik. “Menteri Lingkungan Hidup sudah mengantisipasi, maka nanti ada perusahaan-perusahaan yang akan bekerja di sektor recycling. Itu penuh dengan regulasi, sudah dipikirkan oleh KLHK,” tutupnya.