Ahok-Djarot Mulai Pecah
Gubernur Dinilai Terlalu Emosional
JAKPUS – Hubungan Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama dengan wakilnya, Djarot Saiful Hidajat, mulai panas. Perbedaan pandangan soal Pesta Rakyat Jakarta (PRJ) Senayan menjadi penyebabnya.
Ahok –sapaan akrab Basuki– yang tidak setuju dengan acara itu tidak segan melayangkan kritik dan teguran keras kepada Djarot lewat media massa. Djarot dianggap tidak berkoordinasi dengan dirinya sebelum mengambil keputusan soal pemberian izin PRJ Senayan yang dilaksanakan swasta.
Teguran keras Ahok itu membuat Djarot bereaksi. Dia pun membantah pernyataan Ahok soal tidak adanya koordinasi tersebut. Bahkan, dia menyangsikan pernyataan Ahok yang tidak mengetahui acara itu. Dia lantas membeberkan kronologi pelaksanaan PRJ Senayan, mulai perencanaan hingga resmi dibuka Sabtu (30/5).
Menurut Djarot, warga mendatangi dirinya untuk menyampaikan usul kegiatan tersebut sebagai lanjutan PRJ Monas tahun lalu. Dia menyambut baik karena acara tidak menggunakan APBD. Proses pun dimulai melalui asisten bidang perekonomian dan asisten bidang pemerintahan yang selanjutnya diteruskan kepada Ahok sebagai kepala daerah.
’’Jelas (Ahok tahu) karena tembusannya pasti ke Pak Gubernur. Itu menggunakan lahan Setneg (sehingga harus ada izin resmi dari gubernur),’’ katanya di balai kota Senin (1/6).
Mantan wali kota Blitar, Jawa Timur, itu membantah dirinya mengeluarkan izin tersebut. Menurut dia, diri- nya hanya memberikan dukungan, sedangkan izin dan prosedur lainnya diurus instansi terkait kepada Ahok. Djarot memberikan dukungan karena PRJ Senayan dinilai cocok untuk menghidupkan ekonomi kreatif warga kelas menengah ke bawah.
Selain itu, warga Jakarta yang tidak mampu masuk ke PRJ Kemayoran karena mahalnya tiket bisa datang ke PRJ Senayan. Dengan demikian, warga kelas menengah ke bawah punya hiburan tersendiri dalam merayakan HUT Jakarta tahun ini. ’’Jangan kemudian yang Senayan itu saingan Kemayoran. Itu beda banget. Ini pelengkap saja,’’ tegasnya.
Soal pernyataan Ahok yang menilai tidak pernah berkoordinasi, politikus PDI Perjuangan itu menanggapi dengan santai. Menurut dia, Ahok mungkin lupa berkoordinasi karena sangat sibuk. Karena itu, dia berharap persoalan tersebut tidak diperpanjang.
Djarot meminta tidak ada pihakpihak yang menggiring masalah itu ke topik lain. Termasuk ke politik atau mengadu domba dirinya dengan Ahok. ’’Mungkin lupa ya. Kemarin sudah saya sampaikan kok itu. Nggak ada masalah,’’ paparnya.
Meski Djarot mengaku tidak ada persoalan serius dengan Ahok, kenyataannya, di Balai Kota kemarin terlihat pemandangan yang berbeda. Jika biasanya Ahok dan Djarot memimpin rapat pimpinan (rapim) bersama seluruh kepala dinas dan pejabat DKI lainnya, Djarot kemarin tidak hadir. Dia berdalih, dirinya tidak hadir karena harus melakukan sidak ke kantor badan kepegawaian daerah (BKD) untuk memastikan kedisiplinan PNS.
Djarot pun membantah ketidakhadirannya dalam agenda resmi tersebut disebabkan adanya perselisihan dirinya dengan orang nomor satu di DKI itu. ’’Sudah izin kok. Saya dapat tugas dari Pak Gubernur untuk memantau ini (PNS),’’ ungkapnya.
Sementara itu, pengamat politik Karyono Wibowo menilai, perselisihan antara Ahok dan Djarot terjadi karena gaya komunikasi Ahok yang reaktif dan emosional. Konflik yang muncul sekarang belum menjurus ke pilkada DKI Februari 2017. Dia pun berharap Ahok mengubah gaya komunikasinya dengan tidak mudah mengumbar emosi dan kemarahan lewat media massa. Apalagi hal itu berkaitan dengan Djarot yang merupakan pendampingnya.
’’Warga Jakarta tidak mau disuguhi konflik terus. Seharusnya koordinasi dilakukan dengan cara yang baik dan beretika,’’ tegasnya. (fai/c5/ano)