Presiden Cari Ekonom Hebat
Reshuffle Kabinet Mengarah ke Menkeu dan Menteri BUMN
JAKARTA – Bola panas reshuffle kembali bergulir. Namun, kali ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakannya secara terang-terangan. Di hadapan para pakar ekonomi (ekonom), presiden mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja menteri bidang ekonomi dan tengah mencari sosok ekonom hebat untuk masuk kabinet. Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Tony Prasetiantono, yang mengikuti pertemuan itu, mengungkapkan, presiden menyadari bahwa kinerja menteri kurang memuaskan
Khususnya di bidang ekonomi kurang bisa mendongkrak optimisme pasar.
”Menurut Pak Jokowi, kabinet ini pintar-pintar, tapi ada kesenjangan. Cuma, kita tidak punya ekonom bintang yang ditemukan pasar,” ujarnya setelah pertemuan di kompleks istana kepresidenan kemarin (29/6).
Selain Tony, beberapa ekonom yang tampak hadir dalam perte- muan lebih dari satu jam kemarin adalah Lin Che Wei, Raden Pardede, dan Destry Damayanti yang kini menjadi ketua panitia seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tony menyebutkan, presiden bahkan sudah ngebet melakukan reshuffle karena ingin segera mendorong optimisme pasar. Tujuannya, roda perekonomian bisa bergerak lebih cepat.
”Beliau (presiden, Red) bilang, ’Kalau hari ini ketemu orangnya (ekonom hebat, Red), akan saya lantik,’” katanya.
Menurut Tony, selain faktor eksternal seperti gejolak finansial di Eropa maupun faktor internal seperti lemahnya harga komoditas, pelemahan ekonomi saat ini juga diperparah oleh lemahnya kepercayaan pasar maupun tidak terpenuhinya ekspektasi pasar terhadap kinerja tim ekonomi dalam kabinet. ”Saya surprise (terkejut, Red) presiden menyadari itu.”
Lalu, siapa menteri yang dinilai tidak berkinerja baik? Ekonom Lin Che Wei mengatakan, presiden sudah terang-terangan menyebut nama menteri yang bakal menjadi target reshuffle. ”Presiden menyebut kecewa dengan menteri tertentu, tapi tidak etis kalau saya sebutin,” ujarnya.
Namun, Che Wei menyebut salah satu petunjuk. Yakni, kekecewaan presiden terkait dengan kasus lamanya waktu bongkar muat kontainer atau dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok. ”Sampai beliau cek ke lapangan dan hasilnya kecewa sekali,” katanya.
Sebagaimana diketahui, saat mengunjungi Tanjung Priok bebe- rapa waktu lalu, Jokowi sempat marah karena target dwelling time 4,7 hari tak kunjung tercapai. Kemarahannya meledak saat petugas di pelabuhan tidak bisa menjelaskan pihak mana yang membuat dwelling time lama. Saat itu juga Jokowi menyatakan akan mencopot menteri yang bertanggung jawab.
Proses dwelling time memang melibatkan banyak kementerian. Antara lain Kementerian Keuangan yang membawahkan bea cukai, Kementerian BUMN yang menaungi Pelindo II selaku operator pelabuhan, dan Kementerian Perhubungan yang membawahkan otoritas pelabuhan.
Jika merujuk pada kekecewaan presiden akan dwelling time dan pernyataan tengah mencari ekonom hebat, target reshuffle mengarah ke sosok menteri keuangan. Namun, Che Wei enggan menjawab saat wartawan menanyakan apakah nama Menkeu Bambang Brodjonegoro yang disinggung presiden. ” Ha ha ha... I don’t know (saya tidak tahu, Red),” katanya.
Namun, pernyataan Tony memberikan penekanan yang sama bahwa pos menteri keuanganlah yang bakal menjadi sasaran reshuffle. Bahkan, dalam pertemuan itu, beberapa ekonom sempat melontarkan nama Sri Mulyani Indrawati, mantan menteri keuangan yang kini menjabat managing director Bank Dunia, sebagai sosok yang dinilai layak masuk kabinet. ”Beliau (Sri Mulyani, Red) memenuhi syarat (bisa membangkitkan optimisme pasar),” ucap Tony.
Kebutuhan reshuffle juga diungkapkan Kepala Mandiri Institute Destry Damayanti. Dia menuturkan, perekonomian Indonesia menjadi tidak menggairahkan lantaran tak adanya persepsi yang baik terhadap kinerja kabinet. ”Persepsi pasar highly expectation terhadap kabinet ini, apalagi motonya kerja, kerja, kerja. Jadi, yang dilihat, mana realisasinya,” ujar Destry di istana kepresidenan kemarin.
Investor, lanjut dia, dihadapkan pada realitas bahwa selama enam bulan pemerintahan, penyerapan anggaran sangat rendah. Dengan begitu, praktis tidak ada pembangunan yang terlihat di Indonesia.
”Kita tuh masalahnya nggak ada star power. Jadi, satu orang yang bisa meyakinkan market, investor. Punya kredibilitas bagus dan dia punya kemampuan mengoordinasi pihak-pihak yang terlibat. Sekarang kan kayaknya berjalan sendirisendiri, kurang terorganisasi,” imbuh Destry.
Destry menjelaskan, presiden mengakui bahwa ada masalah di kementerian. Namun, mantan gubernur DKI Jakarta itu tidak menyebutkan identitasnya. ”Beliau juga bilang, ada menteri yang tidak menjalankan tugasnya. Tapi, kami tidak dalam posisi yang bertanya siapa,” imbuh dia.
Istana Redam Di sisi lain, derasnya wacana reshuffle masih berusaha diredam sejumlah kalangan istana. Anggota Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki menyatakan bahwa isu perombakan kabinet masih sebatas desas-desus.
Menurut dia, Presiden Jokowi belum membahas secara resmi wacana tersebut. Pertemuan dengan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafi’i Ma’arif serta para ekonom di istana kemarin sebatas mencari masukan dari berbagai pihak atas sejumlah hal. ”Sejauh ini kan masih desasdesus, tentu presiden akan menerima masukan-masukan yang ada. Tapi, kan perlu proses juga,” kata Teten di kompleks istana kepresidenan, Jakarta, kemarin.
Teten mengakui bahwa pertemuan itu sempat menyinggung kinerja sejumlah menteri di kabinet. Meski demikian, menurut dia, yang disampaikan sebatas saran untuk perbaikan pemerintahan ke depan.
Sementara itu, Wakil Ketua Komite Tetap Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Achmad Wijaya menilai wajar bila Presiden Jokowi akan mengganti menteri-menteri ekonomi. Pasalnya, kondisi perekonomian nasional yang menurun pada 2015 menunjukkan bahwa kinerja menteri ekonomi kurang maksimal. ”Saya kira tepat kalau Pak Jokowi me- reshuffle menteri ekonomi,” ujarnya.
Dia mengapresiasi beberapa menteri bidang ekonomi yang terlihat rajin blusukan. Sayang, lanjut Achmad, mereka tidak memiliki kebijakan baru yang signifikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan industri. ”Kebanyakan blusukan, pergi ke mana-mana, tapi lebih banyak seremonial. Buatlah kebijakan yang signifikan untuk mengatasi masalah ekonomi sekarang,” tambahnya.
Seharusnya menteri-menteri ekonomi itu membuat kebijakan-kebijakan yang strategis di lapangan. Tidak hanya melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah yang menghabiskan banyak biaya. (owi/byu/ aph/dyn/wir/c11/kim)